Connect with us

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pilpres 2019, Saksi Prabowo Sebut 17,5 Juta DPT Tak Wajar

Published

on

Situasi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Selasa (18/6/2019). (Foto: SP/Joanito De Saojoao).

Geosiar.com, Jakarta – Pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sidang sengketa Pilpres 2019, saksi fakta
yang dihadirkan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut bahwa pihaknya menemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak wajar mencapai 17,5 Juta.

Temuan itu disampaikan Agus Maksum saat bersaksi dalam sidang lanjutan gugatan hasil pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

“Kami sejak Desember itu sudah datang kepada KPU untuk mendiskusikan dan menginformasikan DPT-DPT invalid. Kami diskusikan hingga Maret tidak ada titik temu dan membuat laporan resmi DPT tidak wajar 17,5 juta,” ungkap Agus Maksum.

Agus menjelaskan bahwa temuan DPT tak wajar itu meliputi permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu, kesamaan Nomor Kartu Keluarga (NKK), kesamaan tanggal lahir, hingga KK yang manipulatif atau nomornya tidak valid.

“Dari hasil temuan kami ternyata ada DPT yang tidak ada KK-nya, NIK juga tidak ada,” tambah Agus.

Untuk memastikan kebenaran data yang mereka temukan, Agus mengklaim bahwa pihaknya sampai harus ke lapangan demi memastikan data tersebut ke Dukcapil.

“Kami menemukan DPT tidak ada KK-nya, KPU mengatakan itu hasil pendataan di lapangan. Kami lakukan pengecekan di lapangan mengecek di Dukcapil ternyata tidak benar, ternyata orang itu punya KK,” sambungnya.

Kemudian, Agus menjabarkan masing-masing temuan tak wajar dalam sengketa Pilpres 2019 sebagai berikut:

  1. DPT tak wajar berkode khusus yang terdiri dari kesamaan tanggal lahir pada 1 Juli sebanyak 9,8 juta, pada 31 Desember sebanyak 9,8 juta, dan pada 1 Januari sebanyak 2,3 juta. Sehingga total data DPT tak wajar berkode khusus sebanyak 17,5 juta.
  2. Temuan 117.333 KK manipulatif dan 18,8 juta data invalid di lima provinsi.

Kendati demikian, Agus mengatakan pihak KPU tetap kekeh dengan data yang mereka miliki adalah data valid.

“Kami datang ke KPU dan kami katakan data ini jumlah tidak wajar namun mereka tetap bertahan dengan data yang dimiliki,” lanjutnya.

Namun, saksi tidak bisa memastikan apakah nama-nama dengan identitas invalid tersebut menggunakan hak pilih saat Pilpres 2019.