Connect with us

Nasional

Ini Kata Komnas HAM Soal 52 Anak yang Terlibat Rusuh 22 Mei

Published

on

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyebutkan penindakan terhadap anak-anak yang ditangkap polisi dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu harus merujuk oleh beberapa hal.

“Harus merujuk kepada Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak,” jelas Taufan, Jumat (31/5/2019).

Taufan mengatakan pemeriksaan terhadap anak harus dibedakan dari orang dewasa. Baginya penindakan terhadap anak harus berdasarkan prinsip diversi.

“Jika tindak pidananya diancam hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan tindak pidana pengulangan,” kata Taufan.

Taufan mengingatkan bahwa mereka harus ditahan di Lapas khusus anak jikalau nantinya si anak harus dihukum.

“Kalau pun nanti dihukum harus di dalam Lapas Anak yang berorientasi kepada pendidikan dan pembinaan,” jelasnya.

Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) menampung dan masih melakukan assessment terhadap 52 anak yang ditangkap karena mengikuti aksi 22 Mei yang pecah menjadi kerusuhan. Hasil assessment tersebut akan menjadi rujukan polisi untuk menentukan anak yang ditangkap sebagai korban, saksi atau pelaku.

“Nanti yang menentukan keterlibatan mereka polisi dari hasil assessment kami. Sebab, kewenangannya akan diserahkan ke polisi,” jelas Kepala BRSAMPK Handayani, Rabu (29/5/2019).

Handayani mengungkapkan bahwa sejumlah anak-anak mengaku hanya ikut-ikutan dalam bentrokan antara massa dan polisi pada 22 Mei itu. Dia berujar anak-anak yang ditangkap berusia antara 14-17 tahun.