Connect with us

pemilu 2019

KPU Keluarkan SE Soal Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD

Published

on

Ilustrasi kotak suara. (Foto: dok. istimewa).

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPRD tanpa perselisihan hasil pemilu.

SE tersebut telah ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman dan ditujukan bagi masing-masing Ketua KPUD (KPU daerah).

“(Hal ini diatur dalam) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019,” tutur Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari kepada awak media, Selasa (28/5/2019).

Dalam surat itu dituliskan, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bakal dilaksanakan paling lama tiga (3) hari usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan catatan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Kendati demikian, ketentuan dalam penetapan itu hanya berlaku kepada daerah yang tidak memiliki perselisihan hasil pemilu di MK.

Sementara itu, Hasyim mengatakan bahwa pencatatan permohonan dalam BRPK atas PHPU calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sendiri akan dilakukan pada 1 Juli 2019 mendatang.

Setelah itu, MK baru akan mengirimkan surat kepada KPU untuk pemberitahuan daftar-daftar daerah yang terdapat PHPU.

Berdasarkan surat edaran itu tercantum, bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak memiliki PHPU untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sudah dapat melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih berdasarkan pedoman tahapan yang berlaku.

Sebagai informasi, ketentuan waktu penetapan kursi dan calon terpilih mengacu pada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU.