Connect with us

Nasional

Bahas Anggaran Parpol, KPK-LIPI Sambangi Kemenkeu dan Kemendagri

Published

on

Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LIPI menyambangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna membahas anggaran partai politik (parpol).

Pembahasan anggara itu bertujuan untuk memperkuat partai politik dalam memerangi korupsi. Rencana itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada awak media, Selasa (21/5/2019).

“Di Kementerian Keuangan diagendakan pertemuan dengan Dirjen Anggaran untuk membahas sejumlah hal, khususnya keberlanjutan pendanaan partai politik, termasuk sisi akuntabilitas penggunaan dan keterbukaan pada publik,” kata Febri Diansyah dalam keterangannya, Selasa (21/5/2019).

Dalam pertemuan juga akan membahas kelanjutan pengkajian Undang-Undang Partai Politik supaya elemen-elemen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dapat dijadikan bagian dari penyempurnaan UU Partai Politik.

“Setelah melakukan Kajian UU Parpol dengan sejumlah rekomendasi penyempurnaan, KPK dan Pusat Penelitian Politik LIPI berharap pada tahun 2019 ini dapat mengusulkan agar elemen-elemen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dapat menjadi bagian dari penyempurnaan undang-undang partai politik ke depan,” tuturnya.

Febri mengatakan, dengan melakukan penyempurnaan UU Parpol dapat dijadikan sebagai langkah pencegahan korupsi.

Selain sambangi Kemenkeu, KPK mendatangi Kemendagri guna mengevaluasi bantuan keuangan negara pada parpol di tahun 2018. Pertemuan itu akan dihadiri oleh Direktur Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarto dan Tim Satgas Politik Dikyanmas KPK.

Lebih lanjut, KPK dan LIPI akan merekomendasikan lima hal yang harus diterapkan melalui SIPP, yakni kode etik, sistem rekrutmen, kaderisasi, pendanaan, dan demokrasi internal. Rekomendasi itu diberikan guna meminimalisasi korupsi di tingkar politisi dan kepala daerah.

“Kita tidak boleh membiarkan ratusan politisi di DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah terus-menerus jatuh dalam perangkap korupsi sehingga dibutuhkan upaya serius melakukan pembenahan di sektor politik,” tandasnya.