Connect with us

Nasional

Medsos Dibatasi, BPN Sebut Rezim Jokowi Paranoid

Published

on

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade dalam diskusi bertajuk "MK Adalah Koentji" di D'Consulate Lounge, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Pembatasan penggunaan media sosial (Medsos) seperti Whatsapp dan Instagram yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapat tanggapan dari publik. Salah satunya adalah juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade.

Selain pembatasan medsos, penutupan jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) juga diterapkan oleh pihak kepolisian. Hal itu tentu saja menyulitkan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat hendak mendatangi MK untuk mendaftarkan gugatan sengketa Pemilu 2019 pada Jumat (24/5/2019).

Andre Rosiade sendiri menanggapi negatif pembatasan penggunaan medsos dan penutupan jalan tersebut. Dia menilai, hal itu hanya dilakukan oleh rezim paranoid yang disangkakan Andre terhadap pemerintahan Jokowi.

“Teman-teman lawyer emang agak keliling-keliling sedikit untuk nyampai ke Mahkamah Konstitusi karena rezim ini rezim parno. Rezim paranoid, jalan pun ditutup di mana-mana,” kata Andre dalam diskusi bertajuk “MK Pusat, Sabtu (25/5/2019).

Andre mengatakan, akibat dari penutupan jalan itu membuat tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga baru bisa mendaftarkan permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK pada Jumat pukul 22.00 WIB. Pendaftaran itu terlambat hampir dua jam dari jadwal yang sudah direncanakan yakni pada pukul 20.30 WIB.

Sama halnya dengan pembatasan penggunaan media sosial yang dilakukan Kominfo. Andre menyebut hal tersebut justru semakin merugikan banyak masyarakat, terutama bagi pemilik usaha yang mengandalkan media sosial sebagai lapak untuk menjual produk-produknya.

“Bayangkan sekarang, pengusaha-pengusaha UMKM menjerit, nggak bisa jualan. Bisnis onlinenya ambruk,” imbuh Andre.

Dalam akhir perkataanya, Andre melontarkan kalimat singgungan terhadap pemerintahan Jokowi yang dinilai menyontek dari pemerintah Tiongkok dalam pembatasan media sosial.

“Mungkin pemerintah ini karena keseringan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok akhirnya terinspirasi sama pemerintah Tiongkok membatasi media sosial,” tandas Andre.