Connect with us

Sumut

DPRD Tebing Tinggi Setujui 6 Ranperda Jadi Perda, Satu Ditangguhkan

Published

on

Wali Kota Tebing Tinggi H Zunaidi Hasibuan bersama Wakil Wali Kota Tebing Tinggi H Oki Doni Siregar saat menerima persetujuan Raperda menjadi Perda, yang diserahkan oleh Ketua DPRD M Yuridho Chap didampingi Wakil DPRD Kota Tebing Tinggi H Chairul Mukmin Tambunan, Rabu (19/6/2019). (Foto: WH/Geosiar.com)

Geosiar.com, Tebing Tinggi – DPRD Kota Tebing Tinggi menyetujui enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tebing TInggi, M Yuridho Chap, Rabu (19/6/2019).

Sebenarnya, ada tujuh Ranperda yang diusulkan saat rapat namun hanya enam yang disetujui, sementara satu lainnya masih akan dibahas lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan UU BLUD (Badan Layanan Umum Daerah/BLUD).

Ranperda (Badan Layanan Umum Daerah/BLUD) ini merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pembangunan Kota Tebing Tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan bahwa gelaran rapat paripurna merupakan suatu bentuk kepedulian dan kerja sama antara legislatif dengan eksekutif.

“Eksekutif memberikan apresiasi kepada DPRD yang sudah melakukan inisiasi melahirkan tiga Ranperda meskipun salah satu Ranperdanya masih harus duduk bersama lagi untuk dibahas,” tutur Umar.

Selain itu, Umar mengingatkan agar Ranperda yang sudah disahkan itu tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Dia pun menginginkan agar pihak terkait segera membuat Peraturan Wali Kota (Perwa) terhadap perda baru itu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses sosialisasi perda yang baru disahkan itu kepada masyarakat.

Adapun ke-6 Ranperda yang disetujui menjadi Perda adalah sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kota Tebing Tinggi

2. Ranperda tentang Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

3. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Tebing Tinggi

4. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Ranperda tentang Perlindungan Anak

6. Ranperda tentang Perubahan Perda No 5 tentang Pajak Daerah

Sementara, satu Ranperda yang masih ditangguhkan terkait tentang Investasi Pemerintah Daerah pada Layanan BLUD UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Mikro. (WH)