Connect with us

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pilpres, MK Periksa Saksi dan Ahli Tim Hukum Jokowi

Published

on

Suasana sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (Foto: KOMPAS)

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 atau sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan pengesahan alat bukti pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jumat (21/6/2019).

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada sidang kelima sengketa Pilpres 2019 ini jumlah saksi fakta dibatasi sebanyak 15 orang dan dua ahli bagi masing-masing pihak untuk dihadirkan di dalam persidangan.

Kendati demikian, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hanya menghadirkan dua orang saksi dan dua orang ahli. Dua orang saksi yang dihadirkan bernama Candra Irawan dan Anas Nashikin.

“Hari ini kita akan mengajukan dua saksi, dua ahli dan dua-duanya sudah siap dan sudah hadir di MK untuk memberikan keterangan,” sebut Yusril Ihza Mahendra di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Sementara itu, untuk mengamankan proses persidangan, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo memastikan sebanyak 13 ribu personel gabungan TNI-Polri telah dikerahkan dan belum berencana untuk menambah personel penjaga.

Sebelumnya, Dedi menyebut bahwa pihaknya telah mengerahkan 33 ribu personel gabungan untuk pengamanan gedung MK dan sekitarnya. Namun, dari keseluruhan jumlah tersebut, hanya 13 ribu yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan, sementara 20 ribu personel gabungan lainnya disiapkan sebagai cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Sebagai informasi, sidang sengketa Pilpres ini digelar berdasarkan permohonan gugatan hasil pilpres dari paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengendus adanya kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Gugatan tersebut diregister MK dengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Dalam persidangan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pihak termohon, paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf menjadi pihak terkait, dan Bawaslu RI hanya menjadi pihak pemberi keterangan.