Connect with us

Sumut

Sengketa Tanah Pasar Sakti, Kanwil BPN Sumut Terima Tembusan Permohonan Pembatalan Sertifikat HPL

Published

on

Syamsuddi kuasa ahli waris serahkan tembusan permohonan di Kanwil BPN Sumut, Rabu (19/6/2019). (Foto: WH/Geosiar.com)

Geosiar.com, Tebing Tinggi – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara  (Kanwil BPN Sumut) telah menerima surat tembusan permohonan pembatalan sertifikat HPL No 2 Tahun 2003 atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi atas pembangunan Pasar Sakti sejak tahun 2002 silam.

Surat permohonan pembatalan sertifikat tersebut diajukan oleh Syamsuddi yang merupakan sang pemilik tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi pada Senin, 17 Juni 2019.

Usai menyerahkan tembusan permohonan pembatalan sertifikat tersebut, Syamsuddi menjelaskan kepada wartawan Geosiar.com pada Rabu (19/6/2019) bahwa dirinya mengajukan surat permohonan pembatalan sertifikat tersebut agar status hukum tanah Pasar Sakti menjadi jelas. 

Menurutnya, masyarakat Tebing Tinggi perlu mengetahui siapa sebenarnya yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 78/Pdt/2003 tertanggal 14 April 2003 jo Putusan  Mahkamah Agung RI Nomor 3331/K-Pdt/2003 tanggal 4 Mei 2005, yang memutuskan bahwa tanah seluas 22.350 meter persegi itu merupakan milik Alm Mali dan/atau ahli warisnya yakni Anwar B Munthe. 

“Yang mana Sertifikat HPL No 2 Tahun 2003/Bandar Sakti seluas 17.435 meter persegi itu adalah objek yang sama di atas tanah seluas 22.350 meter persegi,” ucap Syamsuddi.

Lebih lanjut, Syamsuddi mengatakan bahwa sesuai putusan Pengadilan Tinggi Medan  Nomor 78/Pdt/2003/PT-Medan tertanggal 14 April 2003 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3331/K-Pdt/2003 tertanggal 4 Mei 2005 menyatakan Sertifikat HPL No 2 Tahun 2003/Bandar Sakti telah dibatalkan.

“Demi hukum, saya tindaklanjuti dengan permohonan pembatalan sertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.” tegasnya. (WH)