Connect with us

Sumut

Demi Hukum, Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2 Tahun 2003/Bandar Sakti Batal

Published

on

Johnson mewakili Syamsuddin serahkan berkas ke Kementerian ATR/BPN Jakarta, Jumat (21/6/2019) (WH/Geosiar.com)

Geosiar.com, Tebing Tinggi – Praktisi Hukum Johnson alumnus Universitas Borobudur mengatakan bahwa Sertifikat HPL nomor 2 tahun 2003/ Bandar Sakti batal demi hukum.

Demikian pendapatnya saat diminta keterangan soal Sertifikat HPL nomor 2 tahun 2003 seluas 17.435 M2 yang diatasnya sudah dibangun pasar sakti sejak tahun 2002, usai menyerahkan tembusan permohonan pembatalan yang diajukan kuasa ahli waris ke Kementerian ATR/Kepala BPN dijakarta, Jumat (21/6/2019).

Johnson menegaskan bahwa HPL nomor 2 tahun 2003 seluas 17.435 M2 dimohonkan penerbitannya oleh Pemko Tebing Tinggi berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi yang dibayarkan kepada Masri Budiman dan Sastra Wijaya selaku ahli waris Eng Tjiang Seng pada tanggal 21 Januari 2002 dimana tanah itu telah dimiliki Eng Tjiang Seng berdasarkan Sertifikat Hak Pakai nomor 1 tahun 1969/Bandar Sakti seluas 17.435M2.

Diketahui Sertifikat Hak Pakai nomor 1 tahun 1969/Bandar Sakti atas nama Eng Tjiang Seng  sudah dibatalkan berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 78/PDT/2003/PT-Mdn  tanggal 14 April 2003 Jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 3331/K-Pdt/2003 tanggal 4 Mei  2005, memutuskan tanah seluas 22.350 M2 yang dilindungi dengan Grand Sultan tahun 1910 persil 26 adalah sah milik Alm.Mali dan atau ahli warisnya Anwar B.Munthe.

“Prosedur pembatalan Sertifikat sebagaimana diatur pada Pasal 108 Permen Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dengan mengajukan permohonan karena cacat administrasi,” jelas Johnson.