Connect with us

Politik

Pemko Medan Diwarning Soal Pelaksanaan Pasar Murah, Jangan Ada Penyimpangan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan H Ihwan Ritonga (foto) mengharapkan Pemko Medan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada pembeli. Panitia diingatkan tidak melakukan hal apapun yang ujungnya merugikan pembeli apalagi soal harga dan timbangan.

“Kita harapkan berjalan sesuai ketentuan
Karena bantuan subsidi harga itu bersumber dari uang rakyat yakni APBD Pemko Medan. Kita mengapresiasi tetap terlaksana. Karena dengan pasar murah akan menjaga stabilitas harga di pasar menjelang hari besar keagamaan. Tapi kita ingatkan, jangan sampai ada permainan timbangan kiloan berkurang, ” ujar,” Ihwan Ritonga.

Sebagaimana diketahui, Pemko Medan telah menggelar pasar murah di 151 lokasi. Setiap hari pasar murah digelar dengan menjual berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, gula, telur, minyak tanah dan lainnya.

Dilanjutkan Ihwan Ritonga, untuk menghindari penyimpangan kepada Pemko Medan diingatkan agar tetap pro aktif melakukan pengawasan. Masyarakat juga dihimbau turut mengawasi, agar tidak terjadi permainan dan spekulan harga.

“Harga bahan pokok di pasar murah sudah disubsidi sekitar 20-30 persen. Ini dibuat agar masyarakat kurang mampu dapat membeli. Sama-sama kita lakukan pengawasan. Semisal bahan pokok yang sudah dibeli, ditimbang ulang. Disperindag dan seluruh panitia yang terlibat, termasuk kecamatan dan kelurahan harus proaktif mengawasi,”kata politisi Gerindra ini.

Untuk diketahui Pemko Medan telah menggelar pasar murah sejak 30 April hingga 29 Mei mendatang. 

Adapun barang yang dijual, seperti beras IR-64 dijual Rp.8.400/kg, harga pasarannya Rp.11.000/kg. Kemudian gula pasir, dijual Rp,9.300/kg, harga pasarannya Rp.12.000/kg dan masih banyak lagi kebutuhan pokok lainnya. (lamru)

Advertisement

Politik

Burhanudin Sitepu Ditetapkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Burhanuddin Sitepu ditetapkan menjadi Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan periode 2019-2020. Setelah penetapan, komposisi pengurus Fraksi akan segera dikirim ke pimpinan dewan.

Penetapan komposisi Fraksi Demokrat yakni Burhanuddin Sitepu (Ketua), Parlindungan Sipahutar (Wakil Ketua), Ishaq Abrar M Tarigan (Sekretaris) dan Dodi Robert Simangunsong (Bendahara).

Wakil Ketua Fraksi DPRD Medan Parlindungan Sipahutar mengaku jika komposisi pengurus Fraksi sudah ditetapkan.

“Selanjutnya Fraksi akan menetapkan nama anggota di alat kelengkapan dewan,” ujar Parlindungan.

Ketua DPRD Medan sementara Hasyim SE sebelumnya menyebut, setelah 8 Fraksi di DPRD Medan masing masing sudah mengirimkan komposisi pengurus ke pimpinan DPRD Medan. Maka akan dakukan rapat paripurna pengesahan pada Selasa depan. (lamru)

Continue Reading

Politik

Erwin Siahaan Ketua Fraksi, Tiga Partai Bentuk Fraksi di DPRD Medan

Published

on

Ket foto : Foto dari kiri ke kanan, Hendra DS (Hanura), Erwin Siahaan (PSI), Janses Simbolon (Hanura), Abd Rani SH (PPP) dan Renville Pandapotan Napitupulu (PSI).

Medan, Geosiar.com – Tiga Partai dengan perolehan 5 kursi bergabung membentuk satu Fraksi di DPRD Medan. Mereka sepakat membentuk satu Fraksi dengan nama Hanura, PSI dan PPP (HPP) akan disampaikan ke pimpinan DPRD Medan untuk disahkan.

Melalui rapat ke lima anggota dewan yakni Hendra DS dan Janses Simbolon (Partai Hanura), Renville Pandapotan2 Napitupulu dan Erwin Siahaan (PSI) serta Abd Rani SH (PPP) di gedung dewan, Jumat (20/9/2019) membuat suatu kesepakatan terkait komposisi pimpinan di Fraksi.

Untuk pimpinan Fraksi ke lima anggota dewan itu sepakat untuk bergiliran menjadi Ketua Fraksi setiap tahun nya dalam 5 tahun. Pada tahun pertama posisi Ketua akan diisi Partai PSI yakni Erwin Siahaan sedangkan sekretaris Abd Rani SH, Bendahara Hendra DS. Untuk tahun ke dua Ketua dijabat Renville P Napitupulu.

Untuk tahun ke tiga dan ke empat, Ketua dijabat Hendra DS. Sedangkan, tahun ke 5 dijabat Abdul Rani SH.

Ketua Fraksi Edwin Siahaan menyebut, pihaknya akan secepatnya melakukan kordinasi. “Yang pasti sepakat kompak mengkritisi kebijakan Pemko Medan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Erwin.

Terkait, penempatan anggota Fraksi mengisi alat kelengkapan dewan (AKD) seperti di Komisi, Banmus, Banggar dan BKD, ke lima anggota dewan sepakat untuk bergiliran. (lamru)

Continue Reading

Politik

PKB Serahkan Pengganti Menpora ke Jokowi

Published

on

Menpora Imam Nahrawi saat meninggalkan ruangan untuk menunggu giliran bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Kadernya menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi dana hibah Kemenpora KONI tahun 2018, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) enggan mengusulkan nama pengganti Imam Nahrawi untuk menduduki kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang telah kosong.

Hal itu diungkapkan oleh Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan proses pemilihan Menpora kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tidak menyiapkan, diserahkan ke presiden,” Ujar Hasanuddin kepada awak media, Jumat (20/9/2019).

Hasanuddin berujar, PKB menghormati keputusan Imam yang memilih untuk mengundurkan diri sebagai Menpora pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun berharap, Imam dapat menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Menghormati sepenuhnya dan biar fokus menghadapi proses hukum,” pungkas Hasanuddin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah mendapat surat pengunduran diri Imam Nahrawi pada Kamis (19/9/2019). Jokowi bertemu Imam usai KPK menetapkan politikus PKB itu sebagai tersangka atas kasus suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada Rabu (19/9/2019).

“Tadi pagi Pak Imam Nahrawi bertemu dengan saya dan saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK bahwa Pak Imam Nahrawi sudah menjadi tersangka karena urusan dana hibah dengan KONI,” ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Berhubungan dengan pengunduran diri Imam, Jokowi menyatakan, pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengganti Menpora ataupun Pelaksana Tugas (Plt) Menpora. Di sisi lain, Partai Demokrat kabarnya juga mengincar kursi Menpora untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com