Connect with us

Politik

Hasyim SE Minta Pemko Medan Segera Distribusikan Kartu BPJS : “Jangan Biarkan Rakyat Sakit”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Hasyim SE minta Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin segera mendistribusikan ribuan kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi warga Medan. Saat ini warga Medan mengeluh karena belum mendapat kartu kesehatan sehingga tidak dapat berobat gratis ke Puskesmas maupun Rumah Sakit (RS).

Hal tersebut disampaikan Hasyim SH saat menggelar sosialisasi ke X Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Jl Jati III Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Minggu (19/5/2019). Hadir pada acara sosialisasi tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat.

“Kita berharap Pemko Medan dapat menyahuti masyarakat miskin. Jangan membiarkan masyarakat miskin tersiksa sakit. Soal kesehatan hal yang utama, maka pendistribusian kartu BPJS harus prioritas, ” tegas Hasyim yang juga Caleg terpilih anggota DPRD Medan periode 2019-2024 dari PDIP itu.

Desakan Hasyim sangat beralasan setelah menerima keluhan warga miskin kota Medan yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan. Warga berharap dapat berobat gratis karena ketiadaan biaya. Begitu juga bagi warga yang sudah memiliki kartu PBI BPJS masih mendapat pelayanan buruk dan diskriminasi di RS.

“Pemko Medan sudah menambah alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk warga miskin di kota Medan. Anggaran yang sudah dialokasikan saat ini 10 % dari APBD harus terealisasi, ” ujar Hasyim.

Dikatalan Hasyim, dengan adanya Perda Penanggulangan Kemiskinan sebagai dasar hukum pemberian bantuan kepada masyarakat. Diharapkan Pemko Medan menjalankan dengan maksimal agar masyarakat lebih sejahterah.

Dipaparkan Hasyim, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan. (lamru).