Connect with us

Politik

F PDIP DPRD Medan Minta Evaluasi Kadis Pendidikan Kota Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Fraksi PDI P DPRD Medan mendesak Walikota Medan melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan kota Medan. Pasalnya, kinerja Kepala Organisasi Lerangkat Daerah (OPD) Pendidikan Kota Medan dinilai lemah tidak berkemampuan meningkatkan mutu pendidikan di kota Medan Medan.

Hal itu disampaikan Faksi PDI P DPRD Medan melalui juru bicaranya Boydo HK Panjaitan (foto) dalam pemandangan umum Fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2018, di gedung dewan ruang paripurna, Senin (24/6/2019). Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga. Juga dihadiri para anggota dewan dan pimpinan OPD Pemko Medan serta Camat.

Menurut Boydo, pihaknya melakukan koreksi anggaran di Dinas Pendidikan, dimana alokasi anggaran sebesar Rp 70,13 M lebih untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Namun dari sekian alokasi anggaran hanya terealisasi sebesar Rp 58,17 dan yang tidak digunakan Rp 11,96 M.

Berikutnya untuk program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan dialokasikan sebesar Rp 51,81 M lebih dan yang terealisasi hanya Rp 25,77 M lebih. Sedangkan yang tidak terealisasi Rp 26,04 M lebih. Atas dasar itu pula, F PDI P minta OPD Dinas Pendidikan perlu dievaluasi.

Selain itu, Fraksi PDIP Kota Medan menyoroti kinerja Pemko Medan karena tidak dilakukannya terlebih dahulu pembahasan Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) sebelum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Dan ketentuan itu merupakan tahapan pembahasan sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yakni Pasal 154.

Terkait hal itu, Boydo mempertanyakan apakah pembahasan LKPJ APBD Kota Medan TA 2018 diabaikan. Dan apakah LPJ APBD Kota Medan 2018 dan laporan keuangannya telah diaudit BPK. (lamru)

Advertisement

Politik

KPU Medan Tetapkan Pendaftaran Perseorangan 19 Feb 2020, Diimbau Daftarkan Operatornya

Published

on

Medan, Geosiar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mengimbau masyarakat yang berminat dan berniat maju sebagai pasangan calon perseorangan di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan Wakil Wali Kota Medan 23 September 2020 mendatang, agar segera mendaftarkan operator komputernya.

Sebab dengan sisa waktu 73 hari lagi harus menginput (memasukan) suara sebanyak 1.438 dukungan per hari ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan KPU No 16 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pilkada 2020, penyerahan dukungan calon perseorangan ditetapkan pada 19-23 Februari 2020. Karena itu diharapkan pasangan bakal calon perseorangan yang berniat maju, diminta segera mendaftarkan tim operator komputernya.

“Tanggal 19-23 Februari sudah masuk jadwal penyerahan dukungan. Kami berharap bisa segera mensupervisi tim operator pasangan calon perseorangan dalam hal penggunaan Silon,” kata Koordinator Divisi Teknis KPU Kota Medan M. Rinaldi Khair kepada wartawan di Medan kemarin.

Rinaldi menyebutkan, jika dihitung dari Senin (9/12), itu artinya tersisa waktu 73 hari lagi menuju tanggal pendaftaran penyerahan dukungan 19 Februari 2020. Sementara seluruh dukungan yang selama ini sudah dikumpulkan dan dituliskan dalam surat pernyataan dukungan pada formulir model B.1-KWK

Perserorangan, wajib di-input ke dalam Silon. Data yang di-input antara lain nama, nomor induk kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan status perkawinan. Semua data pendukung pasangan calon perseorangan harus dipindahkan ke formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang ada dalam Silon.

Jika diandaikan pasangan calon memiliki dukungan minimal 104.954 pemilih sesuai dengan persyaratan yang ada, maka di sisa waktu 73 hari, setidaknya dalam sehari 1.438 dukungan harus di-input ke dalam Silon. “Kita ilustrasikan saja data yang mau di-input minimal 104.954 pemilih. Kalau dibagi sisa waktu 73 hari berarti minimal ada 1.438 data per hari yang harus dimasukkan ke Silon,” ungkap Rinaldi yang juga alumni Sosiologi, FISIP USU itu.

Untuk itu, KPU Kota Medan berharap pasangan bakal calon perseorangan segera mendatangi KPU Kota Medan Jalan Kejaksaan, No 37 untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi di layanan Help Desk Pencalonan terkait Silon dan tahapan jadwal serta persyaratan calon perseorangan. Petugas sekretariat dan tim operator Silon KPU Kota Medan akan melayani dan mensupervisi pasangan calon maupun tim operator komputer pasangan calon untuk memahami pengunaan serta pemanfaatan Silon.

Rinaldi mengimbau agar setiap pasangan bakal calon perseorangan maupun tim penghubung yang ditunjuk agar dapat sesering mungkin berkomunikasi dan menggali informasi di Kantor KPU Kota Medan. Agar potensi kerumitan dalam menyusun berkas dokumen dukungan dan penginputan di Silon dapat dihindari.

Bagi yang sudah memiliki tim penghubung atau operator komputer pasangan calon, diminta agar dibuatkan mandat atau surat tugas dari pasangan calon perseorangan. Berdasarkan Surat KPU RI No 2218 tertanggal 2 Desember 2019, surat mandat yang diserahkan untuk mendapatkan username dan password Silon harus memuat informasi nama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta gelarnya, NIK, tempat tanggal lahir dan alamat masing-masing bakal calon.

“Jika surat tugas atau mandatnya sudah diberikan, KPU akan melakukan supervisi dan memberikan username password ke tim penghubung yang ditugaskan,” ujar Rinaldi.(rel/lamru)

Continue Reading

Politik

Polisi Hong Kong Imbau Unjuk Rasa Akhir Pekan Berjalan Damai

Published

on

Unjuk Rasa Hong Kong

Geosiar.com, Hong Kong – Kepala Kepolisian Hong Kong mengimbau peserta unjuk rasa pada Minggu (8/12/2019) agar aksinya berujung damai. Pihak penyelenggara aksi memperkirakan para peserta unjuk rasa bakal sangat banyak untuk menunjukkan gerakan itu masih mempunyai momentum kuat.

Kepolisian sudah memberi lampu hijau pada unjuk rasa yang diadakan Civil Human Rights Front (CHRF), kelompok yang menyerukan pawai damai yang diikuti jutaan orang pada musim panas lalu.

“Kami harap warga kami dapat menunjukkan pada seluruh dunia bahwa rakyat Hong Kong dapat menggelar pawai skala besar dengan tertib dan damai,” tutur Kepala Kepolisian Chris Tang sebelum meninggalkan Hong Kong menuju Beijing.

Tang bakal bertemu para pejabat senior di Kementerian Keamanan Publik China dan kembali ke Hong Kong beberapa jam sebelum unjuk rasa dimulai pada Minggu (8/12/2019).

Pawai pro-demokrasi ini bakal menggalang dukungan untuk gerakan itu usai kemenangan dalam pemilu lokal bulan lalu.

Kepolisian menyebutkan, pihaknya akan intervensi segera apabila pawai itu berubah menjadi kerusuhan. Unjuk rasa di Hong Kong menjadi tantangan terbesar bagi Presiden China Xi Jinping sejak berkuasa pada 2012.

Continue Reading

Politik

Wacana Pemindahan Kantor Walikota Medan dan Merdeka Walk, Ini kata Ketua DPRD Medan..

Published

on

Medan, Geosiar.com – Adanya wacana pemindahan kantor Walikota Medan yang saat ini berada di Jl Kapten Maulana Lubis ke Jl A H Nasution Asrama Haji ditanggapi Ketua DPRD Medan Hasyim SE. Menurutnya, masih perlu kajian yang matang.

“Memang kalau ada lokasi yang lebih representatif, lebih bagus. Tapi kan tidak segampang itu. Tentu perlu anggaran yang besar, sementara masih banyak kebutuhan rakyat dan pembangunan yang lebih prioritas,” sebut Hasyim kepada Geosiar.com di ruang kerjanya kemarin menyikapi wacana tersebut.

Dikatakan Hasyim, memang bila ada lahan yang luas mungkin lebih bagus, apalagi beberap kantor Dinas OPD berada satu lokasi. Sehingga bila masyarakat hendak mengurus sesuatu akan lebih mudah.

Terkait wacana itu menurut pengakuan Hasyim belum ada membicarakan sesama anggota DPRD maupun dengan Pemko Medan. “Itu kan masih sebatas wacana, tercetus dan belum ada pembicaraan serius,” ujar Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu.

Sementara itu, menyinggung wacana Gubernur Sumatera Utara untuk pembongkaran Merdeka Walk di lapangan Merdeka, Dikatakan Hasyim tidak segampang itu. Sebab, pemilik usaha disana sudah terlebih dahulu terikat kontrak dengan Pemko Medan.

“Tentukan tidak asal gusur dan harus memperhatikan segala aspek. Dari sisi pertumbuhan ekonomi harus dipertimbang,” terang Hasyim.

Lagi pula, tambah Hasyim, Merdeka Walk sudah merupakan ikon pusat jajanan malam di kota Medan. Bahkan Hasyim mempertanyakan apa yang menjadi mengganggu keberadaan Merdeka Walk dan urgensinya untuk dibongkar. “Kita berharap jangan sampai ada diskriminasi,” papar Hasyim seraya menyebut pihaknya dengan Pemko belum ada membicarakan hal tersebut. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com