Connect with us

Politik

FPKS DPRD Medan Soroti Minimnya Realisasi Pajak Reklame

Published

on

Medan, Geosiar.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti buruknya capaian Pajak Reklame Pemko Medan pada tahun 2018. Dari target 107.22 Miliar, Pemko Medan hanya mampu mendulang 13,72 Miliar.

Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan, Muhammad Nasir menilai capaian yang didapat Pemko Medan merupakan pencapaian yang memalukan.

“Dari sektor pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor pajak reklame sebesar 13,72 milyar atau 12,80 persen saja dari target sebesar 107,22 milyar rupiah adalah memalukan dan sangat tidak bisa diterima,” jelas Nasir dalam rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018, Senin (24/06/201

Disebutlan, rendahnya pencapaian ini tidak ada kaitannya dengan penumbangan sebagian reklame ilegal dan berizin di kota Medan. Karena papan reklame yang di robohkan adalah yang tidak berizin atau ilegal karena memang tidak mau membayar pajak.

“Jadi kami meminta penjelasan pemerintah kota Medan mengapa pendapatan dari sektor pajak reklame sangat rendah sekali. Serta apa solusi yang akan dilakukan pemerintah kota Medan di tahun 2019 ini untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak reklame?,” jelasnya.

Begitu juga realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah hanya sebesar 85,20 milyar rupiah atau sebesar 33,97 persen dari target sebesar 250,84 milyar rupiah. FPKS menilai pencapaian tahun 2018 merupakan pencapaian terendah dalam kurun sepuluh tahun terakhir lebih sangat memalukan.

“Seluruh pos pendapatan dalam sektor retribusi daerah tidak ada satupun yang mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pemerintah kota Medan melaui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di sektor ini menunjukkan tidak bekerja. Kami minta agar kepala dinas terkait di evaluasi saja,” paparnya.

Melihat hasil pencapaian dari sektor retribusi daerah, FPKS sangat terkejut, karena kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia.”Kami minta penjelasannya mengapa hal ini bisa terjadi serta apa langkah – langkah pemerintah kota medan untuk memperbaikinya,” ucapnya.

Kemudian, realisasi pendapatan dari pos retribusi parkir tepi jalan umum hanya sebesar 19,71 milyar rupiah atau sebesar 45 persen dari target sebesar 43,81 milyar rupiah. FPKS menilai bahwa pendapatan dari sektor ini sangat tidak nyata karena potensi parkir di kota Medan sangat besar.

“Kami sebelumnya telah mengungkap potensi parkir tepi jalan umum yang mencapai seratusan milyar rupiah setiap tahun. Bahkan kami pernah mengusulkan agar kota Medan menerap sistem e-parking untuk seluruh parkir tepi jalan umum, namun pemerintah kota enggan untuk menerapkan. Padahal dengan penerapan e-parking, potensi pendapatan dari pos bisa meningkat sangat signifikan. Kami minta penjelasannya mengapa pendapatan dari pos ini sangat rendah,” ucapnya.

FPKS juga menyoroti pencapaian pendapatan dari pos izin mendirikan bangunan yang hanya sebesar 25,75 Milyar rupiah atau sebesar 17,43 persen dari target sebesar 147,74 milyar rupiah.

“Jika pencapaian ini kita jadikan indikator pembangunan gedung bangunan di kota Medan, hal ini menunjukkan bahwa volume pembangunan gedung di kota Medan sangat kecil sekali, baik itu pembangunan rumah, kompleks perumahan, rumah toko, kompleks pertokan maupun gedung bertingkat. Namun, jika kita telisik lebih dalam bahwa pembangunan oleh pihak pengembang terus berjalan seperti biasa dan tidak mengalami penurunan. Maka, kami minta penjelasan mengapa capaian pad dari pos ini sangat rendah sekali,” jelasnya. (lamru).

Advertisement

Politik

Buruh akan Gelar Aksi Besar-besaran Tolak RUU Cipta Kerja

Published

on

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, RUU Cipta Kerja masih perlu dibahas kembali bersama. Hal tersebut lantaran merugikan kalangan buruh. Said khawatir dalam draf omnibus law yang telah diserahkan ke DPR itu didapati penumpang gelap.

Oleh karenanya Said mengaku, kalangan buruh dan pekerja bakal menggelar aksi massa besar-besaran untuk menolak sejumlah pasal dalam RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh.

“Kalau dalam dekat ini kami akan aksi besar-besaran bersama, gabungan semua serikat buruh. (Aksi) itu (saat) Rapat Paripurna DPR yang pertama mungkin tanggal 23 Maret setelah reses,” ujar Said setelah menghadiri Rakorsus Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Jelas Said, aksi itu akan diikuti gabungan serikat pekerja dan buruh dari KSPI, FSPI, dan KSBI. Ia mengatakan, selain dilakukan di Gedung di DPR dan Jabodetabek, aksi juga serempak dilakukan di sejumlah daerah dengan jumlah massa ratusan ribu buruh.

“Ya (massa di Gedung DPR) bisa 50 sampe 100 ribu kalau udah gabungan,” tuturnya.

Dalam aksi tersebut, kata Said, tidak diikuti oleh kalangan mahasiswa karena memang belum dibahas bersama. Pihaknya juga mengaku sudah mulai mengurus proses perizinan.

“Kalau perizinan pasti kita akan ajukan sesuai prosedur aksi damai tertib,” tandasnya.

Continue Reading

Politik

Hj Fitriani Manurung Galakkan Penghijauan, Tindakjanjut Program Partai

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang juga Bakal Calon Wakil Walikota Medan Hj Fitriani Manurung, S Pd, M Pd bersama Pengurus Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memggalakkan penghijauan dengan melakukan penanaman pohon di Jalan Ampera Raya, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Rabu (26/02/2020) siang.

Dalam kesempatan tersebut, Hj.Fitriani Manurung mengatakan penanaman pohon di sepanjang jalan Ampera Raya dilakukan sebagai wujud mengimplementasikan program partai ( PDI P ) dalam mencintai bumi.

“Penanaman pohon ini selain sebagai upaya pelestarian lingkungan di Kota Medan, juga dalam rangka mengimplementasikan program partai dalam mencintai bumi. Maka kami beri tema ‘Menanam Pohon Mencintai Bumi’,” jelas Fitriani Manurung dalam kegiatan yang didampingi Kepling Lk 2 Kelurahan Glugur Darat 2 Kecamatan Medan Timur Tengku Muharmansyah, Jhonson Manurung Pengurus PC FSPTSI – KSPSI Kota Medan

Ketua, Ruri Cahyadi Ketua PUK Gulugur Darat II, Satria Ketua PUK Glugur Darat I, Hotman Manurung Ketua PUK Pulo Brayan Darat II.

Diungkapkannya, menanam pohon juga merupakan program yang diamanahkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Seokarnoputri yang sangat perhatian dengan lingkungan. “Program ini juga sebagai komitmen kami (Kader PDI Perjuangan) dalam program yang amanahkan Ibu Megawati Soekarnoputri,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fitriani Manurung mengungkapkan, harapnnya sejumlah tanaman yang di tanam di sepanjang jalan Ampera Raya ini bisa bermanfaat bagi warga masyarakat.

“Hari ini kita menanam sejumlah jenis tanaman, seperti Jambu Madu, Rambutan, Mangga dan beberapa tanaman buah lainnya. Mudah-mudahan masyarakat di kawasan ini bisa merawatnya dan selain bisa menjadi pelindung, kelak buahnya bisa dimanfaatkan warga,” harapnya.

Kepling Lk 2 Kelurahan Glugur Darat 2 Kecamatan Medan Timur Tengku Muharmansyah mengatakan, pihaknya sangat mendukung program yang dilaksanakan Hj.Fitriani Manurung, dimana dengan penanaman pohon ini kawasan jalan Ampera Raya bisa lebih Asri dan tertata dengan baik.

“Kita sangat mengapresiasi penanaman pohon ini, mudah mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Ruri Cahyadi Ketua PUK Gulugur Darat II, dimana kegiatan bersama Hj.Fitriani Manurung sebagai komitmen pegurus FSPTSI-KSPSI dalam menjaga lingkungan di masyarakat.

“Pertama kami sampaikan terimakasih kepada Ibu Fitriani Manurung. Kegiatan ini juga sebagai bukti komitmen kami dalam menjaga lingkungan,” jelasnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Hasto Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Harun Masiku

Published

on

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kembali Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR yang melibatkan caleg partai tersebut, Harun Masiku. Hasto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (26/2/2020).

Hasto sebelumnya sudah diperiksa pada 24 Januari 2020 lalu. Setelah diperiksa, Hasto mengaku disodori 24 pertanyaan oleh penyidik. Salah satu pertanyaannya soal alasan PDIP memilih Harun Masiku daripada Riezky Aprilia untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

“Saya jelaskan seluruh kronologinya kenapa partai mengambil keputusan terkait dengan pemindahan suara almarhum Pak Nazaruddin Kiemas,” ungkap Hasto.

Terkait perkara ini, KPK menetapkan Harun Masiku dan kader PDIP Saeful Bahri menjadi tersangka pemberi suap kepada Wahyu. Mereka diduga memberikan janji Rp 900 juta kepada Wahyu untuk memuluskan jalan Harun menjadi anggota DPR lewat PAW.

KPK pernah menyegel ruangan Hasto di DPP PDIP pada 9 Januari 2020 lalu. Akan tetapi petugas KPK dilarang oleh petugas keamanan dengan alasan belum mendapatkan izin atasan. Hingga saat ini, KPK belum ada pernyataan resmi dari KPK soal rencana lanjutan menggeledah ruangan PDIP itu. Adapun KPK belum juga menangkap Harun.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com