Connect with us

Nasional

Masa Penahanan Bowo Sidik Diperpanjang Hingga 30 Hari

Published

on

Tersangka Kasus Suap Distribusi Pupuk, Bowo Sidik Pangarso.

Geosiar.com, Jakarta – Tersangka kasus suap distribusi pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Bowo Sidik Pangarso terpaksa harus menjalani penambahan waktu penahanan selama 30 hari guna proses penyidikan lanjutan.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, Jumat (24/5/2019).

“Dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari, perpanjangan penahanan terhitung dari 27 Mei sampai 24 Juni 2019,” imbuh Febri Diansyah kepada awak media di gedung KPK, Jumat (24/5/2019).

Febri menyebut, selain Bowo Sidik, KPK juga memperpanjang masa penahanan anak buah Bowo di PT Inersia bernama Indung.

“Perpanjangan terhadap tersangka BSP (Bowo Sidik Pangarso) dan IND (Indung),” tambah Febri.

Dalam konstruksi perkara kasus suap ini, KPK telah menahan tiga tersangka yakni Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (AWI), anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP), serta Indung (IND).

KPK mengendus kasus suap ini melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Bowo. KPK menduga, Bowo meminta fee (komisi) kepada PT HTK atas biaya angkut sebesar US$2 per metric ton.

Selain itu, KPK menduga jika sebelumnya Bowo sudah menerima enam kali fee di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sebesar Rp 221 juta dan US$85.130.

Dalam OTT, KPK menemukan uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu yang telah dimasukkan kedalam 400 ribu amplop di kantor PT Inersia di Jakarta. Amplop berisi uang tersebut diduga merupakan pecahan dari uang suap yang diterima Bowo.

Ribuan amplop itu diduga akan digunakan Bowo sebagai ‘serangan fajar’ pada Pemilu 2019.

Kini, KPK telang mengantongi sejumlah nama yang diduga berkaitan dengan kasus suap ini, salah satunya adalah Ketua BNP2TKI, Nusron Wahid. Bowo sendiri pernah menyebut nama Nusron saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif memastikan, pihaknya bakal membuka kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nusron.