Connect with us

Politik

Wacana DPRD Medan Ajukan Interpelasi Mendapat Dukungan Fraksi

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wacana
Komisi II DPRD Medan menggulirkan hak interpelasi terhadap Wali Kota Medan mendapat dukungan dari beberapa fraksi. Sejumlah Ketua Fraksi menyatakan siap mendukung hak interpelasi apagi untul kepentingan rakyat banyak.

“DPRD Medan sebagai fungsi legislasi dan pengawasan perlu tahu alasan sebenarnya dari wali kota, kenapa Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tidak juga dibagikan kepada masyarakat, padahal anggarannya sudah disiapkan di APBD 2019, ” ujar Ketua F-PDI Perjuangan Hasyim SE, Ketua F-Demokrat Drs Herri Zulkarnain Hutajulu MM dan Abdul Rani SH dari F-PPP ketika dihubungi wartawan secara terpisah, Senin (24/6/2019) di gedung dewan.

Hasyim mengatakan, harusnya Pemko Medan merealisasikan program yang sudah dianggarkan bersama DPRD Medan dalam penyusunan APBD 2019. Artinya, anggaran itu sudah sama-sama dibahas dan dianggap perlu bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak merealisasikannya. “Anggaran yang disepakati, jangan sampai digantung Pemko Medan”, ujar Haayim sembari menyebutkan DPRD Medan merupakan wakil rakyat yang menyuarakan hak rakyat.

“Kenyataannya, di Dapil saya saja sangat banyak warga kurang mampu yang mengharapkan bantuan kesehatan melalui PBI BPJS yang iurannya dibayar Pemko Medan. Jadi kalau ada usulan Komisi II menggunakan hak interpelasi guna kepentingan rakyat, F-PDI Perjuangan siap mendukungnya,” bebernya.

Hal senada diungkapkan Ketua F-Demokrat DPRD Medan, Herri Zulkarnain Hutajulu MM yang menyebutkan, DPRD ini memiliki salah satu tugas pengawasan. Apabila program yang sudah dibahas dan diputuskan bersama namun tidak dijalankan, perlu dipertanyakan ke wali kota. PBI BPJS yang diusulkan itu bukan untuk anggota dewan, tapi bagi masyarakat Kota Medan.

Kalau Wali Kota Medan sebagai “orang tua” bagi masyarakat Medan namun tidak mengayomi dengan tidak memberikan hak rakyat dalam bidang kesehatan yaitu BPJS, perlu dipertanyakan, ujar Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini lagi. Makanya kalau ada rencana interpelasi, demi kepentingan rakyat banyak, F-Demokrat siap mendukung pelaksanaan hak interpelasi itu, ujarnya mengakhiri.

Makanya kalau ada rencana interpelasi, demi kepentingan rakyat banyak, F-Demokrat siap mendukung pelaksanaan hak interpelasi itu, ujarnya mengakhiri.

Senada dengan Abdul Rani dari F-PPP juga menyatakan pihaknya siap mendukung rencana interpelasi yang disampaikan Komisi II DPRD Medan terkait tidak tersalurkannya PBI BPJS terhadap masyarakat kurang mampu. “Itu hak rakyat yang diperjuangan DPRD dan sudah dibicarakan serta dibahas Pemko. Jadi tidak ada alasan untuk merealisasikannya,” ujar Rani.

Jadi, kalau Pemko Medan tidak merealisasikannya dengan alasan yang tidak bisa diterima, wajar saja Komisi II mengajukan hak interpelasi ke wali kota. “Kami siap mendukungnya,” ujar Rani mengakhiri.

Seperti berita sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah terkait belum kelarnya persoalan PBI BPJS yang syaratnya sudah diserahkan warga kepada Pemko Medan beberapa waktu lalu, pihaknya berencana menggulirkan hak interpelasi kepada wali kota.

Pemko harus segera merealisasikan kebijakan yang sudah disepakati dan tidak ada alasan Pemko untuk menganulirnya secara sepihak, ujar Ketua F-PAN DPRD Medan itu lagi. Untuk mempertegas wacana interplasi, dirinya akan terus memanfaatkan beberapa instrumen seperti rapat paripurna.

Disebutkannya, banyak masyarakat yang tidak mampu berobat dan berharap mendapatkan BPJS bantuan pemerintah. Namun harapan itu tidak terealisasi dengan alasan Pemko yang dinilainya tidak rasional dan itu membuat pihaknya semakin yakin untuk menggulirkan interpelasi tersebut. (lamru)

Advertisement

Politik

Staf Sekretariat DPRD Medan Larang Wartawan Liput Rapat Pansus

Published

on

Medan, Geosiar.com – Rapat tertutup mulai membudaya di DPRD Medan. Jika sebelumnya rapat tertutup saat pembahasan LPj Walikota terhadap penggunaan APBD TA 2018 diberlakukan. Kali ini rapat tertutup terulang saat pembahasan Pansus Ranperda Perusahaan Umum Daerah Pasar Pemko Medan.

Seperti pembahasan Ranperda yang dilakukan anggota DPRD Medan tergabung di Pansus Ranperda PUD Pasar, Senin (22/7/2019) pukul 15.00 wib. Rapat tersebut dilarang diliput wartawan.

Saat wartawan hendak memasuki ruang Banmus tempat Pansus melakukan pembahasan Ranperda. Dua orang security yang sedang jaga pintu
melarang wartawan masuk. “Tidak boleh masuk bang, wartawan tidak boleh masuk, katanya rapat internal,” cetus security Heri Hanafia didampingi Dayan.

Ketika wartawan memperjelas, siapa yang melarang wartawan meliput, security mengaku atas suruhan staf sekretariat bernama Mula Marthin Gurning.

Namun ketika dikonfirmasi kepada Ketua Pansus Ranperda PUD Pasar Hendra DS melalui telephon, membantah rapat pansus tertutup. “Tidak ada larangan, malah kami pingin diliput wartawan, pandai pandai stafnya itu,” jelas Hendra.

Salah satu wartawan Rizky Pahlepy mengaku sangat menyesalkan sikap Marthin Gurning. Rizky menilai Marthin Gurning terkesan arogan dan sok pintar. Gurning diketahui baru bertugas di DPRD Mefan. (lamru)

Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Gugatan Mulan Jameela, Peserta Belum Komplet

Published

on

Mulan Jameela

Geosiar.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar kembali sidang gugatan perdata terhadap Partai Gerindra hari ini, Senin (22/7/2019), yang dilayangkan antara lain oleh R. Wulansari atau Mulan Jameela.

“Agendanya tanggapan penggugat,” ujar Petugas layanan informasi PN Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, sidang rencananya akan digelar pukul 11.00 WIB. Akan tetapi hingga pukul 11.30 peserta sidang masih belum lengkap.

“Turut tergugatnya belum lengkap datang. Baru penggugat dan tergugat intervensi yang sudah datang,” tandasnya.

Seperti diketahui, belasan caleg Gerindra menggugat Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra agar ditetapkan sebagai anggota legislatif. Para penggugat merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.

Para penggugat juga mengacu hasil perolehan suara Gerindra. Apabila dengan perhitungan sainte lague, maka tidak ada caleg Partai Gerindra yang mendapatkan kursi.

Penggugat dalam permohonannya menyebut Partai Gerindra mempunyai hak absolut untuk menentukan kader yang pantas menjadi anggota legislatif dengan mempertimbangkan kontribusi kader. Jika hal tersebut dilakukan, tidak bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Pemilu 2017 bahwa yang menentukan anggota legislatif terpilih adalah didasari suara terbanyak yang diperoleh caleg, karena suara terbanyak adalah suara partai.

Persidangan sengketa kader Partai Gerindra, istri Ahmad Dhani itu sebelumnya ditunda karena adanya tergugat intervensi yang mengajukan keberatan. Hakim kemudian memutuskan menunda persidangan hingga hari ini dengan agenda replik dan tanggapan pihak penggugat.

Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pileg, MK Bacakan Putusan Perkara

Published

on

Hakim Mahkamah Konstitusi saat memimpin jalannya sidang sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) melangsungkan sidang lanjutan sengketa Pileg 2019 hari ini, Senin (22/7/2019). Agenda sidang kali ini yaitu pembacaan putusan terkait perkara yang sudah diperiksa oleh hakim.

“Ya, hari ini sidang MK dengan agenda pengucapan putusan/ketetapan untuk menentukan perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat saat dikonfirmasi, Senin (22/7/2019).

Fajar menambahkan, seluruh pihak pemohon dan terkait dalam sengketa Pileg 2019 dihadirdkan dalam sidang putusan ini. Sebanyak 260 perkara Pileg yang akan diputus kelanjutannya dalam sidang ini.

“Semua pemohon dan para pihak dipanggil hadir dalam sidang hari ini,” ujar Fajar.

Selanjutnya, Fajar mengatakan untuk perkara yang diputus lanjut, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli. Sementara perkara yang diputus selesai, maka hakim tidak akan melanjutkan sidang perkara tersebut.

“Yang sudah diputuskan tidak lanjut, ya sudah, selesai. Yang dilanjutkan, ya berarti sidang berikutnya mendengarkan keterangan saksi/ahli,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com