Connect with us

Politik

Atasi Banjir, Anggota DPRD Medan Dorong Percepatan Normalisasi Sungai

Published

on

Medan, Geosiar.com – Dua anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak dan Parlaungan Simangunsong ST sepakat mendorong Pemko Medan untuk percepatan normalisasi sungai di kota Medan. Seiring permintaan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar Pemko Medan bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) harus segera disikapi mengatasi banjir di kota Medan.

“Untuk meminimalisir banjir di kota Medan kiranya semua pihak terutama Pemko Medan harus lebih serius menyikapinya dan menggandeng instansi lain agar hasilnya bisa maksimal,” ujar Paul Simanjuntak dan Parlaungan kepada wartawan, Selasa (25/6/2019) menyahuti kondisi banjir di kota Medan.

Ditambahkan kedua anggota Komisi IV DPRD Medan yang membidangi pembangunan itu, semua pihak harus bersinergi menanggulangi banjir yang kerap melanda Kota Medan. Persoalan banjir agar jangan dibiarkan berlarut-larut.

Disebutkan, Pemko Medan harus punya target menuju Medan Bebas Banjir Tahun 2022, target itu diharapkan terwujud dalam waktu yang ditentukan.

“Kalau penanganan banjir masih dilakukan setengah hati, dikhawatirkan rencana itu hanya tinggal rencana. Kalau memerlukan lahan untuk penanggulangannya, Pemko dan BWSS II diharapkan bisa menyelesaikannya dengan melakukan pembayaran yang jelas,” timpal Parlaungan.

Sedangkan Paul menekankan agar Pemko melakukan kerjasama dan sinergitas antar lembaga pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu pekerjaan akan terasa lebih ringan, begitu juga dananya.

Dikatakan, prioritas utama dalam hal ini adalah rakyat agar merasa nyaman dan tidak khawatir kalau terjadi hujan deras yang akan mengakibatkan banjir. Kondisi sekarang ini, warga akan was-was kalau terjadi hujan lebat. Terutama warga yang tinggal di dekat sungai.

Selain itu, ujar kedua politisi yang dikenal vokal itu, Pemko juga diharapkan bisa menata ulang drainase yang ada di Kota Medan. Penataan ulang yang dimaksud adalah melakukan perencanaan yang matang untuk mengatur jalannya air dari kota menuju sungai-sungai yang ada di Kota Medan.

Saat ini, banyak kita lihat drainase di Kota Medan yang hasilnya tidak sesuai dan tidak tertata dengan baik. Di hulu bisa lebih lebar dari di hilir, akibatnya air yang mengalir dari hulu tidak tertampung di hilir. Sehingga air meluap ke jalan dan pemukiman warga.

Apapun kerjasama yang dilakukan Pemko dengan instansi lain yang berguna untuk masyarakat, pasti akan didukung DPRD Medan,” tegas Parlaungan dan Paul. (lamru).

Advertisement

Politik

Dinas P2K Medan Kesulitan Pasokan Air, Hydrant Tidak Berfungsi

Published

on

Medan, Geosiar.com – Kepala Dinas Pemadam dan Pencegahan Kebakaran (P2K) Kota Medan Albon Sidauruk mengaku kesulitan mendapatkan pasokan air. Karena banyak Hydrant (penyediaan akses pasokan air) yang tidak berfungsi di kota Medan. Dengan kondisi demikian mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan pemadam kebakaran.

“Dari 118 Hydrant yang ada di Medan sekitarnya, saat ini hanya 13 Hydrant yang berfungsi. Saat ini kami sedang melakukan upaya pembenahan,” terang Albon Sidauruk saat rapat pembahasan RAPBD Pemko Medan TA 2020 di ruang komisi IV gedung dewan, Minggu (25/8/2019).

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Abd Rani didampingi sekretaris Ilhamsyah, Parlaungan Simangunsong, Pau Mei Simanjuntak, Maruli Tua Tarigan, Hendra DS, Daniel Pinem, dan Salman Alfarisi. Sedangkan dari Dinas P2K dihadiri Kadis Albon Sidauruk dan sejumlah stafnya.

Disampaikan Albon, pihaknya saat ini kesulitan mendapatkan air karena banyak Hydrant yang tidak berfungsi. Sementara yang berwenang untuk perbaikan hydrant hanya Gubsu dan PDAM Tirtanadi. “Namun, saat ini kami sedang melakukan pendataan hydrant dimana saja yang tidak berfungsi,” terang Albon.

Diakuinya, pihaknya juga menemui banyak hydrant yang minim pasokan air atau debit airnya sangat kecil. Albon juga mengakui, air yang mereka ambil dari hydrant dibayar ke PDAM Tirtanadi sesuai volume.

Mendengar pemaparan Albon, sejumlah anggota dewan sangat menyayangkan kondisi tersebut. Seperti Parlaungan Simangunaong mendorong agar Dinas P2K melakukan upaya maksimal memberikan yang terbaik.

Soal banyaknya hydrant yang tidak berfungsi, diharapkan pihak P2K supaya melakukan kordinasi dengan Gubsu dan PDAM Tirtanadi. “Itu harus dikejar upaya perbaikan. Kita sangat menyayangkan kondisi hydrant yang rusak,” ujar Parlaungan.

Sama halnya dengan rencana pembangunan 2 UPT di Tahun 2020, anggota dewan Daniel Pinem mendorong supaya terealisasi. Sehingga dapat memaksimalkan pelayanan. (lamru)

Continue Reading

Politik

Hendra DS Pertanyakan Urgensi Alokasi Rp 3 M untuk Stadion Teladan, Banyak Lapangan Lingkungan Terlantar

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Komisi IV DPRD Medan Hendra DS mempertanyakan urgensi pengalokasian biaya pemeliharaan Stadion Teladan Rp 3 Miliar dan Stadion Kebun Bunga Rp 1,5 Miliar oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan pada APBD Kota Medan TA 2020. Pengalokasian dana tersebut dinilai berlebihan sementara sejumlah lapangan di lingkungan berbasis masyarakat diterlantarkan.

“Sejumlah lapangan di lingkungan tidak terawat, sehingga anak anak dan remaja yang berbakat olahraga tidak tersalur. Kita melihat Pemko Medan melalui DKP tidak peduli dengan sarana olahraga tempat anak anak mengembangkan bakat,” kesal Hendra DS (foto) saat rapat pembahasan RAPBD Kota Medan TA 2020 di ruang komisi gedung dewan, Sabtu malam (24/8/2019).

Pada hal menurut Hendra, perawatan dan pengadaan sarana olahraga di setiap lingkungan sangat penting. Para remaja dan anak diusia dini kiranya diterapkan pembinaan olahraga.

“Sehingga para remaja mendapat kegiatan positif dan diyakini dapat meminimalisir tindak kejahatan remaja. Saat kita reses selalu kita menyerap aspirasi pemuda untuk perbaikan sarana dan fasilitas olahraga. Hal itu sangat penting disikapi,” ujar Hendra DS.

Untuk itu, Kepala Dinas Kerbersihan dan Pertamanan M Husni harus bijak memfasilitasi aspirasi masyarakat. Dan dapat menjalankan program skala prioritas.

“Jika dibandingkan dengan pengalokasian rencana anggaran Rp 50 Miliar untuk fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) tampaknya perbaikan lapangan lingkungan lebih prioritas,” tandas Hendra DS yang pada periode 2019-2024 duduk kembali menjadi anggota DPRD Medan dari Partai Hanura.

Terkait hal itu, Hendra DS mendesak Kepala DKP M Husni dapat mensiasati sehingga seluruh lapangan di lingkungan mendapat perbaikan dan difungsikan dengan baik. “Tidak susah, kordinasi saja sama Lurah pasti tahu mana yang hendak diperbaiki, ” harap Hendra. (lamru)

Continue Reading

Politik

Komisi IV DPRD Medan Minta Batalkan Pembangunan Air Mancur Rp 10 M, Parlaungan: “LPJU Lebih Prioritas”

Published

on

Komisi IV DPRD Medan Minta Batalkan Pembangunan Air Mancur Rp 10 Miliar, Parlaungan: “LPJU Lebih Prioritas”

Medan, Geosiar.com – Anggota Komisi IV DPRD Medan Parlaungan Simangunsong ST minta anggaran rencana pembangunan air mancur di Taman Sri Deli Medan Rp 10 Miliar di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) supaya dihapus. Pembangunan air mancur dinilai tidak urgen dan anggaran lebih bermanfaat dialihkan ke pos pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di lingkungan kota Medan.

“Pembangunan air mancur ditunda aja dulu, anggaran Rp 10 Miliar dipangkas aja dan dialihkan ke pos pengadaan dan pemeliharaan LPJU, ” tegas Parlaungan Simangunsong dalam rapat pembahasan R APBD Pemko Medan TA 2020 di ruang komisi gedung DPRD Medan, Sabtu malam (24/8/2019). Rapat tersebut dipimpin Salman Alfarisi didampingi Ketua Komisi IV Abd Rani SH, sekretaris Komisi Ilhamsyah dan anggota Daniel Pinem, Ahmad Arif, Maruli Tua Tarigan dan Paul Mei Simanjuntak. Sedangkan Dinas DKP dihadiri Kadis M Husni dan sejumlah stafnya. Juga hadir staf komisi IV Gina Lubis, Zukfikar dan Pratama

Dikatakan Parlaungan, pembangunan air mancur tidak begitu penting. Masih banyak yang lebih prioritas yang bersentuhan langsung kepentingan masyarakat. Seperti penambahan anggaran untuk pemeliharaan LPJU yang hanya Rp 1,4 Miliar.

“Anggaran itu kan terlalu sedikit, mengingat banyak LPJU yang rusak dan belum terpasang disetiap lingkungan kota Medan, apa salahnya dianggarakan Rp 15 Miliar,” tegas Parlaungan Simangunsong asal politisi Demokrat itu.

Ditambahkan Parlaungan, memperbaiki penerangan lampu di kota Medan lebih bermanfaat ketimbang pembuatan air mancur alasan untuk keindahan. “Itu alasan tak masuk akal, pemasangan LPJU dan terang benderangnya kota Medan dipastikan juga indah. Bahkan diyakini dengan terangnya lingkungan akan meminimalisir tindak kejahatan begal dan pencurian,” ujar Parlaungan yang pada periode 2019-2024 mendatang duduk menjabat anggota DPRD Sumut.

Dijelaslakan Parlaungan selama ini warga Medan selalu mengeluhkan lingkungannya gelap gulita karena belum mendapat LPJU bahkan karena rusak. “Setiap dewan reses, warga Medan selalu mengeluhkan LPJU, keluhan mereka harus kita sahuti. Karena semua warga berhak mendapat penerangan lampu jalan karena mereka juga dikenakan bayar rekening LPJU lewat pembayaran iuran listrik,” tambah Parlaungan.

Pernyataan Parlaungan juga diamini anggota dewan lainnya yakni Abd Rani, Ahmad Arif dan Daniel Pinem. Mereka sependapat jika anggaran pembangunan air mancur dibatalkan dan dialihkan untuk anggaran LPJU.

Mendapat kiritakan para dewan, Kepala Kebersihan dan Pertamanan M Husni tidak banyak memberikan argumen. Namun menurutnya, pengajuan anggaran untuk air mancur hanya menciptakan sebuah ikon kota Medan dan mempercantik wajah kota Medan.(lamru).

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com