Connect with us

Nasional

BPN Sebut Prabowo-Sandi Absen Sidang Perdana Sengketa Pilpres Besok

Published

on

Pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) akan digelar besok, Jumat (14/6/2019) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sidang ini beragendakan gugatan yang diajukan pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilpres 2019.

Kendati demikian, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak menginformasikan bahwa baik Prabowo maupun Sandiaga tidak akan menghadiri sidang tersebut.

“Setelah konsultasi dan mendapat pertimbangan dari BPN, kemudian juga kuasa hukum, Pak Prabowo dan Bang Sandi besok memutuskan untuk tidak hadir di MK,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Setelah mempertimbangkan saran dari BPN dan tim kuasa hukumnya, ada tiga alasan yang mendasari keputusan ketidakhadiran mereka, di antaranya adalah mencegah mobilisasi massa untuk datang ke persidangan.

“Untuk menghindari mobilisasi, untuk menghindari perkumpulan massa yang besar dan banyak, Pak Prabowo memutuskan untuk tidak hadir ke MK. Nanti ketika beliau berdua ikut hadir khawatir nanti massa ikut berbondong-bondong,” jelas Dahnil.

Sebelumnya, Prabowo sempat mengimbau para relawan dan pendukung kubu 02 untuk tidak mengawal proses persidangan secara langsung di MK, melainkan hanya melihat lewat media televisi atau online.

Alasan kedua, kata Dahnil, Prabowo-Sandi memberikan kuasa penuh kepada tim kuasa hukum untuk menyelesaikan sengketa itu. Kemudian, alasan ketiga adalah karena tuntutan yang dilayangkan merupakan hal yang disampaikan oleh para pendukung, bukan oleh Prabowo-Sandi maka keduanya memutuskan tidak datang.

“Ini bukan tentang Prabowo-Sandi. Ini tuntutan para pendukung. Pak Prabowo dan Sandi bahkan sejak awal menyebutkan tidak akan melakukan tuntutan ke MK, tapi karena ada tuntutan dan keinginan masyarakat yang merasakan secara langsung ada fakta dan data kecurangan maka beliau berdua memutuskan ke MK,” terangnya.

Dalam tututannya, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi menyampaikan lima jenis kecurangan selama penyelenggaraan Pilpres 2019. Berikut lima tuntutan Prabowo-Sandi:

  1. Penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program kerja pemerintah
  2. Ketidaknetralan aparat negara (polisi dan intelijen)
  3. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN
  4. Pembatasan kebebasan media dan pers
  5. Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

Selain itu, Kubu 02 mengharapkan MK bisa membatalkan hasil Pilpres 2019 dan mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai peserta pilpres atas pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).