Connect with us

pemilu 2019

F-PPP Sarankan Sandiaga Bertemu Jokowi Bicara Soal Hukum, Begini Respon BPN

Published

on

Juru bicara Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memberi tanggapan mengenai saran yang diberikan Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani terkait ketidakadilan hukum di Indonesia.

Arsul Sani sebelumnya menyarankan agar calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno lebih baik bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila merasa hukum di Indonesia tidak jujur dan adil.

Seperti diketahui, Sandiaga sempat meminta supaya penegakan hukum di Indonesia tidak hanya tajam ke pihak oposisi. Sandiaga menyampaikan hal itu di hadapan awak media sehingga membuat Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani bereaksi.

“Pak Prabowo dan Pak Sandi bisa menyampaikan langsung kepada Pak Jokowi sebagai Kepala pemerintahan untuk minta perhatian. Dan di sinilah salah satu urgensi mengapa bertemu dengan Pak Jokowi itu menjadi perlu. Apalagi kalau Pak Jokowinya kan membuka pintu pertemuan,” imbuh Arsul, Jumat (31/5/2019) lalu.

Menanggapi saran itu, juru bicara BPN Andre Rosiade malah iseng dengan memberi jawaban menohok. Andre mengatakan bahwa Arsul seperti tidak memperhatikan debat Capres Pilpres 2019 yang digelar beberapa waktu lalu. Pasalnya, menurut Andre dalam debat itu sudah jelas terdengar bahasan mengenai hukum di NKRI.

“Pak Arsul waktu debat presiden mungkin ketiduran, Pak Prabowo di debat pertama telah katakan langsung (hukum tumpul). Kemudian Pak Jokowi mengatakan, ‘silakan laporkan saja’, ingat,” tutur Andre Rosiade dilansir dari detikcom, Senin (2/6/2019).

Menurut Andre, ketidakadilan hukum di Indonesia sangat jelas terasa. Dia mencontohkan, berbagai laporan yang telah disampaikan BPN ke pihak kepolisian tidak pernah diproses apalagi untuk ditindaklanjuti adalah mustahil. Dia mengatakan hukum di Indonesia hanya jalan di tempat.

“Terindikasi, hampir semua jalan di tempat. Saya tidak tahu detailnya, tapi terindikasi jalan ditempat,” imbuhnya.

Kemudian, politikus Partai Gerindra itu membandingkan antara kasus-kasus yang dilaporkan kubu 02 Prabowo-Sandiaga dengan kubu 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia menilai, laporan kubu 01 lebih cepat diproses hukum hingga tahap penentuan status hukum terhadap pelaku kasus.

“[Misalnya kasus pemenggalan kepala Jokowi] Immanuel Ebenezer tuh, Relawan Jokowi Mania. Melaporkan orang (viral) yang mau potong kepala Pak Jokowi, langsung ditangkap, Si HS itu,” tandasnya.

Oleh karena itu, pendukung dan relawan Prabowo-Sandiaga sangat menyayangkan perlakuan hukum di Indonesia terhadap pihaknya yang dinilai sangat tidak adil dan berat sebelah.