Connect with us

Politik

TKN Yakin Menang di MK: Kecurangan TSM Tak Terbukti

Published

on

Forum Diskusi Polemik Sindo Trijaya FM. (Foto: KUMPARAN)

Geosiar.com, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilpres 2019 yang digugat kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, masih belum terbukti meski sudah menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Razman Arif Nasution saat menghadiri forum diskusi Polemik Sindo Trijaya FM, Sabtu (22/6/2019). Dia menyebut bahwa Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) gagal membuktikan adanya kecurangan TSM sebab bukti dan keterangan yang diberikan para saksi dan ahli pihak pemohon, BPN tak begitu kuat.

“Pertama di awal bahwa Bambang Widjojanto (BW) selaku ketua tim Prabowo Sandi menyatakan ada TSM, dari keterangan yang saya dengar baik dari saksi atau ahli, (keterangan) itu berat untuk merangkai bahwa ada kejahatan pemilu yang TSM,” tutur Razman Arif.

Razman mengatakan, kegagalan BPN dalam membuktikan adanya kecurangan TSM tersebut sangat menguntungkan bagi tim TKN Jokowi-Ma’ruf untuk memenangkan gugatan di MK.

“Jadi bagi kami di TKN, kami meyakini, saksi yang disampaikan BPN insyaallah tak akan memberi efek pada kami, jadi insyaallah pasti menang,” yakin Razman.

Di pihak lain, Ketua Umum Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi memang melihat pihak pemohon atau BPN mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kecurangan TSM dalam gelaran Pemilu 2019. Dia pun mengatakan bahwa keterangan para saksi atau ahli, dan bahkan barang bukti yang diklaim kubu 02 belum menunjukkan adanya kecurangan TSM.

“Karena kalau mau mengatakan TSM itu belum cukup kuat, harusnya ada hal yang dapat menjelaskan struktur pemerintah, keamanan yang memang mendesain bahwa pemilu ini untuk tujuan memenangkan pihak tertentu,” tutur Veri.

Menurut Veri, kecurangan TSM harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah dan sistem keamanan yang didesain sedemikian rupa untuk memenangkan pihak tertentu. Sementara, dalam penyelenggaraan pemilu April lalu belum cukup mengatakan adanya kecurangan tersebut.

“Lalu apa itu masif, dilakukan sehingga berhasil mempengaruhi hasil akhir, ini yang menurut saya belum mencapai konteks itu. Rangkaian itu belum terhubung secara menyeluruh, sehingga belum bisa membuktikan TSM,” tandasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar lima kali sidang sengketa Pilpres 2019 atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dimulai pada Jumat, 14 Juni 2019. Sidang kelima pun berakhir kemarin, Jumat, 21 Juni 2019 sekitar pukul 22.15 WIB.

Sidang pun ditutup oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Anwar mengatakan bahwa pihaknya akan langsung menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Politik

Staf Sekretariat DPRD Medan Larang Wartawan Liput Rapat Pansus

Published

on

Medan, Geosiar.com – Rapat tertutup mulai membudaya di DPRD Medan. Jika sebelumnya rapat tertutup saat pembahasan LPj Walikota terhadap penggunaan APBD TA 2018 diberlakukan. Kali ini rapat tertutup terulang saat pembahasan Pansus Ranperda Perusahaan Umum Daerah Pasar Pemko Medan.

Seperti pembahasan Ranperda yang dilakukan anggota DPRD Medan tergabung di Pansus Ranperda PUD Pasar, Senin (22/7/2019) pukul 15.00 wib. Rapat tersebut dilarang diliput wartawan.

Saat wartawan hendak memasuki ruang Banmus tempat Pansus melakukan pembahasan Ranperda. Dua orang security yang sedang jaga pintu
melarang wartawan masuk. “Tidak boleh masuk bang, wartawan tidak boleh masuk, katanya rapat internal,” cetus security Heri Hanafia didampingi Dayan.

Ketika wartawan memperjelas, siapa yang melarang wartawan meliput, security mengaku atas suruhan staf sekretariat bernama Mula Marthin Gurning.

Namun ketika dikonfirmasi kepada Ketua Pansus Ranperda PUD Pasar Hendra DS melalui telephon, membantah rapat pansus tertutup. “Tidak ada larangan, malah kami pingin diliput wartawan, pandai pandai stafnya itu,” jelas Hendra.

Salah satu wartawan Rizky Pahlepy mengaku sangat menyesalkan sikap Marthin Gurning. Rizky menilai Marthin Gurning terkesan arogan dan sok pintar. Gurning diketahui baru bertugas di DPRD Mefan. (lamru)

Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Gugatan Mulan Jameela, Peserta Belum Komplet

Published

on

Mulan Jameela

Geosiar.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar kembali sidang gugatan perdata terhadap Partai Gerindra hari ini, Senin (22/7/2019), yang dilayangkan antara lain oleh R. Wulansari atau Mulan Jameela.

“Agendanya tanggapan penggugat,” ujar Petugas layanan informasi PN Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, sidang rencananya akan digelar pukul 11.00 WIB. Akan tetapi hingga pukul 11.30 peserta sidang masih belum lengkap.

“Turut tergugatnya belum lengkap datang. Baru penggugat dan tergugat intervensi yang sudah datang,” tandasnya.

Seperti diketahui, belasan caleg Gerindra menggugat Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra agar ditetapkan sebagai anggota legislatif. Para penggugat merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.

Para penggugat juga mengacu hasil perolehan suara Gerindra. Apabila dengan perhitungan sainte lague, maka tidak ada caleg Partai Gerindra yang mendapatkan kursi.

Penggugat dalam permohonannya menyebut Partai Gerindra mempunyai hak absolut untuk menentukan kader yang pantas menjadi anggota legislatif dengan mempertimbangkan kontribusi kader. Jika hal tersebut dilakukan, tidak bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Pemilu 2017 bahwa yang menentukan anggota legislatif terpilih adalah didasari suara terbanyak yang diperoleh caleg, karena suara terbanyak adalah suara partai.

Persidangan sengketa kader Partai Gerindra, istri Ahmad Dhani itu sebelumnya ditunda karena adanya tergugat intervensi yang mengajukan keberatan. Hakim kemudian memutuskan menunda persidangan hingga hari ini dengan agenda replik dan tanggapan pihak penggugat.

Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pileg, MK Bacakan Putusan Perkara

Published

on

Hakim Mahkamah Konstitusi saat memimpin jalannya sidang sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) melangsungkan sidang lanjutan sengketa Pileg 2019 hari ini, Senin (22/7/2019). Agenda sidang kali ini yaitu pembacaan putusan terkait perkara yang sudah diperiksa oleh hakim.

“Ya, hari ini sidang MK dengan agenda pengucapan putusan/ketetapan untuk menentukan perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat saat dikonfirmasi, Senin (22/7/2019).

Fajar menambahkan, seluruh pihak pemohon dan terkait dalam sengketa Pileg 2019 dihadirdkan dalam sidang putusan ini. Sebanyak 260 perkara Pileg yang akan diputus kelanjutannya dalam sidang ini.

“Semua pemohon dan para pihak dipanggil hadir dalam sidang hari ini,” ujar Fajar.

Selanjutnya, Fajar mengatakan untuk perkara yang diputus lanjut, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli. Sementara perkara yang diputus selesai, maka hakim tidak akan melanjutkan sidang perkara tersebut.

“Yang sudah diputuskan tidak lanjut, ya sudah, selesai. Yang dilanjutkan, ya berarti sidang berikutnya mendengarkan keterangan saksi/ahli,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com