Connect with us

Politik

DPRD Medan Minta Pemko Segera Persiapkan Penerapan Perda No 9 Tahun 2017

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medam Deni Maulana Lubis minta Pemko Medan segera mempersiapkan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pem­bentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingku­ngan. Perda tersebut diharapkan memaksimalkan pelayanan Kepling kepada masyaralat.

“Perda Kepling Kota Medan telah disah­kan. Saya berharap, dengan ada­nya perda ini dapat meningkatkan pe­layanan para kepling kepada warganya masing-masing. Dalam menjalankan tupoksinya, para kepling dapat meng­ikuti peraturan sesuai undang-undang maupun perda tersebut,” pinta anggota DPRD Medan Deni Maulana Lubis saat menggelar Sosialisasi ke X Tahun 2019 tentang Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pem­bentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingku­ngan di Jalan Asrama Medan, Selasa (18/6/2019).

Disebutkan politisi NasDem itu dalam perda itu juga diatur masalah pergantian kepling di wilayahnya. Hal ini untuk menghindari kesenjangan di masyara­kat terkait calon pengganti kepling beri­kutnya di daerah masing-masing.

“Jadi kita harapkan kepada para lurah untuk berlaku bijaksana dan mengikuti peraturan dalam perda dalam melaku­kan pergantian kepling,” sebutnya.

Dijelaskannya, dalam Perda ini di BAB VII Pasal 15 dicantumkan meka­nisme pengangkatan kepling di Kota Medan. Kepling yang diusulkan lurah kepada camat haruslah merupakan so­sok yang berkembang di masyarakat. Sete­lah diusulkan, camat berkewajiban me­neliti dan memverifikasi kepling ter­sebut. Hal ini dimaksud agar calon kep­ling memiliki kemampuan yang baik dan disetujui masyarakat.

Selain itu, sambungnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk men­jadi seorang kepling. Warga yang men­jadi calon kepling tidak boleh terlibat narkoba, dan ini harus dibuktikan mela­lui surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah, surat keterangan ber­badan sehat juga dari rumah sakit pemerintah dan surat keterangan catatan kepolisian.

Syarat umum lainnya yakni bertakwa kepada Tuhan YME, pendidikan mi­nimal SMA sederajat, berusia 23-55 tahun saat pencalonan dan berkelakuan baik, jujur dan adil. Sedangkan peng­ang­katan seorang kepling berlaku pada kawasan pemukiman dan peru­mahan.

“Namun meskipun Perda No.9 Tahun 2017 sudah keluar, tetapi masih ada lurah yang memakai Perda Kepling yang lama. Itulah kebijakan dari lurah, bagaimana agar kinerja kepling tetap maksimal di daerah masing-masing,” sebut anggota Komisi B itu.

Deni juga mengatakan, Perda Kep­ling No.9 Tahun 2017 tersebut efektif­nya pada 2020 sesuai kesepa­katan antara DPRD Kota Medan dengan Pem­ko Medan saat itu, sehingga lurah harus bijaksana saat melakukan pember­hentian bagi kepling yang sudah tidak sang­gup atau masuk usia pensiun, kare­na di Kota Medan masih banyak kepling yang berusia di atas 60 tahun namun masih mampu bekerja.

Berdomisili di wilayah sendiri

Di kesempatan itu, Deni menyebut­kan kendati Perda Kepling sudah disah­kan oleh DPRD Medan bersama Wali­kota Medan sejak 2017, namun hingga kini perda tersebut belum berjalan. Sementara, didapati banyak kepling yang tidak berdomisili di lingkungannya sendiri.

“Kasus ini sudah banyak didapati. Kepling yang diangkat camat, bukan berasal dari lingkungan itu sendiri. Se­baiknya kepling itu berdomisili di lingkungan itu juga, agar dia menge­tahui apa permasalahan yang terjadi di wilayahnya,” sarannya. (lamru)