Connect with us

Politik

TKN Yakin Menang di MK: Kecurangan TSM Tak Terbukti

Published

on

Forum Diskusi Polemik Sindo Trijaya FM. (Foto: KUMPARAN)

Geosiar.com, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilpres 2019 yang digugat kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, masih belum terbukti meski sudah menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Razman Arif Nasution saat menghadiri forum diskusi Polemik Sindo Trijaya FM, Sabtu (22/6/2019). Dia menyebut bahwa Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) gagal membuktikan adanya kecurangan TSM sebab bukti dan keterangan yang diberikan para saksi dan ahli pihak pemohon, BPN tak begitu kuat.

“Pertama di awal bahwa Bambang Widjojanto (BW) selaku ketua tim Prabowo Sandi menyatakan ada TSM, dari keterangan yang saya dengar baik dari saksi atau ahli, (keterangan) itu berat untuk merangkai bahwa ada kejahatan pemilu yang TSM,” tutur Razman Arif.

Razman mengatakan, kegagalan BPN dalam membuktikan adanya kecurangan TSM tersebut sangat menguntungkan bagi tim TKN Jokowi-Ma’ruf untuk memenangkan gugatan di MK.

“Jadi bagi kami di TKN, kami meyakini, saksi yang disampaikan BPN insyaallah tak akan memberi efek pada kami, jadi insyaallah pasti menang,” yakin Razman.

Di pihak lain, Ketua Umum Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi memang melihat pihak pemohon atau BPN mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kecurangan TSM dalam gelaran Pemilu 2019. Dia pun mengatakan bahwa keterangan para saksi atau ahli, dan bahkan barang bukti yang diklaim kubu 02 belum menunjukkan adanya kecurangan TSM.

“Karena kalau mau mengatakan TSM itu belum cukup kuat, harusnya ada hal yang dapat menjelaskan struktur pemerintah, keamanan yang memang mendesain bahwa pemilu ini untuk tujuan memenangkan pihak tertentu,” tutur Veri.

Menurut Veri, kecurangan TSM harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah dan sistem keamanan yang didesain sedemikian rupa untuk memenangkan pihak tertentu. Sementara, dalam penyelenggaraan pemilu April lalu belum cukup mengatakan adanya kecurangan tersebut.

“Lalu apa itu masif, dilakukan sehingga berhasil mempengaruhi hasil akhir, ini yang menurut saya belum mencapai konteks itu. Rangkaian itu belum terhubung secara menyeluruh, sehingga belum bisa membuktikan TSM,” tandasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar lima kali sidang sengketa Pilpres 2019 atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dimulai pada Jumat, 14 Juni 2019. Sidang kelima pun berakhir kemarin, Jumat, 21 Juni 2019 sekitar pukul 22.15 WIB.

Sidang pun ditutup oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Anwar mengatakan bahwa pihaknya akan langsung menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Politik

Sukamto Minta Pemko Medan Lebih Gencar Sosialisasi Perda KTR

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Sukamto SE (PAN) minta Pemko Medan lebih gencar mensosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan memperbanyak sosialisasi dinilai akan mempermudah pengawasan dan penerapan Perda.

“Sosialisasi hendaknya diprioritaskan di lembaga dan instansi yang ditentukan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR,” pinta Sukamto saat melaksanakan sosialisasi ke I Tahun 2020 Perda Pemko Medan No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jl Bunga Raya Gg Family Kelurahan Asam Kumbang Kec Medan Selayang, Minggu (19/1/2020).

Disampaikan Sukamto, dengan memperbanyak sosialisasi maka masyarakat akan lebih tahu ditempat dan area saja merupakan KTR.

Seperti disebut dalam BAB IV Pasal 7 Kawasan Tanpa Rokok yakni fasilitas kesehatan masyarakat, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

Kawasan area tersebut harus diperbanyak pemberitahuan. Sehingga saat dilakukan razia penindakan pelanggaran Perda akan dapat berjalan maksimal dan tidak ada lagi yang merasa belum tahu.

Dengan begitu, pengawasan akan lebih mudah. “Penerapan Perda itu sudah saatnya dijalankan dengan tegas. Apalagi di lokasi sekolah dan rumah sakit,” tambah Sukamto yang saat ini duduk di Komisi IV DPRD Medan bidang pembangunan.

Ditambahkan, terkait Perda KTR, Dinas Kesehatan dan Satpol PP harus proaktif. Dengan banyaknya sosialisasi Perda tentu akan mendapat hasil yang maksimal. “Mungkin saja banyak faktor lain untuk mendukung penerapan Perda itu. Tentu, perlu kajian dan pendukung sarana dan fasilitas lainnya,” ujar Sukamto.

Dalam Perda juga diatur kepada pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi untuk tidak merokok dan tidak membiarkan penumpang merokok. Dan selanjutnya pada pasal 28, ditekankan bagi pengemudi/sopir wajib melarang penumpang merokok.

Dalam Perda juga memuat sanksi tegas diantaranya ketentuan pidana diatur pasal 44 yakni, setiap yang merokok ditempat area KTR diancam pidana denda Rp 50 ribu. Sementara itu bagi setiap pengelola/pimpinan penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal dengan membiarkan orang merokok diancam pidana kurungan 15 hari dan pidana denda Rp10 juta.

Bahkan mengenai pemasangan iklan rokok dan etika pemasangan reklame serta sponsor rokok. Maka itu kepada semua pihak diminta supaya lebih berhati hati dalam pemasangan iklan rokok.

Sebagaimana diketahui Perda No 3 Tahun 2014 terdiri dari XVI BAB dan 47 Pasal. Ditetapkan di Medan 20 Januari 2014 oleh Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin. (lamru)

Continue Reading

Politik

David RG Sinaga Ajak Warga Jaga Kebersihan, Pemko Medan Diminta Fasilitasi Sarana Tempat Sampah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan David Roni Ganda Sinaga SE mengajak masyarakat Medan untuk sama sama menjaga kebersihan. Kepada warga diminta memiliki kesadaran yang tinggi dan warga dapat mewadahi sampah masing masing.

Sedangkan kepada Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan supaya memberikan perhatian dan solusi keluhan masyarakat terkait minimnya tempat sampah.

“Pemko Medan melalu aparat paling bawah, Keling, Lurah dan Camat supaya memfasilitasi tempat sampah dan sarana lainnya, ” ujar David Roni Ganda Sinaga saat sosialisasi ke I Tahun 2020 Perda Pemko Medan No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Bromo Gg Sederhana Kecamatan Medan Area, Minggu (19/1/2020).

Hadir saat sosialisasi Perda Camat Medan Denai Hendra Asmilan, Lurah Tegal Sari III Sormin, mewakili Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Abd Azis tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Ditambahkan David Sinaga, Pemko Medan diharapkan segera menyahuti aspirasi serta memfasilitasi masyarakat demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada maayarakat.

David mengingatkan masyarakat jangan lupa mendukung kebijakan Pemko soal kebersihan di kota Medan. Karena soal kesadaran tentang kebersihan sangat penting guna menghindari sasaran banjir.

Memang kata David selaku politisi PDI P itu, selama ini masih minimnya sarana dan prasarana sampah baik itu truk pengangkut sampah, tong sampah, serta petugas pengangkut sampah.

Sebagaimana diketahui, Perda Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan koemersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Semantara itu, Camat Medan Area Hendra Asmilan yang hadir saat sosper menyampaikan, supaya masing masing warga menjaga kebersihan sesuai yang tertuang di Perda. “Hak dan kewajiba sudah diterapkan dalam Perda dan mari kita jalankan dengan baik. Dan Perda ini tanggungjawab kita warga dan Pemko Medan,” harap Hendra Asmilan.

Ditambahkan, bagi warga dapat membantu pemilahan sampah mulai dari rumah masing masing. Hal itu sangat penting guna mempermudah proses pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (lamru)

Continue Reading

Politik

Gelar Sosper KTR, Habiburrahman Sinuraya Ingatkan Warga Taati dan Satpol PP Tegakkan Perda

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan (NasDem) Habiburrahman ST mengingatkan masyarakat Medan agar mentaati Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kepada masyarakat supaya menikmati rokok pada kawasan yang ditentukan.

“Merokok tidak dilarang, tapi jangan melanggar kawasan larangan yang telah ditentukan,” ujar Habiburrahman saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke I Tahun 2020 Perda No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jl Gagak Hitam/Ring Road No 6 Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (19/1/2020). Hadir saat sosper, mewakili Dinas Kesehatan Kota Medan Dr Mutia Nimpar Mars dan dr Pocut Fatimah serta Satpol PP Irfan Lubis dan ratusan kaum milenial.

Selain itu kata Habiburrahaman, kepada Dinas Kesehatan Kota Medan supaya banyak melakukan sosialisasi. Begitu juga kepada Satpol PP supaya melakukan penindakan maksimal. “Jika memang ada kendala atau membutuhkan fasilitas dan anggaran supaya dibicarakan atau diajukan dan dapat dipertimbangkan,” ujar Habiburrahman yang saat ini di komisi I DPRD Medan.

Sedangkan untuk Dinas Kesehatan Kota Medan diminta supaya lebih gencar melakukan sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sehingga, penerapan Perda tersebut dapat lebih maksimal karena dipastikan sudah diketahui masyarakat.

Masyarakat juga perlu mengetahui, Perda tersebut mengatur kawasan dan tempat yang diperbolehkan merokok. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan tertib jika hendak menikmati rokok.

Ditambahkan Habiburrahman yang saat ini di Komisi I DPRD Medan, dalam Perda KTR mengatur kawasan-kawasan yang harus bebas asap rokok dan perlu dipahami masyarakat khususnya generasi muda.

Isi Perda dalam pasal 7 misalnya, semua fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum, sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok (KTR). Maka masyarakat harus mengetahui sehingga dapat menjalankan.

Begitu juga kepada pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi untuk tidak merokok dan tidak membiarkan penumpang merokok. Dan selanjutnya pada pasal 28, ditekankan bagi pengemudi/sopir wajib melarang penumpang merokok.

Dalam Perda juga memuat sanksi tegas diantaranya ketentuan pidana diatur pasal 44 yakni, setiap yang merokok ditempat area KTR diancam pidana denda Rp 50 ribu. Sementara itu bagi setiap pengelola/pimpinan penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal dengan membiarkan orang merokok diancam pidana kurungan 15 hari dan pidana denda Rp10 juta.

Bahkan mengenai pemasangan iklan rokok dan etika pemasangan reklame serta sponsor rokok. Maka itu kepada semua pihak diminta supaya lebih berhati hati dalam pemasangan iklan rokok.

Sebagaimana diketahui Perda No 3 Tahun 2014 terdiri dari XVI BAB dan 47 Pasal. Ditetapkan di Medan 20 Januari 2014 oleh Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com