Connect with us

Politik

FPKS DPRD Medan Soroti Minimnya Realisasi Pajak Reklame

Published

on

Medan, Geosiar.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti buruknya capaian Pajak Reklame Pemko Medan pada tahun 2018. Dari target 107.22 Miliar, Pemko Medan hanya mampu mendulang 13,72 Miliar.

Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan, Muhammad Nasir menilai capaian yang didapat Pemko Medan merupakan pencapaian yang memalukan.

“Dari sektor pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor pajak reklame sebesar 13,72 milyar atau 12,80 persen saja dari target sebesar 107,22 milyar rupiah adalah memalukan dan sangat tidak bisa diterima,” jelas Nasir dalam rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018, Senin (24/06/201

Disebutlan, rendahnya pencapaian ini tidak ada kaitannya dengan penumbangan sebagian reklame ilegal dan berizin di kota Medan. Karena papan reklame yang di robohkan adalah yang tidak berizin atau ilegal karena memang tidak mau membayar pajak.

“Jadi kami meminta penjelasan pemerintah kota Medan mengapa pendapatan dari sektor pajak reklame sangat rendah sekali. Serta apa solusi yang akan dilakukan pemerintah kota Medan di tahun 2019 ini untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak reklame?,” jelasnya.

Begitu juga realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah hanya sebesar 85,20 milyar rupiah atau sebesar 33,97 persen dari target sebesar 250,84 milyar rupiah. FPKS menilai pencapaian tahun 2018 merupakan pencapaian terendah dalam kurun sepuluh tahun terakhir lebih sangat memalukan.

“Seluruh pos pendapatan dalam sektor retribusi daerah tidak ada satupun yang mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pemerintah kota Medan melaui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di sektor ini menunjukkan tidak bekerja. Kami minta agar kepala dinas terkait di evaluasi saja,” paparnya.

Melihat hasil pencapaian dari sektor retribusi daerah, FPKS sangat terkejut, karena kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia.”Kami minta penjelasannya mengapa hal ini bisa terjadi serta apa langkah – langkah pemerintah kota medan untuk memperbaikinya,” ucapnya.

Kemudian, realisasi pendapatan dari pos retribusi parkir tepi jalan umum hanya sebesar 19,71 milyar rupiah atau sebesar 45 persen dari target sebesar 43,81 milyar rupiah. FPKS menilai bahwa pendapatan dari sektor ini sangat tidak nyata karena potensi parkir di kota Medan sangat besar.

“Kami sebelumnya telah mengungkap potensi parkir tepi jalan umum yang mencapai seratusan milyar rupiah setiap tahun. Bahkan kami pernah mengusulkan agar kota Medan menerap sistem e-parking untuk seluruh parkir tepi jalan umum, namun pemerintah kota enggan untuk menerapkan. Padahal dengan penerapan e-parking, potensi pendapatan dari pos bisa meningkat sangat signifikan. Kami minta penjelasannya mengapa pendapatan dari pos ini sangat rendah,” ucapnya.

FPKS juga menyoroti pencapaian pendapatan dari pos izin mendirikan bangunan yang hanya sebesar 25,75 Milyar rupiah atau sebesar 17,43 persen dari target sebesar 147,74 milyar rupiah.

“Jika pencapaian ini kita jadikan indikator pembangunan gedung bangunan di kota Medan, hal ini menunjukkan bahwa volume pembangunan gedung di kota Medan sangat kecil sekali, baik itu pembangunan rumah, kompleks perumahan, rumah toko, kompleks pertokan maupun gedung bertingkat. Namun, jika kita telisik lebih dalam bahwa pembangunan oleh pihak pengembang terus berjalan seperti biasa dan tidak mengalami penurunan. Maka, kami minta penjelasan mengapa capaian pad dari pos ini sangat rendah sekali,” jelasnya. (lamru).

Advertisement

Politik

Staf Sekretariat DPRD Medan Larang Wartawan Liput Rapat Pansus

Published

on

Medan, Geosiar.com – Rapat tertutup mulai membudaya di DPRD Medan. Jika sebelumnya rapat tertutup saat pembahasan LPj Walikota terhadap penggunaan APBD TA 2018 diberlakukan. Kali ini rapat tertutup terulang saat pembahasan Pansus Ranperda Perusahaan Umum Daerah Pasar Pemko Medan.

Seperti pembahasan Ranperda yang dilakukan anggota DPRD Medan tergabung di Pansus Ranperda PUD Pasar, Senin (22/7/2019) pukul 15.00 wib. Rapat tersebut dilarang diliput wartawan.

Saat wartawan hendak memasuki ruang Banmus tempat Pansus melakukan pembahasan Ranperda. Dua orang security yang sedang jaga pintu
melarang wartawan masuk. “Tidak boleh masuk bang, wartawan tidak boleh masuk, katanya rapat internal,” cetus security Heri Hanafia didampingi Dayan.

Ketika wartawan memperjelas, siapa yang melarang wartawan meliput, security mengaku atas suruhan staf sekretariat bernama Mula Marthin Gurning.

Namun ketika dikonfirmasi kepada Ketua Pansus Ranperda PUD Pasar Hendra DS melalui telephon, membantah rapat pansus tertutup. “Tidak ada larangan, malah kami pingin diliput wartawan, pandai pandai stafnya itu,” jelas Hendra.

Salah satu wartawan Rizky Pahlepy mengaku sangat menyesalkan sikap Marthin Gurning. Rizky menilai Marthin Gurning terkesan arogan dan sok pintar. Gurning diketahui baru bertugas di DPRD Mefan. (lamru)

Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Gugatan Mulan Jameela, Peserta Belum Komplet

Published

on

Mulan Jameela

Geosiar.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar kembali sidang gugatan perdata terhadap Partai Gerindra hari ini, Senin (22/7/2019), yang dilayangkan antara lain oleh R. Wulansari atau Mulan Jameela.

“Agendanya tanggapan penggugat,” ujar Petugas layanan informasi PN Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, sidang rencananya akan digelar pukul 11.00 WIB. Akan tetapi hingga pukul 11.30 peserta sidang masih belum lengkap.

“Turut tergugatnya belum lengkap datang. Baru penggugat dan tergugat intervensi yang sudah datang,” tandasnya.

Seperti diketahui, belasan caleg Gerindra menggugat Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra agar ditetapkan sebagai anggota legislatif. Para penggugat merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.

Para penggugat juga mengacu hasil perolehan suara Gerindra. Apabila dengan perhitungan sainte lague, maka tidak ada caleg Partai Gerindra yang mendapatkan kursi.

Penggugat dalam permohonannya menyebut Partai Gerindra mempunyai hak absolut untuk menentukan kader yang pantas menjadi anggota legislatif dengan mempertimbangkan kontribusi kader. Jika hal tersebut dilakukan, tidak bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Pemilu 2017 bahwa yang menentukan anggota legislatif terpilih adalah didasari suara terbanyak yang diperoleh caleg, karena suara terbanyak adalah suara partai.

Persidangan sengketa kader Partai Gerindra, istri Ahmad Dhani itu sebelumnya ditunda karena adanya tergugat intervensi yang mengajukan keberatan. Hakim kemudian memutuskan menunda persidangan hingga hari ini dengan agenda replik dan tanggapan pihak penggugat.

Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pileg, MK Bacakan Putusan Perkara

Published

on

Hakim Mahkamah Konstitusi saat memimpin jalannya sidang sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) melangsungkan sidang lanjutan sengketa Pileg 2019 hari ini, Senin (22/7/2019). Agenda sidang kali ini yaitu pembacaan putusan terkait perkara yang sudah diperiksa oleh hakim.

“Ya, hari ini sidang MK dengan agenda pengucapan putusan/ketetapan untuk menentukan perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat saat dikonfirmasi, Senin (22/7/2019).

Fajar menambahkan, seluruh pihak pemohon dan terkait dalam sengketa Pileg 2019 dihadirdkan dalam sidang putusan ini. Sebanyak 260 perkara Pileg yang akan diputus kelanjutannya dalam sidang ini.

“Semua pemohon dan para pihak dipanggil hadir dalam sidang hari ini,” ujar Fajar.

Selanjutnya, Fajar mengatakan untuk perkara yang diputus lanjut, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli. Sementara perkara yang diputus selesai, maka hakim tidak akan melanjutkan sidang perkara tersebut.

“Yang sudah diputuskan tidak lanjut, ya sudah, selesai. Yang dilanjutkan, ya berarti sidang berikutnya mendengarkan keterangan saksi/ahli,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com