Connect with us

Sumut

Bupati Sergai Usul 3 Rapenda dalam Rapat Paripurna DPRD Sergai

Published

on

Geosiar. com, Sergai - Bupati Sergai, Ir H Soekirman saat menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Rapenda) dalam Rapat Paripurna DPRD Sergai di Ruang Rapat DPRD, Sei Rampah, Selasa (11/6/2019). (Foto: art/Geosiar.com).

Geosiar.com, Sergai – Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Ir H Soekirman menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Rapenda) dalam Rapat Paripurna DPRD Sergai di Ruang Rapat DPRD, Sei Rampah, Selasa (11/6/2019). Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sergai, H Syahlan Siregar ST.

Selain Bupati, rapat itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekdakab Drs Hadi Winarno MM, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, serta Camat se-Sergai.

Ke-3 Rapenda yang disampaikan oleh Bupati Soekirman yakni terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sergai TA 2018, Rapenda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, serta Rapenda terkait perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sergai Tahun 2013-2033.

Soekirman mengatakan, Rapenda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Tahun Anggaran (TA) 2018 berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP RI Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

“Tujuan Ranpenda ini adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan APBD TA 2018 dalam bentuk laporan realisasi APBD berdasarkan tolak ukur rencana kerja yang mengacu pada prinsip akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran tahun 2018,” tutur Soekirman saat memberi sambutan dalam Rapat Paripurna itu.

Realisasi Ranpenda Pertanggungjawaban APBD TA 2018 itu digambarkan sebagai berikut:

  1. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 sebesar Rp 1.562.221.042.449,04 atau 97,86 persen dari target sebesar Rp 1.596.461.917.689,00 dengan rincian PAD sebesar Rp 194.382.972.213,04 atau 89,59 persen dari target sebesar Rp 216.973.431.550,00. Sedangkan, Pendapatan Daerah lain-lain yang sah sebesar Rp 37.881.718.300,00 atau 99,69 persen dari target sebesar Rp 38.000.000.000,00.
  2. Realisasi Pendapatan Transfer  sebesar Rp 1.329.956.351.936,00 atau 99,14 persen dari target sebesar Rp 1.341.488.486.139,00.  Sedangkan, realisasi penerimaan dari kelompok dana Pendapatan Transfer Tahun 2018 mencapai Rp 1.329.956.351.936,00 atau 99,14 persen dari target sebesar Rp 1.341.488.486.139,00 .
  3. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sergai TA 2018 mencapai Rp 1.565.814.462.172,00 atau 93,55 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp 1.673.713.231.217,32.
  4. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 349.104.338.217,00 atau 90,02 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp 387.786.197.704,00. Sementara, belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp 500.000.000,00 dan tidak ada yang terealisasi. Kemudian, transfer bagi hasil pendapatan yang terealisasi sebesar Rp 8.790.691.781,00 atau 99,46 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp 8.838.606.000,00.

Dalam kesempatan itu, Soekirman juga mengutarakan bahwa Ranpenda Penyelenggaraan Bantuan Hukum sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menghadapi permasalahan hukum. Ranpenda Penyelenggaraan Bantuan Hukum itu akan berperan sebagai payung hukum bagi rakyat kurang mampu.

“Saat ini, Ranpenda Penyelenggaraan Bantuan Hukum sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat miskin yang merupakan salah satu rentan sosial, termasuk dalam menghadapi permasalahan hukum sehingga pemerintah daerah dapat memberikan bantuan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” papar Sang Bupati.

Sementara itu, Ranpenda tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sergai juga dinilai kerap  menghadapi masalah yang sama dengan daerah-daerah lainnya. Perkembangan yang terjadi pada sektor pembangunan cenderung dinilai menimbulkan permasalahan. Misalnya, peningkatan jumlah ruang diduga menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah serta alih fungsi lahan. Oleh karena itu, Soekirman mengharapkan perlunya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sergai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sergai Tahun 2013-2033. (art)

Sumut

Rapat Perdana Paripurna Soal Tatib DPRD Tebing Tinggi ‘Hujan’ Interupsi

Published

on

Rapat Perdana Paripurna Soal Tatib DPRD Tebing Tinggi

Geosiar.com, Tebing Tinggi –  Rapat Perdana Paripurna pembahasan tata tertib (Tatib) DPRD Tebing Tinggi periode 2019-2024 yang dipimpin ketua sementara, Basyaruddin Nasution dan wakil ketua Sementara M Azwar diwarnai banyak interupsi, pada Kamis (19/9) pukul 10.40 WIB.

Hujan interupsi itu datang dari Anggota DPRD terkait tatib yakni Fahmi Tanjung, Ogamota Hulu SH MH, Kaharuddin Nasution, Drs. Jonner Sitinjak, Waris  dan Ibrahim Nasution SE.

Awalnya, Fahmi Tanjung menyampaikan penyusunan tatib harus mengacu kepada tatib yang sudah disahkan dan tidak perlu direvisi kembali disidang selanjutnya.

Kemudian Ogamota mengatakan, pembahasan tatib sebaiknya mengacu kepada surat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan bila telah mengacu barulah dilanjutkan dengan memperhatikan poin-poin dari tatib yang sudah disahkan pada sidang Mei yang lalu di periode 2014- 2019.

Sementara, Kaharuddin mengucapkan pandangannya mengenai kesiapan pelaksanaan paripurna pembahasan tatib. Seperti diketahui bahan yang diberikan sudah diundangkan bukan lagi rancangan dan Sekwan jangan “membag ” pikiran Dewan, dan ini peringatan.

Lebih lanjut Drs. Jonner Sitinjak menyatakan bahwa tatib yang telah ditetapkan oleh Dewan Periode 2014-2019 untuk dilanjutkan. Jika dikoreksi seakan-akan tidak menghargai kerja dewan tersebut.

“Untuk itu kami berharap untuk menggunakan tatib yang sudah disahkan karena sudah sesuai dengan PP 12 tahun 2018,” kata mantan pendidik itu.

Sedangkan, Ibrahim Nasution mengatakan pembahasan tatib tidak bisa diselesaikan satu hari. “Perlu beberapa hari untuk dicermati kembali dan kita harus terlebih dahulu membahas pokok-pokok resmi sesuai jadwal yang ditentukan,” katanya.

Sebelum mengakhiri usulnya, Ibrahim  meminta kiranya Sekretaris Dewan (Sekwan) dapat memfasilitasi para dewan untuk berkumpul guna menjalin kekompakan hal ini disambut para sebagian dewan lainnya.

M. Azwar selaku Wakil Pimpinan Sementara berharap agar mereka yang berjumlah 12 Orang yang baru terpilih bisa berkumpul untuk mengusulkan rapat selanjutnya. Azwar mengusulkan agar saat bersidang tidak ada lagi asap rokok dalam ruang persidangan. Namun usul ini kurang ditanggapi peserta rapat.

Ketua Sementara Basyaruddin Nasution  SH mengatakan salah satu tugasnya yakni melakukan rapat sesuai jadwal yang telah ditentukan dan  anggota dewan sepakat untuk dilakukan diskors dan sidang digelar pekan depan  dan palu diketok.

Continue Reading

Sumut

Polisi Ringkus Pelaku Pengeroyokan TNI di Marindal Medan

Published

on

Seorang Anggota TNI Babak Belur Dikeroyok Belasan Orang di Desa Marindal, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (tribunnews.com)

Geosiar.com, Medan – Polisi menangkap pelaku pengeroyokan yang melukai seorang anggota TNI di Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, pada Selasa (17/9/2019) kemarin.

Pada saat kejadian, seorang anggota TNI berinisial PB mengalami luka dibagian kepalanya.

“Polisi dan teman-teman dari TNI sudah melakukan kerjasama. Pelakunya sudah ada ditangkap dan sudah kita proses,” ujar Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Kamis (19/9/2019).

Kendati demikian, Dadang masih enggan bercerita secara merinci mengenai identitas pelaku maupun kronologi terjadinya keributan. Kini polisi masih terus melakukan proses penyelidikan.

Seperti diketahui, keributan dipicu karena persoalan tanah. Kapendam I/BB Kolonel Inf Zeni Djunaidi membenarkan adanya peristiwa hingga membuat anggotanya terluka.

“Benar. Luka ringan di bagian kepala dan telah mendapatkan perawatan tenaga kesehatan di satuannya,” ungkap Zeni, Rabu (18/9/2019)

Zeni menjelaskan, persoalan ini telah ditangani pihak kepolisian. Dia mengimbau kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak membesar besarkan persolan ini.

Terkait pelaku pengeroyokan, institusinya menyerahkan seluruh penyidikan kepada pihak kepolisan.

“Itu kewenangan polisi,” tandas Zeni.

Continue Reading

Sumut

Gempa Magnitudo 3 Guncang Dairi Sumut

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Dairi – Gempa bumi bermagnitudo 3 mengguncang Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Sumut). Pusat gempa berada di 14 km timur laur dari Dairi.

Berdasarkan situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada Jumat (20/9/2019) sekira pukul 09.47 WIB. Gempa tersebut memiliki kedalam 5 km.

“Kedalaman: 5 Km,” tulis BMKG.

Lokasi gempa berada di 2,79 derajat Lintang Utara, 98,44 Bujur Timur.

Hingga kini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

Gempa dirasakan pada skala Modified Mercalli Intensity (MMI) II-III. Maksudnya, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang hingga getaran dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa bagaikan ada truk berlalu.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com