Connect with us

Nasional

Kapolri Soal ‘Aksi Kawal MK’ PA 212: Saya Tak Ingin Peristiwa 21-22 Mei Terulang

Published

on

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. (Foto: GATRA)

Geosiar.com, Jakarta – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian melarang segala bentuk aksi unjuk rasa yang rencana bakal digelar massa Presidium Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang sidang hasil putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

“Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK,” ucap Tito di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Tito mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang ingin dilakukan seharusnya menaati ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, seperti tidak menganggu ketertiban publik. Namun, unjuk rasa yang digelar belakangan ini, menurut Tito, sama sekali tak mengindahkan peraturan tersebut.

“Kenapa, dasar saya adalah UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 6 itu tentang penyampaian pendapat di muka umum. Di dalam Pasal 6 itu ada lima yang tidak boleh, diantaranya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, publik, dan tidak boleh menganggu hak asasi orang lain dan harus menjaga kesatuan bangsa,” imbuhnya.

Selain itu, keputusan untuk melarang aksi massa mendatang juga dipengaruhi dari peristiwa kelam saat aksi unjuk rasa 21-22 Mei 2019 yang berujung rusuh. Seperti diketahui, aksi 21-22 Mei lalu banyak memakan korban jiwa dan puluhan orang terluka.

Aksi tersebut juga diduga telah direncanakan oleh sekelompok perusuh, oleh karena itu Tito merasa keberata apabila ada oknum yang memanfaatkan diskresi Kepolisian untuk membuat kekacauan.

“Jadi peristiwa 21-22 (Mei) itu sudah direncanakan memang untuk rusuh. Saya tidak ingin itu terulang kembali, kebaikan yang kita lakukan, diskresi, saya tidak ingin lagi disalahgunakan, untuk itu saya larang semua unjuk rasa di depan MK yang melanggar ketertiban publik,” tandasnya.

Untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa, Polri berencana akan menurunkan 47.000 personel gabungan dengan rincian, 17.000 personel TNI dan 28.000 personel Polri. Selain itu, anggota pemerintah daerah turut dikerahkan yakni sebanyak 2.000 orang. Untuk pengamanan khusus di gedung MK, sekitar 13.000 personel akan disiagakan.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga pada Kamis (27/6/2019). Sementara itu, massa PA 212 dan GNPF dikabarkan akan menggelar aksi pada Rabu, 26 Juni 2019.

(Kami, khususnya PA 212, memang ambil bagian sebagai pelaksana aksi tanggal 26 Juni sebagai puncaknya,” tutur Novel Bamukmin, Selasa (25/6/2019).