Connect with us

Sumut

Wali Kota Tebing Tinggi Serahkan LKPj TA 2018

Published

on

Penyerahan LKPj Tahun 2018 Oleh Walikota Tebing Tinggi, H Umar Zunaidi Hasibuan dalam Rapat Pariporna DPRD, Selasa (11/6/2019). (Foto: WH/Geosiar.com).

Geosiar.com, Tebing Tinggi – Wali Kota Tebing Tinggi, H Umar Zunaidi Hasibuan menyerahkan nota pengantar Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2018 Kota Tebing Tinggi.

Penyerahan LKPj TA 2018 tersebut dilaksanakan saat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, M Yuridho Chap yang didampingi Wakil Ketua, H Chairil Mukmin Tambunan di ruang sidang DPRD Kota Tebing Tinggi, Selasa (11/6/2019).

Umar Zunaidi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi berhasil mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu, Umar memastikan bakal terus mengupayakan perbaikan kualitas dalam penggunaan anggaran dana semasa kepemimpinannya.

“Hal ini tentunya tetap kita upayakan untuk terus membenahi apa yang sudah dilakukan untuk terus ditingkatkan pada masa yang akan datang,” tutur Umar saat rapat.

Selain itu, Umar turut mengutarakan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kinerja dan dukungan yang telah diberikan DPRD Kota Tebing Tinggi yang dinilai sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

“Kiranya kerja sama ini dapat terus dibina dan ditingkatkan.” harap sang Wali Kota.

Dalam Nota Pengantar LKPj tertulis, tingkat petumbuhan ekonomi daerah tahun 2017 sebesar 51,14 persen, PDRB per kapita 2017 sebesar Rp 31.883.399,04. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,73 persen, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2017 sebesar 63,35 persen.

Kemudian, Infalasi Kota Tebing Tinggi 2017 mencapai 3,10 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tebing Tinggi 2017 sebesar 73,90 persen. Sementara itu, Angka Kemiskinan Kota Tebing Tinggi mencapai 11,90 persen.

Sementara pada 2018, Pendapatan Daerah yang terealisasi sebesar Rp 717,738 miliar atau 99,50 persen dari target sebesar Rp 721,372 miliar. Pendapatan itu terdiri dari PAD sebesar Rp 114,005 miliar atau 107,98 persen dari target sebesar Rp 105,579 miliar. Sedangkan, Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 30,084 miliar atau 124,18 persen dari target Rp 24,226 miliar.

Selanjutnya, dari Hasil Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar Rp 3,580 miliar atau 74,77 persen dari target Rp 4,788 miliar. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 13.598 miliar atau 100,73 persen dari target Rp 13,500 miliar. Dan lain-lain PAD yang sah mencapai Rp 66,742 miliar atau 105,83 persen dari target Rp 63,065 miliar.

Lebih lanjut, pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi yang terealisasi sebesar Rp 540,901 miliar atau 98,74 persen dari target Rp 547,815 miliar, Dana itu terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp 16,633 miliar atau 93,08 persen dari target Rp 17,869 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 409,399 miliar atau 100 persen, serta Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 63,825 miliar atau 93,35 persen dari target Rp 68,368 miliar.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus Non Fisik mencapai Rp 51,043 miliar atau 97,82 persen dari target Rp 52,178 miliar. Pendapatan Daerah Lain-lain yang sah sebesar Rp 62,830 miliar atau 92,43 persen dari target Rp 67,977 miliar. Sedangkan, Pendapatan Hibah sebesar Rp 20,285 miliar atau 103,47 persen dari target Rp 19,605 miliar.

Sedangkan, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah (pemda) lainya sebesar Rp 25,502 miliar atau 81,81 persen dari target Rp 31,171 miliar, dan Bantuan Keuangan dari provinsi dan pemda lainnya sebesar Rp 17,042 miliar atau 99,08 persen dari target Rp 17,200 miliar.     

Terakhir, untuk Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 782.969.885.317 terealisasi sebesar Rp 746.853.983.911,33 atau 95,39 persen dengan Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp 283,929 miliar atau 97,15 persen dari target Rp 292,257 miliar. (WH)