Connect with us

Sumut

Massa GNKR Sumut Rusuh, Sasar Aparat TNI-Polri

Published

on

Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat Sumatera Utara (GNKR Sumut) gelar aksi unjuk rasa di DPRD Sumut. Jumat (24/5/2019)

Geosiar.com, Medan – Domonstrasi massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat Sumatera Utara (GNKR Sumut) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat (24/5/2019) malam berbuntut kerusuhan.

Awal terjadi kerusuhan saat massa yang berada pada barisan depan secara mengejutkan merusak kawat berduri pembatas yang dipasang sepanjang Gedung DPRD Sumut sambil meneriakan ‘Revolusi’.

Kemudian, massa mulai melempari kayu dan kaca yang langsung mengarah ke gedung DPRD hingga akhirnya mengenai barisan personel gabungan TNI-Polri yang berjaga. Pasukan yang semulanya tenang langsung bersiaga dengan memakai pakaian anti huru hara.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 21.20 WIB usai demonstran melaksanakan ibadah salat berjamaah di depan Gedung DPRD Sumut.

Situasi bertambah tidak kondusif, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto langsung turun dan berupaya negosiasi dengan massa. Dari atas mobil komando, Dadang terus mengimbau agar massa tidak terprovokasi.

“Rabualam, Anda harus bertanggung jawab,” tegas Kombes Pol Dadang Hartanto.

Selanjutnya, Dadang menemui massa aksi yang memulai kerusuhan untuk berdialog. Kemudian menegaskan kepada mereka agar tidak berbuat anarkis selama berunjuk rasa. Dadang pun menyarankan agar massa segera membubarkan diri.

“Saya tidak mau ada korban. Sampai saya mati saya jaga keamanan,” ucap Kapolrestabes Medan lantang.

Negosiasi berjalan lancar, perlahan massa mulai kondusif. Namun, kerusuhan itu menyebabkan Kasubdit Propos Polda Sumut AKBP Triadi mengalami luka di bagian lengan kiri akibat terkena lemparan serpihan kaca.

“Saya tadi lagi mengatur massa usai salat agar berjalan tertib, tapi tiba tiba dilempar ada provokasi dari kerumunan,” tutur Triadi.

Seperti diketahui, massa GNKR Sumut berdemonstrasi untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, kemudian meminta pencabutan UU ITE, serta meminta untuk membebaskan tokoh oposisi yang ditangkap.