Connect with us

Nasional

Massa Gelar Aksi Tolak IMB Reklamasi, Anies: Tak Perlu Ditanggapi Secara Khusus

Published

on

Massa saat menggelar aksi jalan mundur menuju Balai Kota untuk menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau D reklamasi, Senin (26/6/2019). (Foto: Detikcom)

Geosiar.com, Jakarta – Puluhan massa menggelar aksi jalan mundur menuju Balai Kota untuk menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau D reklamasi.

Aksi massa yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta awalnya berkumpul di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, kemudian berpindah ke depan Wisma Antara dan mulai aksi jalan mundur sekitar pukul 14.00 WIB. Hingga sekitar pukul 14.29 WIB, massa tiba di Balai Kota.

Aksi itupun turut mendapat perhatian dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sayang, Anies merasa tak perlu menanggapi aksi itu secara khusus sebab ia menilai bahwa putusan untuk menerbitkan IMB sudah sesuai dengan ketentuan.

“Tidak ada yang khusus. Semuanya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kita hormati. Itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan,” tutur Anies kepada awak media, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/6/2019).

Pemerintah DKI Jakarta, kata Anies, telah berpegang pada aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penerbitan IMB di pulau reklamasi merupakan dasar dari kebijakan pemerintah DKI Jakarta. Namun, dia mengaku tetap menghormati segala bentuk penolakan dari masyarakat.

“Dan kita hormati (penolakan), itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan sesuai dengan peraturan hukum yang ada karena itulah tugasnya dari pemerintah memastikan bahwa aturan dijalankan dengan benar,” lanjut Anies.

Menurut Anies, bangunan yang berada di pulau reklamasi itu adalah legal sebab berdasar pada aturan Pergub nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, yang sebelumnya dibuat oleh mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

“Jika tidak ada Pergub 206/2016 itu maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan apapun di sana, otomatis tidak ada urusan IMB dan lain-lain karena memang tidak punya dasar hukum untuk ada kegiatan membangun. Begitu ada Pergub maka pengembang punya dasar hukum atas bangunan yang terjadi di sana,” paparnya.

Dalam aksinya, massa membawa berbagai poster dan spanduk yang bertuliskan ‘Selamatkan Teluk Jakarta #MajuPantainyaSengsaraWarganya’. Selain itu, mereka juga membawa replika perahu dan jaring. Koordinator Aksi, Elang mengatakan bahwa aksi tersebut mereka siapkan secara spesial untuk Anies Baswedan supaya tak terjebak dalam kebijakan lama.

“Di dalam perangkap ikan ini kita menyiapkan sebuah kajian yang kita siapkan spesial untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Biar apa, biar kita tidak terjebak dalam kebijakan-kebijakan lama. Agar DKI Jakarta bisa lepas dari jebakan-jebakan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya,” tegas Elang saat menuju Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Nasional

Besok, Komisi III DPR Bahas Amnesti Baiq Nuril

Published

on

Baiq Nuril Maknun didampingi anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyerahkan surat permohonan amnesti kepada Kepala Staf Kepresidenan Moledoko di Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019). (Foto: Antara)

Geosiar.com, Jakarta – Pertimbangan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun yang telah diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dibahas dalam rapat Komisi III DPR RI, besok, Selasa (23/7/2019).

Hal itu disampaikan oleh salah satu anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PAN, Muslim Ayub. Dia mengatakan, dalam rapat nanti setiap fraksi akan memberikan pandangannya soal permohonan amnesti untuk Baiq Nuril.

“Besok rapat komisi III, minta pandangan dari fraksi-fraksi yang soal amnesti oleh presiden. Nanti akan diminta pandangan fraksi,” tutur anggota Komisi III DPR RI, Muslim Ayub saat dihubungi, Senin (22/7/2019).

Ayub mengaku, Partai PAN berpandangan bahwa dalam kasus ini Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah sehingga masalah ini harus diungkap.

“Karena ada barang bukti, saya berharap ini bisa diungkap dan mudah-mudahan semua fraksi pada Selasa (23/7) bisa menyepakati hal itu,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI yang digelar Selasa (16/7/2019) lalu menugaskan Komisi III DPR untuk membahas surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pertimbangan kepada DPR terkait pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.

Seperti diketahui, Nuril mendapat vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan lantaran melanggar 27 ayat (1) UU ITE usai permohonan PK ditolak oleh hakim Mahkamah Agung (MA) pada 4 Juli 2019.

Kasus ini bermula ketika Nuril menyebar rekaman percakapan telepon antara dirinya dengan kepala sekolah di tempatnya bekerja. Rekaman tersebut berkonten pelecehan seksual secara verbal.

Lantas, rekaman itu diberikan kepada Imam Mudawin yang kemudian diteruskan ke Dinas Pendidikan dan DPRD setempat. Akibatnya, oknum kepala sekolah itu dimutasi, namun ia membalas dengan melaporkan Nuril ke polisi atas tuduhan melanggar pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Continue Reading

Nasional

Rapimgab Tak Kunjung Digelar, Paripurna Pemilihan Wagub DKI Batal

Published

on

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bestari Barus. (Foto: GATRA)

Geosiar.com, Jakarta – Rapat Paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta batal dilakukan sebab Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang tak kunjung terlaksana. Rencananya, Paripurna akan digelar hari ini, Senin (22/7/2019).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bestari Barus. Ia menyebut penyebab batalnya paripurna ini karena alasan yang sudah jelas.

“Penyebabnya sudah jelas hari ini paripurna itu gimana mau dilaksanakan tahapannya kan belum selesai (Rapimgab),” ujar Bestari saat dikonfirmasi, Senin (22/7/2019).

Sebelum melaksanakan paripurna, kata Bestari, harus terlebih dulu menggelar Rapimgab guna membahas tahapan serta tata tertib (tatib) pelaksanaan paripurna pemilihan Wagub tersebut. Sebab masih ada lagi proses pemilihan panitia pemilih (Panlih) Wagub DKI.

“Tatibnya harus dirapimkan kemudian dibentuk panlih baru paripurna pemilihan dibikin. Jadi paripurna masih jauh, lah,” terangnya.

Bestari menuturkan alasan gagalnya pelaksanaan Rapimgab disebabkan oleh jadwal dari Sekretaris Dewan (Sekwan) yang tak kunjung keluar. Sehingga, anggota dewan tidak bisa menggelar rapat sebab tidak ada undangan formal.

“Itu ranahnya Sekwan dan pimpinan. Sampai hari ini belum ada undangan untuk Rapimgab,” tegasnya.

Sebagai informasi, Rapimgab merupakan rapat yang bakal menghadirkan seluruh pimpinan DPRD DKI secara lengkap. Mereka memang diwajibkan untuk hadir dalam Rapimgab tersebut. Selain pimpinan DKI, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi juga diwajibkan hadir dalam rapat.

Continue Reading

Ekonomi

Harga Cabai Masih Terus Melonjak

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Ditengah-tengah tren penurunan sejumlah harga pangan, harga cabai malah melonjak. Harga cabai rawit merah meningkat 2,61 persen atau Rp1.750 per kilogram (Kg) menjadi rata-rata Rp68.750 per Kg pada Senin (22/7/2019).

Begitu pula harga cabai rawit hijau yang naik lebih tinggi lagi, yakni sebesar 4,91 persen atau Rp2.850 per Kg menjadi Rp60.850 per Kg.

Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), kenaikan harga cabai rawit tidak merata. Di beberapa kota, misalnya Jambi, Pekanbaru, dan Ambon, harga cabai rawit merah dibanderol lebih dari Rp80 ribu-Rp85 ribu per Kg.

Akan tetapi di kota lainnya, harga cabai rawit merah masih bertahan di posisi Rp28.750 per Kg. Seperti di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Untuk harga cabai rawit hijau kenaikannya paling terasa di Ambon, yaitu dari Rp43.500 per Kg pada pekan lalu, menjadi Rp55 ribu per Kg pada awal pekan ini. Di Gorontalo, kenaikannya tembus Rp17 ribu per Kg dari Rp37.150 jadi Rp54.150 per Kg.

Walaupun begitu, harga cabai rawit hijau juga terpantau sedikit demi sedikit menurun di sejumlah wilayah lainnya, seperti Aceh, Riau, Jambi, dan Lampung.

Tak hanya harga cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bawang putih, telur ayam, gula pasir premium, dan minyak goreng kemasan. Bawang putih tercatat naik 1,76 persen jadi Rp37.650 per Kg, dan telur ayam ras segar naik 1,82 persen menjadi Rp25.200 per Kg.

Selanjutnya gula pasir premium meningkat 1,67 persen menjadi Rp15.250 per Kg dan minyak goreng kemasan naik tipis 0,73 persen jadi Rp13.800 per Kg.

Sementara harga bahan pangan lainnya tampak turun dan relatif stabil. Antara lain beras, daging ayam ras segar, daging sapi, bawang merah ukuran sedang, cabai merah besar, cabai merah keriting, minyak goreng curah, hingga gula pasir.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com