Connect with us

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pilpres, Tim Hukum Jokowi Bawa Bukti Tambahan

Published

on

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersama Hakim Konstitusi di Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres 2019. (Foto: Liputan6)

Geosiar.com, Jakarta – Tim Kuasa Hukum paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) -Ma’ruf Amin menyerahkan bukti tambahan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 atau sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (21/6/2019).

Seperti diketahui, sidang hari ini beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni Jokowi-Ma’ruf serta pengesahan alat bukti pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Dalam sidang kelima ini, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pihaknya hanya membawa dua saksi fakta dan dua ahli.

“Dua ahli yang dihadirkan, Profesor Edward Omar Sharif Hiraiej dari UGM dan Dr. Heru Widodo, doktor di hukum pemilu yang khususnya TSM. Saksi fakta ada dua orang, Candra Irawan dan Anas Nashikin,” tutur Yusril sebelum sidang dimulai, Jumat (21/6/2019).

Sebelum sidang memperkenalkan para saksi dan ahli, Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan sempat mengajukan alat bukti tambahan kepada Hakim MK.

“Kami mengajukan alat bukti tambahan yang mulia, ini terkait dengan keterangan saksi,” tutur Ade.

Namun, salah satu Hakim bernama Suhartoyo menegaskan bahwa masa penyerahan alat bukti telah ditutup. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa MK akan memberi perhatian dan mengambil alat bukti tersebut sebagai bagian dari keputusan yang tak terpisahkan, apabila terbukti berkaitan dengan keterangan saksi.

“Kami terima alat bukti itu jika ada hal-hal eksepsional, seperti alat bukti saksi dari Boyolali, termasuk amplop-amplop,” tutur Suhartoyo.

Sebagai informasi, sidang sengketa Pilpres ini digelar berdasarkan permohonan gugatan hasil pilpres dari paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengendus adanya kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Gugatan tersebut diregister MK dengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Dalam persidangan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pihak termohon, paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf menjadi pihak terkait, dan Bawaslu RI hanya menjadi pihak pemberi keterangan.