Connect with us

Politik

TKN Yakin Menang di MK: Kecurangan TSM Tak Terbukti

Published

on

Forum Diskusi Polemik Sindo Trijaya FM. (Foto: KUMPARAN)

Geosiar.com, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilpres 2019 yang digugat kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, masih belum terbukti meski sudah menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Razman Arif Nasution saat menghadiri forum diskusi Polemik Sindo Trijaya FM, Sabtu (22/6/2019). Dia menyebut bahwa Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) gagal membuktikan adanya kecurangan TSM sebab bukti dan keterangan yang diberikan para saksi dan ahli pihak pemohon, BPN tak begitu kuat.

“Pertama di awal bahwa Bambang Widjojanto (BW) selaku ketua tim Prabowo Sandi menyatakan ada TSM, dari keterangan yang saya dengar baik dari saksi atau ahli, (keterangan) itu berat untuk merangkai bahwa ada kejahatan pemilu yang TSM,” tutur Razman Arif.

Razman mengatakan, kegagalan BPN dalam membuktikan adanya kecurangan TSM tersebut sangat menguntungkan bagi tim TKN Jokowi-Ma’ruf untuk memenangkan gugatan di MK.

“Jadi bagi kami di TKN, kami meyakini, saksi yang disampaikan BPN insyaallah tak akan memberi efek pada kami, jadi insyaallah pasti menang,” yakin Razman.

Di pihak lain, Ketua Umum Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi memang melihat pihak pemohon atau BPN mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kecurangan TSM dalam gelaran Pemilu 2019. Dia pun mengatakan bahwa keterangan para saksi atau ahli, dan bahkan barang bukti yang diklaim kubu 02 belum menunjukkan adanya kecurangan TSM.

“Karena kalau mau mengatakan TSM itu belum cukup kuat, harusnya ada hal yang dapat menjelaskan struktur pemerintah, keamanan yang memang mendesain bahwa pemilu ini untuk tujuan memenangkan pihak tertentu,” tutur Veri.

Menurut Veri, kecurangan TSM harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah dan sistem keamanan yang didesain sedemikian rupa untuk memenangkan pihak tertentu. Sementara, dalam penyelenggaraan pemilu April lalu belum cukup mengatakan adanya kecurangan tersebut.

“Lalu apa itu masif, dilakukan sehingga berhasil mempengaruhi hasil akhir, ini yang menurut saya belum mencapai konteks itu. Rangkaian itu belum terhubung secara menyeluruh, sehingga belum bisa membuktikan TSM,” tandasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar lima kali sidang sengketa Pilpres 2019 atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dimulai pada Jumat, 14 Juni 2019. Sidang kelima pun berakhir kemarin, Jumat, 21 Juni 2019 sekitar pukul 22.15 WIB.

Sidang pun ditutup oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Anwar mengatakan bahwa pihaknya akan langsung menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Politik

Menjelang Natal, Antonius Tumanggor Minta Pemko Medan Perbaiki Jalan dan Lpju Menuju Gereja

Published

on

Medan, Geosiar.com – Warga dan Jemaat Gereja di sepanjang Jl Gereja dan Danau Jempang Kelurahan Sei Agul Kec Medan Barat minta Pemko Medan melakukan perbaikan badan jalan lampu penerangan jalan umum (Lpju). Kondisi badan jalan yang rusak berlobang dan susana gelap menjadikan jemaat Gereja tidak nyaman.

“Kami berharap anggota DPRD Medan Antonius Tumanggor dapat memfasilitasi keluhan kami. Kami tidak nyaman ke Gereja karena jalan rusak dan gelap gulita,” ujar Anggota DPRD Medan Antonius D Tumanggor kepada wartawan, Selasa (29/11/2019) menirukan keluhan warganya yang diterimanya saat blusukan.

Dikatakan Antonius Tumanggor asal politisi NasDem itu, jalan Gereja kondisi nya saat ini rusak berlobang. Akibatnya, jemaat Gereja tidak nyaman hendak melakukan ibadah.

Bahkan kata Antonius, lingkungan Gereja juga gelap gulita karena ketiadaan Lpju. Antonius berharap menjelang Natal dan Tahun Baru akses jalan dan Lpju dapat diperbaiki.

“Kita berharap Dinas PU dapat mengaspal atau pathcing (tambal) badan jalan sehingga jemaat nyaman menuju gereja apalagi menjelang Natal banyak kegiatan Gereja. Begitu juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dapat memperbaiki Lpju di lingkungan gereja sehingga terang saat pelaksanaan natal,” tegas Antonius Tumangor yang akrab disapa Anton itu.

Disanpaikan Anton, disepanjang Jl Gereja itu ada 4 Gereja, dengan ribuan jemaatnya. Tentu kata Anton, dapat menjadi pertimbangan Dinas PU dan DKP Kota Medan.

Antonius mengaku Ianya menerima keluhan itu dari pihak Gereja Katholik selaku Ketua Dewan Stasi Drs Rismanto Pandiangan dan Lambok Tamba. Mewakili GKPS St Simon Purba, St Sipayung dan Eduard Saragih. Sedangkan dari HKBP SEI AGUL St A Manullang, St LUSKER MANURUNG. Sama halnya keluhan yang disampaikan masyarakat Juara Sinambela dan Arifin Sihotang. (lamru)

Continue Reading

Politik

Hindari Silpa APBD Pemko Medan TA 2019, Ihwan Ritonga Minta ASN Kerja Profesional

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Ihwan Ritonga SE berharap seluruh anggaran yang tertampung di APBD Pemko Medan TA 2029 jangan sampai Sisa lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Apalagi terjadinya Silpa dikarenakan kelalaian kerja pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Medan.

“Kita berharap seluruh proyek di Pemko Medan yang ditampung di APBD 2019 dapat segera dituntaskan dengan profesional. Jangan sampai ada yang tertunda demi kepentingan masyarakat umum,” terang Ihwan Ritonga (foto), Selasa (19/11/2019) di ruang kerjanya menyikapi sisa waktu tahun 2019 hanya 5 minggu lagi.

Namun begitu, lanjut Ihwan, dirinya tetap optimis seluruh program kerja tersebut bisa terealisasi sebelum masuk tahun anggaran baru, asalkan jajaran Pemko Medan serius mengerjakannya.

Karena itu, Ihwan meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Medan untuk tidak main-main dalam pengerjaan proyek, khususnya dalam pembangunan infrastruktur

“Jangan main-main terhadap pembangunan karena itu untuk kepentingan masyarakat. Kita mau pembangunan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi warga Medan,” sebutnya.

Terkait adanya kemungkinan keraguan di jajaran OPD Pemko Medan dalam menggunakan anggaran menyusul adanya permasalahan hukum yang menjerat Wali Kota Medan non aktif, Dzulmi Eldin, Ihwan menegaskan OPD tidak perlu takut menggunakan anggaran, apalagi semua program telah dianggarkan dan harus dikerjakan.

“Jangan takut menggunakan anggaran yang sudah diprogramkan. Kiranya semua proyek harus dikerjakan secara profesional sesuai ketentuan yang sudah ada,” sebutnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga SE Terima Kunker Komisi A Padang Lawas

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan H Ihwan Ritonga terima kunjungan kerja (kunker) Komisi A DPRD Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, di ruang rapat pimpinan, Selasa (19/11/2019).

Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Padang Lawas, Supriandi (PAN) bersama Wakil Ketua Komisi A Jamaluddin Hasibuan (Demokrat), Sekretaris Raja Aslin (Nasdem) dan anggota Komisi A beserta stafnya itu ingin konsultasi terkait formasi penerimaan CPNS.

Pada kesempatan itu, Ihwan Ritonga mengaku menyambut baik kunjungan kerja. “Disini kita dapat sharing atau berbagi pendapat. Diantaranya membahas terkait penerimaan CPNS serta pengembangan pendapatan asli daerah (PAD), ” ujar Ikhwan Ritonga.

Politisi dari Gerindra ini mengatakan, dalam konsultasi tersebut juga berbagi berkaitan dengan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, seiring dengan kemajuan teknologi. ”Diantaranya e–budgeting dan lainnya untuk menuju sistem pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.

Terkait penerimaan CPNS pada tahun 2020 mendatang, Ikhwan Ritonga mengungkapkan, bahwa DPRD Medan saat ini belum mendapatkan secara pasti rincian biayanya karena belum adanya alat kelengkapan dewan (AKD), sehingga belum diketahui secara pasti biaya dan teknisnya.

“Mungkin dengan terbentuknya AKD nanti, kita akan tahu lebih rinci lagi mengenai biaya penerimaan CPNS dan prosesnya seperti apa”, ujarnya.

Terkait PAD, kata Ikhwan, DPRD bersama Pemko Medan masih terus menggenjot pajak untuk meningkatkan PAD, terutama pajak restoran dan parkir.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Padang Lawas Supriandi menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan kunjungan kerja yang telah diberikan, sehingga dapat berkoordinasi dan konsultasi berkaitan dengan penerimaan CPNS dan Pendapatan Asli Daerah.

“Karena potensi daerah ini kami lihat cukup bagus pengembangannya ke depannya, sehingga kita cari referensi disini untuk sistem penerimaan CPNS dan kembangkan PAD,” ujarnya. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com