Connect with us

pemilu 2019

BPN Revisi Gugatan Pilpres di MK, Begini Respons TKN

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui Tim Kuasa Hukumnya, mengajukan revisi permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019).

Melalui revisi itu, BPN mempermasalahkan status cawapres 01 Ma’ruf Amin yang masih memiliki jabatan di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah selama menjadi kandidat dalam Pilpres 2019. 

Apabila hal ini terbukti benar maka kubu 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan dikenakan Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan seorang calon atau bakal calon dia harus menandatangani satu informasi atau keterangan di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan atau ketika akan mencalonkan,” jelas Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Melihat pengajuan revisi ini, Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf meminta agar MK tegas menolak penambahan dalil dan materi permohonan sengketa PHPU yang diajukan kubu 02 itu.

“TKN ingin MK tolak permohonan kuasa hukum 02. Karena yang harus dianggap sebagai permohonan pemohon dalam sengketa PHPU Presiden dan Wapres itu adalah apa yang mereka sudah daftarkan, yang isinya itu sudah beredar di berbagai media termasuk media sosial itulah yang harus dianggap sebagai materi,” kata Arsul di Posko Cemara, Jakarta, Senin (10/6/2019).

Arsul mengatakan, Peraturan MK Nomor 1/2019 tidak mengatur terkait perubahan materi permohonan sengketa sewaktu pengajuan permohonan gugatan hasil Pilpres pada 21-24 Mei 2019 lalu.

“Itu berbeda dengan sengketa PHPU legislatif yang dalam Peraturan MK 1/2019 menyebut bahwa pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3×24 jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap diterima pemohon,” papar Arsul.

Dengan demikian, Arsul memastikan pihaknya akan memberikan permohonan secara formal kepada MK untuk menolak revisi dari pihak Prabowo-Sandi. 

Selain itu, dia turut mengimbau KPU selaku pihak termohon dan Bawaslu selaku pihak terkait agar mengajukan permohonan penolakan yang sama.