Connect with us

Pilpres 2019

KPU Terima 338 Sengketa Hasil Rekapitulasi Nasional Pemilu 2019 di MK

Published

on

Komisioner KPU Hasyim Asyari

Geosiar.com, Jakarta – KPU membeberkan jumlah laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini KPU sudah menerima sebanyak 338 permohonan PHPU di MK.

“Data terbaru, KPU menerima sebanyak 338 PHPU di MK,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/6/2019).

Hasyim mengatakan, 338 PHPU itu terbagi menjadi tiga jenis permohonan. Ketiga jenis permohonan tersebut yaitu, PHPU DPR RI/DPRD Kabupaten Kota, PHPU DPD, dan PHPU Pilpres yang diajukan oleh capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Jumat (24/5/2019) lalu.

“PHPU untuk Pilpres 1 perkara, DPD 10 perkara dan DPR RI/DPRD Kabupaten Kota sebanyak 327 perkara,” imbuh Hasyim.

Sedangkan Ketua KPU Arief Budiman menerangkan pihaknya siap menghadapi 338 permohonan di MK mengenai hasil pengumuman rekapitulasi penghitungan suara nasional. KPU RI terus berkoordinasi dengan KPU daerah untuk menyiapkan alat bukti dan fakta di lapangan.

“Paling penting sebenarnya mempersiapkan penjelasan dan alat buktinya, jadi kita tidak hanya menjawab, tetapi juga harus didukung data dan alat buktinya karena jawaban kita belum tentu bisa diterima atau diakui,” kata Arief.

Tak hanya itu, KPU juga telah menunjuk lima law firm sebagai kuasa hukum untuk menghadapi gugatan di MK. Lima law firm itu dibagi menjadi enam tim untuk menghadapi tiga jenis permohonan PHPU di MK.

Arief mengatakan, pengacara yang direkrut yakni terdiri dari satu tim pengacara Pilpres, satu tim pengacara DPD dan empat tim pengacara Pileg.