Connect with us

pemilu 2019

Moeldoko Soal Rencana Demo PA 212 di MK: Jangan, Masyarakat Ingin Damai

Published

on

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto: OKEZONE)

Geosiar.com, Jakarta – Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menjelang sidang putusan PHPU Pilpres 2019 menuai tanggapan dari Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Moeldoko menilai, aksi unjuk rasa menjelang putusan sidang sengketa Pilpres 2019 yang akan dilakukan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, dia menyarankan agar upaya demonstrasi tersebut dapat diurungkan.

“Ya jangan lah, mau apalagi (unjuk rasa di MK)? Masyarakat ingin damailah. Jangan mengganggu aktivitas masyarakat,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/6/2019).

Lebih lanjut, eks Panglima TNI itu mengharapkan agar aksi unjuk rasa tak perlu diadakan lagi mengingat proses hukum telah berjalan di MK dan masyarakat tinggal menunggu hasil putusan dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

“Toh proses hukum sudah jalan, tinggal menunggu,” lanjutnya.

Majelis Hakim MK, kata Moeldok, tak bisa ditekan oleh pihak manapun dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk bisa menghormati proses hukum yang tengah berjalan di MK.

“Ditekan apapun MK kan enggak bisa. Imbauan saya, jangan lah, hormati proses hukum. Yang paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar kabar terkait Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) bakal melaksanakan aksi pada 24-28 Juni 2019 yang bertajuk halal bihalal akbar 212, menjelang sidang putusan PHPU Pilpres 2019.

Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin menyampaikan, sekitar 100 ribu orang akan turut meramaikan aksi massa tersebut. Aksi tersebut tercetus dari ajakan Amien Rais yang ingin mengadakan aksi damai mengawal jalannya sidang MK.

“Penasehat PA 212 Bapak Amin Rais yang juga dari awal sidang MK mengajak aksi super damai,” ungkap Novel.

pemilu 2019

Sidang Gugatan Mulan Jameela, Peserta Belum Komplet

Published

on

Mulan Jameela

Geosiar.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar kembali sidang gugatan perdata terhadap Partai Gerindra hari ini, Senin (22/7/2019), yang dilayangkan antara lain oleh R. Wulansari atau Mulan Jameela.

“Agendanya tanggapan penggugat,” ujar Petugas layanan informasi PN Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, sidang rencananya akan digelar pukul 11.00 WIB. Akan tetapi hingga pukul 11.30 peserta sidang masih belum lengkap.

“Turut tergugatnya belum lengkap datang. Baru penggugat dan tergugat intervensi yang sudah datang,” tandasnya.

Seperti diketahui, belasan caleg Gerindra menggugat Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra agar ditetapkan sebagai anggota legislatif. Para penggugat merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.

Para penggugat juga mengacu hasil perolehan suara Gerindra. Apabila dengan perhitungan sainte lague, maka tidak ada caleg Partai Gerindra yang mendapatkan kursi.

Penggugat dalam permohonannya menyebut Partai Gerindra mempunyai hak absolut untuk menentukan kader yang pantas menjadi anggota legislatif dengan mempertimbangkan kontribusi kader. Jika hal tersebut dilakukan, tidak bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Pemilu 2017 bahwa yang menentukan anggota legislatif terpilih adalah didasari suara terbanyak yang diperoleh caleg, karena suara terbanyak adalah suara partai.

Persidangan sengketa kader Partai Gerindra, istri Ahmad Dhani itu sebelumnya ditunda karena adanya tergugat intervensi yang mengajukan keberatan. Hakim kemudian memutuskan menunda persidangan hingga hari ini dengan agenda replik dan tanggapan pihak penggugat.

Continue Reading

pemilu 2019

MK Tolak 14 Perkara Sengketa Pileg 2019 Hari Ini

Published

on

Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi, Anwar Usman dan Hakim Konstitusi, Arief Hidayat saat sidang sengketa Pemilu Legislatif 2019, di Mahkamah Konstitusi (Kumparan)

Geosiar.com, Jakarta – Sidang sengketa pileg hari ini beragendakan pembacaan putusan kelanjutan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/7/2019). MK memutuskan untuk memberhentikan 14 perkara.

“Mengadili sebelum jatuhkan putusan akhir, menghentikan bagian perkara yang tidak dilanjutkan pada tahap persidangan selanjutnya,” kata hakim ketua, Anwar Usman saat persidangan putusan sela di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Ada berbagai alasan pemberhentian belasan perkara tersebut, salah satunya ialah karena tidak melampirkan asal daerah pemilihan. Ada pula pihak yang menolak membacakan permohonan.

Sidang kali ini ada tiga panel sidang yang akan dilakukan di MK. Untuk 14 perkara yang dihentikan ini adalah keputusan sidang panel pertama.

Dalam panel pertama, MK memutuskan untuk melanjutkan 48 perkara sengketa Pileg 2019. Saat berita ini diturunkan, MK masih melanjutkan pembacaan putusan sela panel kedua.

Berikut ini 14 perkara yang ditolak MK dalam panel pertama seperti dikutip dari detik.com:

  1. Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur Dapil jatim I, DPR RI
  2. Partai Golkar Provinsi Jatim Dapil Pamekasan I DPRD Kabupaten
  3. Partai NasDem Provinsi Jatim, Dapil Situbondo V DPRD Kabupaten, Tulungagung I DPRD Kabupaten atas nama Ahmad Yuliyanto
  4. Partai Kebangkitan Bangsa, Provinsi Jatim Dapil VI DPRD Kabupaten (permohonan ditarik)
  5. Partai Aceh, Provinsi Aceh, Dapil Aceh IV DPRA provinsi
  6. Partai Demokrat, Aceh Singgih III, DPRA kabupaten
  7. Partai Golkar Provinsi Aceh Dapil 0 (tidak menyebutkan Dapil)
  8. Partai NasDem Provinsi DKI Dapil DKI Jakarta VI (permohonan ditarik)
  9. Partai Gerindra Provinsi Sumut, Dapil Sumut II DPR RI (permohonan ditarik)
  10. Partai Golkar Sumut, Dapil Deli Serdang VI DPRD Kabupaten, Dapil Langkat I DPRD Kabupaten, Dapil Tapanuli Tengah III, Dapil Tapanuli Selatan II
  11. PKPI Provinsi Sumut Dapil Simalungun VI DPRD Kabupaten
  12. PKB Provinis sumut Dapil Sumatera VIII DPRD provinsi, Dapil Tapanuli Selatan III DPRD Kabupaten
  13. Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat IV DPRD, Dapil Papua Barat II, Dapil Tengarau I, Dapil Tengarau III
  14. Partai NasDem Riau, Dapil Siak III DPRD kabupaten (permohonan ditarik).
Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pileg, MK Bacakan Putusan Perkara

Published

on

Hakim Mahkamah Konstitusi saat memimpin jalannya sidang sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) melangsungkan sidang lanjutan sengketa Pileg 2019 hari ini, Senin (22/7/2019). Agenda sidang kali ini yaitu pembacaan putusan terkait perkara yang sudah diperiksa oleh hakim.

“Ya, hari ini sidang MK dengan agenda pengucapan putusan/ketetapan untuk menentukan perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat saat dikonfirmasi, Senin (22/7/2019).

Fajar menambahkan, seluruh pihak pemohon dan terkait dalam sengketa Pileg 2019 dihadirdkan dalam sidang putusan ini. Sebanyak 260 perkara Pileg yang akan diputus kelanjutannya dalam sidang ini.

“Semua pemohon dan para pihak dipanggil hadir dalam sidang hari ini,” ujar Fajar.

Selanjutnya, Fajar mengatakan untuk perkara yang diputus lanjut, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli. Sementara perkara yang diputus selesai, maka hakim tidak akan melanjutkan sidang perkara tersebut.

“Yang sudah diputuskan tidak lanjut, ya sudah, selesai. Yang dilanjutkan, ya berarti sidang berikutnya mendengarkan keterangan saksi/ahli,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com