Connect with us

Pilpres 2019

Sore ini, Bawaslu Serahkan Jawaban Gugatan Prabowo ke MK

Published

on

Komisioner Bawaslu M Afifudin (Kumparan)

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah selesai menyusun jawaban keterangan untuk menghadapi gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Direncanakan pada hari ini, Rabu (12/6/2019) sore, pihak Bawaslu akan langsung menyerahkan jawaban itu ke MK.

“Kita sudah selesai menyusun jawaban untuk sengketa Pilpres 2019. Sore ini pukul 15.00 WIB kita akan serahkan jawaban ke MK,” tutur Komisioner Bawaslu M Afifudin, Rabu (12/6/2019).

Afif megungkapkan, Bawaslu RI terus berkoordinasi dengan Bawaslu daerah selama menyusun jawaban. Sehingga Bawaslu yakin jawaban mereka dalam persidangan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengaku, saat menyusun jawaban dikoordinir oleh Fritz selaku divisi hukum.

Afif menambahkan, Ketua Bawaslu Abhan dan seluruh komisioner Bawaslu direncakan akan hadir di MK saat menyerahakan jawaban. Namun hal itu masih menyesuaikan dengan jadwal persidangan di Bawaslu.

“Rencana semua tetapi juga tergantung sidang-sidang di kami nanti sore. Jika masih ada sidang tentu tidak bisa semua,” tutur Afif.

Komisioner Bawaslu lainnya Fritz Edward Siregar menyebut jawaban yang bakal dipresentasikan tersebut berisi hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Mulai dari tahapan sebelum hingga sesudah pemilu.

“Kami sampaikan berapa penanganan yang sudah kami lakukan, berapa netralitas ASN yang sudah kami laporkan, berapa pelanggaran pidana, fungsi pencegahan yang kita lakukan, fungsi misalnya berapa putusan pengadilan dalam proses yang yang sudah masuk ke pengadilan. Nah, itu kan kami sampaikan,” imbuh Fritz.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pemilu 2019

Prabowo-Sandi Datangkan 14 Saksi di Sidang Sengketa Pilpres 2019, Begini Keterangannya

Published

on

Suasana Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). (Foto: CNBC Indonesia)

Geosiar.com, Jakarta – Pada sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 atau sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadirkan 14 orang saksi fakta dan dua orang ahli, Rabu (19/6/2019).

Sebenarnya saksi fakta yang diajukan tim hukum Prabowo berjumlah 15 orang sesuai dengan ketentuan yang diatur MK. Namun, salah satu saksi yakni aktivis HAM Haris Azhar, menolak untuk memberikan kesaksian karena tak mau menguntungkan satu pihak dalam kaitan kasus pelanggaran HAM.

Berikut daftar nama-nama saksi beserta kesaksian yang diutarakan di depan hakim MK dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019:

1. Saksi dari relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Agus Muhammad Maksum. Dia bersaksi atas temuan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) invalid berkode khusus. Namun, Agus tak menjawab terkait bukti fisik DPT invalid tersebut. Selain itu, Agus juga mengaku telah mendapat ancaman pembunuhan tapi dia enggan menjelaskan siapa yang mengancam dirinya.

Kendati demikian, Agus menegaskan bahwa ancaman itu terkait upaya dirinya yang menyelidiki DPT invalid bukan terkait kesaksiannya di MK.

2. Saksi dari konsultan IT Idham Amiruddin. Dia bersaksi terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) kecamatan siluman, NIK rekayasa, pemilih ganda, dan pemilih bawah umur. Idham mengatakan, sekitar 56.832 NIK kecamatan siluman dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi Bengkulu.

Dia pun menyebut bahwa kecurangan itu terjadi pada mayoritas TPS yang berada di daerah Enrekang dan Pinrang (Sulawesi Selatan). Padahal, di kedua daerah tersebut paslon Prabowo-Sandiaga lah yang memenangkan suara. Ketika ditanya hakim, Idham menjawab bahwa dirinya tidak tahu jika Prabowo-Sandiaga menang di dua daerah itu.

3. Saksi dari ahli IT Hermansyah. Dia bersaksi terkait kelemahan aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 milik KPU. Dia pun mengaku pernah menerima ancaman fisik penusukan pada tahun 2017. Namun, Fadli Zon selaku penasihat IT dalam sidang tersebut menegaskan jika peristiwa itu tak berkaitan dengan pilpres.

4. Saksi dari seorang pengacara bernama Listiani. Dia bersaksi atas laporan ke Bawaslu terkait Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo serta 32 kepala daerah yang mendeklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Berdasarkan keputusan Bawaslu Provinsi Jateng, Ganjar Pranowo dinilai melanggar UU Pemda.

5. Saksi dari relawan Aliansi Peduli Demokrasi Indonesia (APDI), Nur Lhatifah. Dia bersaksi atas melihat secara langsung pencoblosan pada 15 surat suara oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 08 Dusun Winongsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Berdasarkan keterangan Bawaslu RI di persidangan, pencoblosan petugas KPPS yang dilihat Nur tersebut telah diproses dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

6. Saksi dari relawan Prabowo-Sandi, Beti Kristiana. Dia bersaksi terkait penemuan tumpukan amplop surat suara yang diduga berisi C1 di halaman kantor Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Dia pun berinisiatif untuk merekam temuan itu dan mengunggahnya di akun Youtube.

Akibat mengunggah video tersebut ke Youtube, Beti mengatakan bahwa WhatsApp dan akun Facebook miliknya langsung dikloning oknum tak bertanggung jawab. Sehingga, WhatsApp dan akun Facebook-nya itu, kata Beti, justru menyebar hoaks seperti informasi pengeboman KPU yang akan dilakukan oleh suami-istri yang merujuk kepada dirinya dan suami.

7. Saksi dari Tri Hartanto. Dia bersaksi terkait video Bupati Karanganyar, Juliyatmono yang dinilai turut mendeklarasikan dukungan pada paslon 01 Jokowi-Ma’ruf. Rekaman video tersebut beredar melalui grup WhatsApp.

8. Saksi dari eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Said bersaksi terkait polemik jabatan Ma’ruf di Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang memanas belakangan ini.

9. Saksi dari Ketua Sekber BPN Kabupaten Batu Bara, Rahmadsyah. Dia bersaksi terkait dugaan oknum polisi di Polres Kabupaten Batu Bara bernama Ismunazir yang dinilai tidak netral sebab mengerahkan dukungan kepada salah satu pihak saat sosialisasi keamanan pileg dan pilpres.

10. Saksi dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Barat, Fakhrida. Dia bersaksi atas adanya arahan dari pihak provinsi untuk mendukung paslon 01 Jokowi-Ma’ruf.

11. Saksi dari relawan Prabowo-Sandi, Tri Susanti. Dalam persidangan, dia mengungkap soal DPT fiktif.

12. Saksi dari koordinator saksi di Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur, Dimas Yenamura. Dia bersaksi terkait dokumen KPPS yang bermasalah.

13. Saksi dari Ketua Sekber BPN Kalimantan Barat, Risda Mardarina. Dalam keterangannya, dia mengungkapkan tentang kotak suara yang terbuka pada dua lokasi. Risda pun mengakui bahwa anggotanya telah mendokumentasikan penemuan tersebut yang berupa video dan foto.

Mereka juga telah melapor temuan itu kepada Direktorat Satgas BPN. Namun dia mengaku tidak melapor ke Bawaslu karena bukan wewenangnya melainkan atasannya di BPN atas apa yang telah dilaporkan dari daerah.

14. Saksi dari eks caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Hairul Anas. Dia mengatakan bahwa saat mengikuti pelatihan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pada Februari lalu, sejumlah tokoh TKN, termasuk Moeldoko, menyebutkan bahwa kecurangan wajar terjadi dalam suatu proses demokrasi.

Seperti diketahui, sidang sengketa pilpres ini digelar atas gugatan kubu Prabowo-Sandi yang diregister oleh MK dengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Dalam permohonannya, kubu Prabowo-Sandi menuding adanya kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan pemilu.

Sejauh ini, sudah digelar dua kali sidang sengketa pilpres. MK pun masih akan menggulir sidang ketiga yang bakal berlangsung pada Kamis (20/6/2019) pukul 13.00 WIB.

Sidang ketiga sengketa pilpres beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak KPU. Akan tetapi, berdasarkan pengakuan Komisoner KPU Hasyim Asy’ari, kemungkinan pihaknya tak menghadirkan saksi dalam persidangan.

Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pilpres, Saksi Ahli 02 Ungkap 27 Juta ‘Ghost Voters’ di Pemilu 2019

Published

on

Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). (foto: ANTARA)

Geosiar.com, Jakarta – Saksi ahli dari kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jaswar Koto mengatakan bahwa pihaknya menemukan 27 juta pemilih siluman atau ghost voters selama penyelenggaraan pemilihan umum di persidangan sengketa Pilpres 2019 atau sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Kamis (19/6/2019) dini hari.

Jumlah tersebut diketahui usai dia bersama timnya menjejaki temuan-temuan kecurangan selama Pilpres 2019. Temuan tersebut juga dipertegas oleh Ketua Tim Hukum 02, Bambang Widjojanto.

“Apakah setelah Bapak meneliti di 21 provinsi dan di sekian banyak kabupaten, ditemukan angka yang baru dua hari lalu ada 27 juta ghost voters itu, Pak?” tanya Bambang saat sidang sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Menjawab pertanyaan itu, Jaswar menyebut bahwa awalnya dia menemukan 22 juta ghost voters usai menganalisa 89 juta populasi pemilih. Kemudian, Jawar mengidentifikasi dan menemukan bahwa kecurangan ghost voters tersebut di antaranya berupa jumlah NIK ganda, pemilih di bawah umur, dan juga kode kecamatan ganda. Jumlah ghost voters ternyata bertambah setelah Jaswar menganalisa lebih banyak populasi.

“Sekarang yang 27 juta itu dari 110 juta populasi yang kami analisa,” tutur Jaswar.

Angka ghost voters itu, kata Jaswar, bisa bertambah lagi apabila jumlah populasi yang diteliti juga bertambah.

Saat ditanya terkait sumber data yang digunakan Jaswar untuk mengidentifikasi ghost voters ini, Jaswar mengaku bahwa dirinya mendapatkan data dari informasi yang dipublikasikan oleh KPU.

Dalam kesempatan itu, Jaswar pun memaparkan sejumlah sample data pemilih di bawah umur, NIK ganda, dan kode kecamatan ganda yang dia miliki. Jaswar mengatakan hal itu dapat diketahui dari kode NIK pemilih. Sementara, untuk Informasi terkait tangal, bulan, dan kelahiran pemilih bisa dilihat dari angka dalam NIK tersebut.

Bahkan, Jaswar menemukan ada pemilih dalam DPT KPU yang masih berumur 1 tahun. Pemilih seperti inilah yang dia maksud termasuk dalam kategori ghost voters.

Continue Reading

pemilu 2019

Mahfud MD Soal Sengketa Pilpres 2019: Perkara di MK 28 Juni Selesai

Published

on

Mahfud MD bersama para tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan saat menggelar pertemuan dengan Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri, Jumat (17/5/2019). (Foto: Liputan6)

Geosiar.com, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD meyakini bahwa perkara sengketa pilpres 2019 dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK akan segera berakhir setelah pertanda ‘ketok’ palu MK dibunyikan.

“Insya Allah perkara di MK tanggal 28 (Juni) selesai, riak-riaknya juga selesai,” tutur Mahfud saat berada di acara Halal Bihalal Gerakan Suluh Kebangsaan Bersama Media, di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Dia menyampaikan bahwa pihak-pihak terkait dalam perkara MK, yakni Prabowo Subianto, Joko Widodo, KPU, dan Bawaslu, sudah menyatakan bakal menerima apapun putusan MK. Oleh karena itu, Mahfud berpesan agar para pendukung pun turut meredakan segala tensi yang diakibatkan Pilpres 2019.

“Yang ramai-ramai sekarang tinggal sisa-sisanya saja, maka mari kita jaga agar kondusif, agar tidak membesar lagi. Yang di bawah jangan bertengkar karena yang di atas pelan-pelan mulai cair. Kalau yang di bawah masih bertengkar rugi” harap Mahfud.

Seperti diketahui, MK telah menggelar dua kali sidang perkara sengketa Pilpres 2019. Sidang perdana yang digelar pada Jumat (14/6/2019) beragendakan penyampaian materi gugatan oleh tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kemudian, sidang kedua digelar pada Selasa (18/6/2019) beragendakan mendengar jawaban Termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sidang juga dilakukan untuk mendengarkan pihak pemberi keterangan, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara, untuk sidang hari ini, Rabu (19/6/2019) beragendakan pemeriksaan saksi dan alat bukti yang disodorkan dari pihak pemohon, yakni pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com