Connect with us

Politik

Gagasan Referendum Aceh Muncul, Anggota DPD RI Aceh Minta Pemerintah Tanggapi Serius

Published

on

Ilustrasi Referendum Aceh (Foto: AFP/Gettyimages).

Geosiar.com, Jakarta – Gagasan Referendum Aceh kembali menyeruak usai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) sekaligus Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf (Mualem) memberikan kata sambutan pada hari peringatan Kesembilan Tahun (‪3 Juni 2010-3 Juni 2019‬) wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro sekaligus acara buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam lalu.

Mualem melontarkan gagasan itu usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional Pilpres 2019 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Sementara di Aceh, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang telak dengan perolehan 81% suara. Disebut-sebut gagasan itu bertujuan untuk menentukan pilihan bagi Aceh tetap atau lepas dari Republik Indonesia.

Menanggapi gagasan referendum itu, Anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi meminta pemerintah pusat untuk menyikapi serius pernyataan Mualem tersebut. Fachrul mengatakan, apa yang dinyatakan Mualem bukan sekedar wacana belaka, namun merupakan sikap politik tegas.

“Ini yang berbicara Mualem, jadi ini bukan wacana lagi tapi satu sikap politik yang tegas untuk menjawab quo vadis Aceh ke depan menghadapi Indonesia yang terus menuju pada kehancuran dan kegagalan dalam berdemokrasi,” tutur Fachrul Razi dalam keterangan tertulis, Rabu (29/5/2019).

Fachrul mengatakan, gagasan referendum itu merujuk pada Momerandum Of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 2005 lalu sebagai landasan perdamaian.

MoU itu merupakan perjanjian antara Indonesia dengan GAM untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Menurut Fachrul, perjanjian tersebut mungkin tidak terealisasi sesuai dengan harapan Muzakir Manaf (Mualem) yang juga mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sehingga, Mualem dengan sadar menggagasi pemikiran referendum.

Di pihak lain, Mantan Kepala Badan Intelejen Strategis (Kabais) TNI, Laksda (Purn) Soleman B Ponto mengatakan referendum Aceh yang disebutkan Mualem hanya sebatas frustasi perseorangan.

“Itu frustasi aja. Jadi Aceh itu tidak ada celah untuk referendum,” tutur Ponto dikutip dari Okezone, Kamis (30/5/2019).

Sebab, Ponto memastikan bahwa pemerintah sudah melaksanakan semua ketentuan dari perjanjian sehingga Aceh telah mendapatkan seluruh haknya melalui MoU Helsinki dan Undang-Undang Otonomi Khusus.

Justru bila Mualem tetap menginginkan adanya referendum, kata Ponto, maka itu merupakan sebuah pelanggaran perjanjian dan Undang-Undang.

“Kalau dia melanggar MOU berarti kan akan berhadapan dengan NATO, kalau dia melanggar UU dia akan berhadapan dengan TNI, terus mau kemana?,” tandasnya.