Connect with us

Nasional

Massa Gelar Aksi Tolak IMB Reklamasi, Anies: Tak Perlu Ditanggapi Secara Khusus

Published

on

Massa saat menggelar aksi jalan mundur menuju Balai Kota untuk menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau D reklamasi, Senin (26/6/2019). (Foto: Detikcom)

Geosiar.com, Jakarta – Puluhan massa menggelar aksi jalan mundur menuju Balai Kota untuk menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau D reklamasi.

Aksi massa yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta awalnya berkumpul di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, kemudian berpindah ke depan Wisma Antara dan mulai aksi jalan mundur sekitar pukul 14.00 WIB. Hingga sekitar pukul 14.29 WIB, massa tiba di Balai Kota.

Aksi itupun turut mendapat perhatian dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sayang, Anies merasa tak perlu menanggapi aksi itu secara khusus sebab ia menilai bahwa putusan untuk menerbitkan IMB sudah sesuai dengan ketentuan.

“Tidak ada yang khusus. Semuanya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kita hormati. Itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan,” tutur Anies kepada awak media, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/6/2019).

Pemerintah DKI Jakarta, kata Anies, telah berpegang pada aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penerbitan IMB di pulau reklamasi merupakan dasar dari kebijakan pemerintah DKI Jakarta. Namun, dia mengaku tetap menghormati segala bentuk penolakan dari masyarakat.

“Dan kita hormati (penolakan), itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan sesuai dengan peraturan hukum yang ada karena itulah tugasnya dari pemerintah memastikan bahwa aturan dijalankan dengan benar,” lanjut Anies.

Menurut Anies, bangunan yang berada di pulau reklamasi itu adalah legal sebab berdasar pada aturan Pergub nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, yang sebelumnya dibuat oleh mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

“Jika tidak ada Pergub 206/2016 itu maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan apapun di sana, otomatis tidak ada urusan IMB dan lain-lain karena memang tidak punya dasar hukum untuk ada kegiatan membangun. Begitu ada Pergub maka pengembang punya dasar hukum atas bangunan yang terjadi di sana,” paparnya.

Dalam aksinya, massa membawa berbagai poster dan spanduk yang bertuliskan ‘Selamatkan Teluk Jakarta #MajuPantainyaSengsaraWarganya’. Selain itu, mereka juga membawa replika perahu dan jaring. Koordinator Aksi, Elang mengatakan bahwa aksi tersebut mereka siapkan secara spesial untuk Anies Baswedan supaya tak terjebak dalam kebijakan lama.

“Di dalam perangkap ikan ini kita menyiapkan sebuah kajian yang kita siapkan spesial untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Biar apa, biar kita tidak terjebak dalam kebijakan-kebijakan lama. Agar DKI Jakarta bisa lepas dari jebakan-jebakan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya,” tegas Elang saat menuju Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Nasional

Uskup Padang, Mgr Martinus Situmorang OFMCap Tutup Usia

Published

on

Uskup Padang, Mgr. Martinus Dogma Situmorang OFMCap

Geosiar.com, Bandung – Uskup Padang, Mgr Martinus Situmorang OFMCap menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa (19/11/2019) di Rumah Sakit Borromeus Bandung sekitar pukul 21.38 WIB.

Setelah hampir dua minggu terbaring di Rumah Sakit, Mgr Situmorang akhirnya tutup usia lantaran kondisi fisiknya yang semakin lemah.

Kabar duka ini pertama kali diketahui melalui pesan singkat yang beredar dari seorang imam bernama Pastor Jack Tarigan yang telah dikonfirmasi ke Uskup Agung Medan, Mgr Cornelius Sipayung.

“Kita mendoakan perjalanan arwah Mgr Martinus Situmorang, OFM Cap ke rumah Bapa di Surga,” bunyi isi pesan singkat Pastor Jack Tarigan.

“Semoga Bapak Uskup Martinus diterima di sisi Bapa di Surga. RIP,” lanjutnya.

Informasi duka ini juga dibenarkan Vikjen Keuskupan Padang Pastor Alex I. Suwandi. Pastor Alex membenarkan informasi ini dan mengatakan bahwa almarhum Situmorang sejak setahun terakhir memang mengalami sakit kanker hati dan sudah beberapa kali melakukan kemoterapi dan pengobatan di sebuah RS di Singapura.

Pastor Alex juga memohon doa untuk almarhum Uskup Padang Mgr Situmorang.

Selamat jalan ke rumah Bapa di Sorga Uskup Padang Mgr Situmorang.

Continue Reading

Nasional

Ma’ruf Amin Bakal Buka Rakernas MOI di Jakarta

Published

on

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin dijadwalkan bakal menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) yang akan diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (21/11/19).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) MOI Rudi Sembiring Meliala di graha Fareza di Jakarta Pusat.

Rudi mengungkapkan, Sekjen MOI Jusuf Rizal sudah menerima kepastian kehadiran Ma’ruf Amin melalui protokol istana Wapres.

“Insya Allah pak Wapres akan hadir”, ungkap Rudi melalui pesan tertulis yang diperoleh protokol dan diteruskan pada dirinya dari Sekjen Yusuf Rizal.

Sementara, berdasarkan inventaris yang tercatat di kepanitiaan, hingga Selasa sore jumlah peserta yang akan hadir sudah mencapai 700 orang dari jumlah yang diprediksi hadir, yakni 1000 orang.

Mereka yang akan hadir tersebut yakni para wartawan, pemilik media, DPW serta DPC MOI dan pemangku kepentingan media lainnya dari seluruh Indonesia.

Kegiatan itu mengusung Thema ‘Indonesia Kuat tanpa Hoak, Radikalisme dan Intoleransi Pada Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin’.

Continue Reading

Nasional

KPK Panggil Cak Imin Jadi Saksi Terkait Kasus Suap Kementerian PUPR

Published

on

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Selasa (19/11/2019). Cak Imin akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).

Tak hanya Cak Imin, penyidik KPK juga memanggil dua mantan Anggota DPRD Lampung, yaitu Khaidir Bujung dan Hidir Ibrahim untuk diperiksa sebagai saksi tersangka yang sama.

Dalam kasus tersebut, KPK sudah menetapkan Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya Hong Arta John Alfred sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR.

Hong Arta bersama sejumlah pengusaha lain diduga menyuap sejumlah penyelenggara negara untuk memuluskan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Hong Arta diduga memberi suap kepada Ketua Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar secara bertahap di tahun 2015. Hong Arta juga diketahui memberikan suap sebesar Rp1 miliar kepada Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 Damayanti Wisnu Putranti pada November 2015.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com