Connect with us

Politik

Aksi 22 Mei, Bawaslu Imbau Massa Taat Aturan

Published

on

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin

Geosiar.com, Jakarta – Bawaslu RI mengatakan bahwa mereka akan menemui massa aksi 22 Mei pabila mereka meminta. Komisioner Bawaslu Mochammad Afifudin menyatakan siap menjawab tuntutan massa.

“Belum tentu mereka mau ditemui kok, kita juga belum tahu. Dari tadi berlima (komisioner) ada di kantor. Nggak ada yang meminta bertemu. Kami siap jelaskan apa yang bisa dijelaskan,” jelas Afif, Selasa (21/5/2019).

Salah satu titik aksi massa 22 Mei yakni Kantor Bawaslu di Jakarta Pusat. Massa telah memulai aksinya di depan kantor Bawaslu sejak Selasa (21/5/2019) sore.

Afif mengatakan tidak akan mempersoalkan jika ada masyarakat yang ingin mengutarakan pendapat di depan kantor Bawaslu. Akan tetapi peserta aksi harus taat pada aturan dan sesuai prosedur.

Aksi Massa 22 Mei ini dimulai sejak Selasa (21/5/2019) sore di depan kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Massa bertahan hingga dini hari, Rabu (22/5/2019), hingga polisi harus memukul mundur mereka.

Sebelumnya, dalam pengamanan momen pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019, Asisten Kapolri bidang Operasi, Irjen Martuani Sormin, mengeluarkan surat telegram yang intinya menyampaikan pemberlakuan status keamanan Siaga I, menyikapi momen 22 Mei 2019.

Surat telegram ini diterbitkan pada Senin, 20 Mei 2019, dan diteken Martuani dengan nomor STR/281/V/OPS.1.1.1./2019. Dalam surat tersebut tertulis status siaga 1 berlaku mulai hari ini hingga 25 Mei mendatang.

Politik

Jokowi Tanggapi Pengembalian Mandat Pimpinan KPK

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal pengembalian mandat pengelolaan lembaga yang dilakukan oleh tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menegaskan bahwa KPK tidak mengenal mekanisme pengembalian mandat kepada Presiden.

“Dalam Undang-Undang KPK tidak ada, tidak mengenal yang namanya mengembalikan mandat. Enggak ada, enggak ada,” tegas Jokowi kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo itu menyebutkan jenis-jenis mekanisme yang tertulis dalam UU KPK.

“Yang ada Itu mengundurkan diri, ada. Meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi, iya. Tapi yang namanya mengembalikan mandat tidak ada,” lanjutnya.

Sebelum mengambil keputusan, Jokowi menyatakan bahwa dirinya secara terbuka sudah bertemu dengan para pimpinan KPK guna menampung aspirasi mereka terkait revisi UU KPK. Ia pun turut mempersilakan pimpinan KPK untuk mengajukan pertemuan kepada Menteri Sekretaris Negara.

Hal ini diakuinya untuk menanggapi pernyataan tiga pimpinan KPK itu yang mengatakan bahwa merasa tidak pernah diajak bicara dalam pembahasan revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

“Tanyakan Mensesneg, ada enggak pengajuan itu. Kalau ada tentu akan diatur waktunya dengan acara yang ada di Presiden,” pungkasnya.

Jokowi menegaskan, sejak awal dirinya tidak pernah meragukan pimpinan KPK. Ia juga menilai bahwa kinerja KPK baik selama ini.

“Sejak awal saya tidak pernah meragukan pimpinan KPK yang sekarang dan bahwa kinerja KPK itu baik.” pungkasnya.

Adapun tiga pimpinan KPK yang menyerahkan mandat pengelolaan lembaganya ke Presiden yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Syarif. Penyerahan mandat itu dilakukan lantaran mereka beranggapan bahwa revisi yang dilakukan bisa melemahkan lembaga antirasuah itu.

Continue Reading

Nasional

Tolak Revisi UU KPK, Massa di Jember Demo Bawa Keranda dan Pocong

Published

on

Demo menolak revisi UU KPK di Jember (detik.com)

Geosiar.com, Jember – Puluhan orang yang tergabung dalam Solidaritas Kelompok Anti-Korupsi (SKAK) berunjuk rasa menolak revisi UU KPK. Dalam aksinya, mereka membawa keranda dan boneka pocong sebagai simbol pelemahan dan pembunuhan KPK.

Massa datang dari double way Universitas Jember (Unej) menuju bundaran depan DPRD di Jalan Kalimantan. Mereka juga membawa poster bertuliskan penolakan terhadap revisi UU KPK.

Kelompok itu terdiri atas anggota GMNI Jember, Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), UKM dari Fakultas Hukum Unej, kelompok teater, lembaga pers mahasiswa serta sejumlah wartawan.

Ketika tiba di bundaran depan DPRD Jember, mereka melakukan orasi. Lalu mereka menaburkan bunga pada miniatur keranda mayat dan boneka pocong yang digendong salah satu peserta aksi.

Korlap aksi Trisna Dwi Yuniaresta menyebuyt, kehadiran revisi UU KPK adalah kematian awal dari KPK.

“Terlebih lagi hal ini terburu-buru dan tidak perlu masuk Prolegnas untuk nantinya menjadi undang-undang. Bahkan diperparah dari dukungan dari Presiden Jokowi,” kata Trisna Dwi Yuniaresta, Senin (16/9/2019).

Tambah Trisna, pasal-pasal dalam revisi undang-undang yang dibahas itu melemahkan kinerja KPK. “Seolah-olah KPK bukan menjadi lembaga independen lagi, dipaksakan masuk ke trias politika. Bahkan juga dipaksakan masuk ke lembaga eksekutif. Karena ada satu pasal yang menekankan hal itu.”

Menurutnya, hal tersebut yang membuat KPK tidak lagi independen. Apalagi dengan adanya dewan pengawas. Penyadapan harus izin dewan pengawas, penyelidik atau penyidik harus dari kepolisian dan kejaksaan, hal itu bagi mereka hal yang membuat resah.

Aksi ini diakhiri dengan berdoa. Selanjutnya memasang spanduk yang bertulisan ‘Solidaritas Koalisi Anti-Korupsi’ yang telah dibubuhi tanda tangan para peserta aksi.

Spanduk dipasang di pagar depan gedung DPRD Jember. Di depan spanduk yang terpasang, ada pulaminiatur keranda jenazah dan boneka pocong yang bertulisan ‘KPK’.

Continue Reading

Politik

PDIP Duga Jokowi Diserang Lewat Revisi UU KPK

Published

on

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Geosiar.com, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menduga adanya pihak tertentu yang melakukan penyerangan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Kecurigaan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Kepada media, Hasto mengatakan bahwa dugaan penyerangan itu berkaitan dengan polemik revisi UU KPK dibarengi dengan sikap tiga pimpinan KPK yang mengembalikan mandat, diperparah dengan penggambaran sosok Jokowi dengan karikatur Pinokio yang dibuat oleh salah satu media.

Penggambaran Jokowi dengan wujud karikator Pinokio itu dinilai tidak etis serta dianggap sebagai sebuah serangan kepada Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu, eks Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin itu terpaksa mau berbicara mengenai polemik ini, karena sudah ada pihak-pihak yang menyerang Jokowi secara pribadi.

“Jadi mengapa hari ini saya memutuskan untuk bersedia ditanya masalah ini, karena sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang Presiden Jokowi. Sebenarnya dari aspek etika, tidak memenuhi ketentuan sopan santun itu,” ujar Hasto, Senin (16/9/2019).

Hasto menyatakan, pihaknya tak bisa tinggal diam melihat Presiden Jokowi diserang perihal polemik dan pro-kontra yang mewarnai isu revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal (hinaan, red) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden,” kata Hasto, Senin (16/9/2019).

Menurut PDIP, Jokowi telah bertindak tepat soal revisi UU KPK. Hasto mengatakan, Jokowi telah melakukan dialog dengan KPK secara intens sebelum memutuskan untuk menyetujui revisi UU KPK. Pada saat bersamaan, Jokowi juga mengharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan yang tanpa batas itu memiliki mekanisme check and balance.

“Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan itu beliau mempertimbangkan dengan dalam, mendengar masukan dari banyak pihak. Ketika Pak Jokowi telah mengambil keputusan itu, artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar, bukan dengan melanggar hukum,” papar dia.

Dengan revisi itu, Jokowi mengharapkan pemeriksaan korupsi ke depan dapat dilakukan dengan lebih progresif, namun tetap disertai dengan komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.

“Sehingga, ke depannya tidak ada lagi mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tergesa-gesa, tidak ada lagi penyadapan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan-kepentingan politik tertentu,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com