Connect with us

pemilu 2019

BPN Tanggapi Soal Bawaslu Tolak Laporan TSM

Published

on

Sidang Bawaslu terkait laporan pihak BPN Prabowo-Sandiaga yang menuding ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak laporan dugaan kecurangan terstrukur, masif dan sistematis (TSM) yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) terkait penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Penolakan itu beralaskan karena kurangnya barang bukti yang diberikan pihak BPN terkait kecurangan TSM. Dalam sidang Bawaslu, pelapor (BPN) hanya membawa print out berita online sebagai barang bukti.

“Menetapkan, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM tidak dapat diterima,” tutur Ketua Bawaslu, Abhan, di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Pelapor, Dian Islami Fatwa menilai, Bawaslu terlalu cepat mengambil keputusan penolakan karena hanya tertuju pada satu bukti tanpa mempertimbangkan bukti lain, yaitu keterangan saksi.

“Saya menyayangkan bahwa keputusan tersebut tidak merekomendasikan laporan kami diteruskan karena saksi-saksi ini belum sempat ditanyakan. Kan mestinya ada saksi, kami sudah menyiapkan sejumlah saksi dan belum diperiksa. Dan bagi saya ini enggak fair dan juga ada beberapa dokumen yang sebelumnya sudah kita siapkan,” kata Dian usai sidang di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Kendati demikian, Dian mengakui bahwa barang bukti yang mereka lampirkan memang sangat minim. Sebab, jangka waktu antara mengumpulkan bukti dengan mengajukan laporan sangat mepet.

“Karena antara jangka waktu saya menemukan dan harus melaporkan ini jangka waktunya sangat mepet sekali. Jadi yang terpikir oleh saya adalah melaporkan dulu karena terbatas tujuh hari,” lanjut Dian.

Sebagai informasi, BPN melaporkan dua kasus kecurangan kepada Bawaslu. Satu laporan mengatasnamakan Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso. Sementara laporan kedua, mengatasnamakan Sekjen Relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Dian Islami Fatwa.