Connect with us

Politik

TKN Yakin Menang di MK: Kecurangan TSM Tak Terbukti

Published

on

Forum Diskusi Polemik Sindo Trijaya FM. (Foto: KUMPARAN)

Geosiar.com, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilpres 2019 yang digugat kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, masih belum terbukti meski sudah menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Razman Arif Nasution saat menghadiri forum diskusi Polemik Sindo Trijaya FM, Sabtu (22/6/2019). Dia menyebut bahwa Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) gagal membuktikan adanya kecurangan TSM sebab bukti dan keterangan yang diberikan para saksi dan ahli pihak pemohon, BPN tak begitu kuat.

“Pertama di awal bahwa Bambang Widjojanto (BW) selaku ketua tim Prabowo Sandi menyatakan ada TSM, dari keterangan yang saya dengar baik dari saksi atau ahli, (keterangan) itu berat untuk merangkai bahwa ada kejahatan pemilu yang TSM,” tutur Razman Arif.

Razman mengatakan, kegagalan BPN dalam membuktikan adanya kecurangan TSM tersebut sangat menguntungkan bagi tim TKN Jokowi-Ma’ruf untuk memenangkan gugatan di MK.

“Jadi bagi kami di TKN, kami meyakini, saksi yang disampaikan BPN insyaallah tak akan memberi efek pada kami, jadi insyaallah pasti menang,” yakin Razman.

Di pihak lain, Ketua Umum Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi memang melihat pihak pemohon atau BPN mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kecurangan TSM dalam gelaran Pemilu 2019. Dia pun mengatakan bahwa keterangan para saksi atau ahli, dan bahkan barang bukti yang diklaim kubu 02 belum menunjukkan adanya kecurangan TSM.

“Karena kalau mau mengatakan TSM itu belum cukup kuat, harusnya ada hal yang dapat menjelaskan struktur pemerintah, keamanan yang memang mendesain bahwa pemilu ini untuk tujuan memenangkan pihak tertentu,” tutur Veri.

Menurut Veri, kecurangan TSM harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah dan sistem keamanan yang didesain sedemikian rupa untuk memenangkan pihak tertentu. Sementara, dalam penyelenggaraan pemilu April lalu belum cukup mengatakan adanya kecurangan tersebut.

“Lalu apa itu masif, dilakukan sehingga berhasil mempengaruhi hasil akhir, ini yang menurut saya belum mencapai konteks itu. Rangkaian itu belum terhubung secara menyeluruh, sehingga belum bisa membuktikan TSM,” tandasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar lima kali sidang sengketa Pilpres 2019 atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dimulai pada Jumat, 14 Juni 2019. Sidang kelima pun berakhir kemarin, Jumat, 21 Juni 2019 sekitar pukul 22.15 WIB.

Sidang pun ditutup oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Anwar mengatakan bahwa pihaknya akan langsung menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).