Connect with us

pemilu 2019

Bawaslu Sebut LPPDK Jokowi dan Prabowo Belum Tertib

Published

on

Ilustrasi Kampanye Pemilu 2019

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kedua pasang kandidat calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019, masih belum tertib administrasi.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar. Fritz mengatakan, laporan dana kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dari sisi transparansi dan akuntabilitas masih belum tertib. 

“Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, baik pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden belum tertib administrasi,” tutur Fritz di Kantor Bawaslu, Selasa (28/5/2019).

Ketidaktertiban administrasi tersebut, kata Fritz, di antaranya tampak dari segi identitas penyumbang yang disampaikan dalam LPPDK tidak lengkap. Seperti, alamat, nomor telepon, nomor identitas, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari para penyumbang.

Hal itu ternyata menyulitkan Bawaslu untuk memverifikasi perihal pendanaan kampanye. Padahal, kelengkapan administrasi bisa mempermudah proses verifikasi pendanaan yang nantinya untuk membangun transparansi dan akuntabilitas pada proses pemilihan umum.

“Padahal, pelaporan dana kampanye adalah upaya untuk membangun transparansi dan akuntabilitas proses pemilu,” papar Fritz.

Laporan dana kampanye milik Jokowi-Ma’ruf yang tercatat tidak memiliki kelengkapan administrasi yakni ada 222 penyumbang perseorangan, 3 kelompok dan 5 badan usaha non-pemerintah.

Sementara, laporan dana kampanye Prabowo-Sandiaga yang tercatat tak melengkapi administrasi sebanyak 42 penyumbang perseorangan, 18 kelompok dan untuk penyumbang badan usaha non-pemerintah tidak ada. 

Meskipun belum tertib, Fritz mengapresiasi kedua kandidat paslon capres-cawapres serta partai politik yang dinilai telah mematuhi ketentuan perundang-undangan karena turut melaporkan LPPDK Pemilu 2019.

“Peserta pemilu juga patuh menyampaikan laporan awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan LPPDK. Soal batas waktu pelaporan kepada KPU, peserta juga patuh,” pungkas Fritz.