Connect with us

Politik

FPKS DPRD Medan Soroti Minimnya Realisasi Pajak Reklame

Published

on

Medan, Geosiar.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti buruknya capaian Pajak Reklame Pemko Medan pada tahun 2018. Dari target 107.22 Miliar, Pemko Medan hanya mampu mendulang 13,72 Miliar.

Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan, Muhammad Nasir menilai capaian yang didapat Pemko Medan merupakan pencapaian yang memalukan.

“Dari sektor pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor pajak reklame sebesar 13,72 milyar atau 12,80 persen saja dari target sebesar 107,22 milyar rupiah adalah memalukan dan sangat tidak bisa diterima,” jelas Nasir dalam rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018, Senin (24/06/201

Disebutlan, rendahnya pencapaian ini tidak ada kaitannya dengan penumbangan sebagian reklame ilegal dan berizin di kota Medan. Karena papan reklame yang di robohkan adalah yang tidak berizin atau ilegal karena memang tidak mau membayar pajak.

“Jadi kami meminta penjelasan pemerintah kota Medan mengapa pendapatan dari sektor pajak reklame sangat rendah sekali. Serta apa solusi yang akan dilakukan pemerintah kota Medan di tahun 2019 ini untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak reklame?,” jelasnya.

Begitu juga realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah hanya sebesar 85,20 milyar rupiah atau sebesar 33,97 persen dari target sebesar 250,84 milyar rupiah. FPKS menilai pencapaian tahun 2018 merupakan pencapaian terendah dalam kurun sepuluh tahun terakhir lebih sangat memalukan.

“Seluruh pos pendapatan dalam sektor retribusi daerah tidak ada satupun yang mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pemerintah kota Medan melaui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di sektor ini menunjukkan tidak bekerja. Kami minta agar kepala dinas terkait di evaluasi saja,” paparnya.

Melihat hasil pencapaian dari sektor retribusi daerah, FPKS sangat terkejut, karena kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia.”Kami minta penjelasannya mengapa hal ini bisa terjadi serta apa langkah – langkah pemerintah kota medan untuk memperbaikinya,” ucapnya.

Kemudian, realisasi pendapatan dari pos retribusi parkir tepi jalan umum hanya sebesar 19,71 milyar rupiah atau sebesar 45 persen dari target sebesar 43,81 milyar rupiah. FPKS menilai bahwa pendapatan dari sektor ini sangat tidak nyata karena potensi parkir di kota Medan sangat besar.

“Kami sebelumnya telah mengungkap potensi parkir tepi jalan umum yang mencapai seratusan milyar rupiah setiap tahun. Bahkan kami pernah mengusulkan agar kota Medan menerap sistem e-parking untuk seluruh parkir tepi jalan umum, namun pemerintah kota enggan untuk menerapkan. Padahal dengan penerapan e-parking, potensi pendapatan dari pos bisa meningkat sangat signifikan. Kami minta penjelasannya mengapa pendapatan dari pos ini sangat rendah,” ucapnya.

FPKS juga menyoroti pencapaian pendapatan dari pos izin mendirikan bangunan yang hanya sebesar 25,75 Milyar rupiah atau sebesar 17,43 persen dari target sebesar 147,74 milyar rupiah.

“Jika pencapaian ini kita jadikan indikator pembangunan gedung bangunan di kota Medan, hal ini menunjukkan bahwa volume pembangunan gedung di kota Medan sangat kecil sekali, baik itu pembangunan rumah, kompleks perumahan, rumah toko, kompleks pertokan maupun gedung bertingkat. Namun, jika kita telisik lebih dalam bahwa pembangunan oleh pihak pengembang terus berjalan seperti biasa dan tidak mengalami penurunan. Maka, kami minta penjelasan mengapa capaian pad dari pos ini sangat rendah sekali,” jelasnya. (lamru).

Advertisement

Politik

Menjelang Natal, Antonius Tumanggor Minta Pemko Medan Perbaiki Jalan dan Lpju Menuju Gereja

Published

on

Medan, Geosiar.com – Warga dan Jemaat Gereja di sepanjang Jl Gereja dan Danau Jempang Kelurahan Sei Agul Kec Medan Barat minta Pemko Medan melakukan perbaikan badan jalan lampu penerangan jalan umum (Lpju). Kondisi badan jalan yang rusak berlobang dan susana gelap menjadikan jemaat Gereja tidak nyaman.

“Kami berharap anggota DPRD Medan Antonius Tumanggor dapat memfasilitasi keluhan kami. Kami tidak nyaman ke Gereja karena jalan rusak dan gelap gulita,” ujar Anggota DPRD Medan Antonius D Tumanggor kepada wartawan, Selasa (29/11/2019) menirukan keluhan warganya yang diterimanya saat blusukan.

Dikatakan Antonius Tumanggor asal politisi NasDem itu, jalan Gereja kondisi nya saat ini rusak berlobang. Akibatnya, jemaat Gereja tidak nyaman hendak melakukan ibadah.

Bahkan kata Antonius, lingkungan Gereja juga gelap gulita karena ketiadaan Lpju. Antonius berharap menjelang Natal dan Tahun Baru akses jalan dan Lpju dapat diperbaiki.

“Kita berharap Dinas PU dapat mengaspal atau pathcing (tambal) badan jalan sehingga jemaat nyaman menuju gereja apalagi menjelang Natal banyak kegiatan Gereja. Begitu juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dapat memperbaiki Lpju di lingkungan gereja sehingga terang saat pelaksanaan natal,” tegas Antonius Tumangor yang akrab disapa Anton itu.

Disanpaikan Anton, disepanjang Jl Gereja itu ada 4 Gereja, dengan ribuan jemaatnya. Tentu kata Anton, dapat menjadi pertimbangan Dinas PU dan DKP Kota Medan.

Antonius mengaku Ianya menerima keluhan itu dari pihak Gereja Katholik selaku Ketua Dewan Stasi Drs Rismanto Pandiangan dan Lambok Tamba. Mewakili GKPS St Simon Purba, St Sipayung dan Eduard Saragih. Sedangkan dari HKBP SEI AGUL St A Manullang, St LUSKER MANURUNG. Sama halnya keluhan yang disampaikan masyarakat Juara Sinambela dan Arifin Sihotang. (lamru)

Continue Reading

Politik

Hindari Silpa APBD Pemko Medan TA 2019, Ihwan Ritonga Minta ASN Kerja Profesional

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Ihwan Ritonga SE berharap seluruh anggaran yang tertampung di APBD Pemko Medan TA 2029 jangan sampai Sisa lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Apalagi terjadinya Silpa dikarenakan kelalaian kerja pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Medan.

“Kita berharap seluruh proyek di Pemko Medan yang ditampung di APBD 2019 dapat segera dituntaskan dengan profesional. Jangan sampai ada yang tertunda demi kepentingan masyarakat umum,” terang Ihwan Ritonga (foto), Selasa (19/11/2019) di ruang kerjanya menyikapi sisa waktu tahun 2019 hanya 5 minggu lagi.

Namun begitu, lanjut Ihwan, dirinya tetap optimis seluruh program kerja tersebut bisa terealisasi sebelum masuk tahun anggaran baru, asalkan jajaran Pemko Medan serius mengerjakannya.

Karena itu, Ihwan meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Medan untuk tidak main-main dalam pengerjaan proyek, khususnya dalam pembangunan infrastruktur

“Jangan main-main terhadap pembangunan karena itu untuk kepentingan masyarakat. Kita mau pembangunan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi warga Medan,” sebutnya.

Terkait adanya kemungkinan keraguan di jajaran OPD Pemko Medan dalam menggunakan anggaran menyusul adanya permasalahan hukum yang menjerat Wali Kota Medan non aktif, Dzulmi Eldin, Ihwan menegaskan OPD tidak perlu takut menggunakan anggaran, apalagi semua program telah dianggarkan dan harus dikerjakan.

“Jangan takut menggunakan anggaran yang sudah diprogramkan. Kiranya semua proyek harus dikerjakan secara profesional sesuai ketentuan yang sudah ada,” sebutnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga SE Terima Kunker Komisi A Padang Lawas

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan H Ihwan Ritonga terima kunjungan kerja (kunker) Komisi A DPRD Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, di ruang rapat pimpinan, Selasa (19/11/2019).

Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Padang Lawas, Supriandi (PAN) bersama Wakil Ketua Komisi A Jamaluddin Hasibuan (Demokrat), Sekretaris Raja Aslin (Nasdem) dan anggota Komisi A beserta stafnya itu ingin konsultasi terkait formasi penerimaan CPNS.

Pada kesempatan itu, Ihwan Ritonga mengaku menyambut baik kunjungan kerja. “Disini kita dapat sharing atau berbagi pendapat. Diantaranya membahas terkait penerimaan CPNS serta pengembangan pendapatan asli daerah (PAD), ” ujar Ikhwan Ritonga.

Politisi dari Gerindra ini mengatakan, dalam konsultasi tersebut juga berbagi berkaitan dengan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, seiring dengan kemajuan teknologi. ”Diantaranya e–budgeting dan lainnya untuk menuju sistem pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.

Terkait penerimaan CPNS pada tahun 2020 mendatang, Ikhwan Ritonga mengungkapkan, bahwa DPRD Medan saat ini belum mendapatkan secara pasti rincian biayanya karena belum adanya alat kelengkapan dewan (AKD), sehingga belum diketahui secara pasti biaya dan teknisnya.

“Mungkin dengan terbentuknya AKD nanti, kita akan tahu lebih rinci lagi mengenai biaya penerimaan CPNS dan prosesnya seperti apa”, ujarnya.

Terkait PAD, kata Ikhwan, DPRD bersama Pemko Medan masih terus menggenjot pajak untuk meningkatkan PAD, terutama pajak restoran dan parkir.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Padang Lawas Supriandi menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan kunjungan kerja yang telah diberikan, sehingga dapat berkoordinasi dan konsultasi berkaitan dengan penerimaan CPNS dan Pendapatan Asli Daerah.

“Karena potensi daerah ini kami lihat cukup bagus pengembangannya ke depannya, sehingga kita cari referensi disini untuk sistem penerimaan CPNS dan kembangkan PAD,” ujarnya. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com