Connect with us

pemilu 2019

Tim Hukum Jokowi Tuding BPN Manipulasi Pernyataan SBY Soal Netralitas Aparat

Published

on

Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf saat berada di Gedung MK dalam sidang perdana PHPU 2019. (Foto: MI)

Geosiar.com, Jakarta – Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, I Wayan Sudirta menuding Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memanipulasi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal netralitas aparat demi kepentingan sengketa Pilpres 2019.

Menurut Wayan, pernyataan SBY tentang netralitas aparat disampaikan sewaktu Pilkada Serentak pada 23 Juni 2018 lalu, bukan saat Pilpres 2019. Dia menuding pihak BPN memenggal konteks ucapan SBY dan memanipulasi seakan berkaitan dengan situasi Pemilu 2019.

“Pemohon memenggal konteks ucapan SBY dan membuat penggiringan serta memanipulasi pernyataannya seakan terkait dengan situasi Pemilu 2019. Atas tuduhan tersebut, maka dalil Pemohon a quo patut untuk dikesampingkan Mahkamah,” tutur Wayan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Pada kesempatan itu, Tim Jokowi-Ma’ruf pun membantah tuduhan pengerahan aparat kepolisian untuk menggalang dukungan terhadap paslon 01. Hal itu ditegaskan untuk menjawab terkait kasus Kapolsek Kabupaten Garut, Jawa Barat AKP Sulman Aziz yang disebutkan mengaku diperintah Kapolri untuk menggalang dukungan untuk 01.

“Bahwa tuduhan pemohon sama sekali tidak memberikan dampak bertambahnya perolehan suara bagi pihak terkait di Kabupaten Garut. Justru sebaliknya, jumlah perolehan suara pemohon jauh lebih besar daripada pihak terkait yaitu sebanyak 1.064.444 atau 72,16 persen, sedangkan pihak terkait hanya meraih suara sebanyak 412.036 atau 27,84 persen,” tambah Wayan.

Sebagai informasi, terkait kasus ketidaknetralan dalam pilpres 2019, kubu 02 Prabowo-Sandiaga memasukkan link berita tentang pengakuan AKP Sulman Aziz yang diperintahkan menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin dalam pokok permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Link tersebut terdaftar dalam poin 163 pokok permohonan BPN Prabowo-Sandi. Mereka menganggap pengakuan Sulman merupakan bukti ketidaknetralan aparat kepolisian. Hal itu termasuk sebagai bukti atas pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam aspek ketidaknetralan aparat.