Connect with us

Politik

Komisi II DPRD Medan Minta Pemko Segerakan Pendistribusian Kartu PBI BPJS

Published

on

Medan, Panji Demokrasi – Ketua Komisi II DPRD Medan HT Bahrumsyah kembali desak Pemko Medan mengaku segerakan pendistribusian PBI BPJS bagi warga Medan. Sebab, saat ini warga resah karena tidak memiliki kartu berobat gratis.

“Kita tetap tetap fokus memperjuangkan agar disegerakan pendistribusian PBI BPJS untuk warga Kota Medan. Karena
sudah ada kuota penambahan 80 ribu warga, itu tetap kita perjuangkan,” ujar Bahrumsyah (foto) kepada wartawan kemarin menyikapi belum tersalurnya kartu BPJS hingga saat ini.

Politisi PAN ini mengaku heran, apa penyebab Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan belum mendistribusikan 12 ribu kartu PBI BPJS. “Mungkin karena Dinkes ingin Dinas Sosial terlebih dulu melakukan verifikasi berkas. Ini yang perlu kita tahu, jangan sampai rakyat kesusahan,” tandas Bahrumsyah.

Dikatakan Bahrumsya, pihaknya menilai kendati tidak seluruh warga Medan tergolong miskin namun sangat banyak yang tidak mampu membayar mahal jika berobat di rumah sakit.

“Yang pasti banyak warga Medan yang layak menerima. Terutama mereka yang tidak mampu, termasuk warga yang dulunya menjadi peserta BPJS mandiri kemudian tak sanggup lagi membayar iuran. Berarti mereka itu kan tidak mampu, jadi layak mendapat PBI,” ujar Bahrumsyah.

Lanjutnya lagi, warga semakin resah lantaran adanya wacana Pemko Medan membatalkan distribusi kartu PBI BPJS. Menurut Bahrumsyah, kebijakan Pemko yang akan membatalkan distribusi kartu BPJS itu melanggar aturan.

Karena bukan saja Pemko dan DPRD mengesahkan anggarannya, tapi juga kartunya telah dicetak dan tinggal pendistribusian saja. “Artinya nama-nama warga penerima BPJS PBI sudah ada,” sebutnya.

Ditambakan, menindaklanjuti persoalan PBI BPJS, Komisi II DPRD Medan akan kembali memanggil Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. (lamru)

Advertisement

Politik

Burhanudin Sitepu Ditetapkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Burhanuddin Sitepu ditetapkan menjadi Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan periode 2019-2020. Setelah penetapan, komposisi pengurus Fraksi akan segera dikirim ke pimpinan dewan.

Penetapan komposisi Fraksi Demokrat yakni Burhanuddin Sitepu (Ketua), Parlindungan Sipahutar (Wakil Ketua), Ishaq Abrar M Tarigan (Sekretaris) dan Dodi Robert Simangunsong (Bendahara).

Wakil Ketua Fraksi DPRD Medan Parlindungan Sipahutar mengaku jika komposisi pengurus Fraksi sudah ditetapkan.

“Selanjutnya Fraksi akan menetapkan nama anggota di alat kelengkapan dewan,” ujar Parlindungan.

Ketua DPRD Medan sementara Hasyim SE sebelumnya menyebut, setelah 8 Fraksi di DPRD Medan masing masing sudah mengirimkan komposisi pengurus ke pimpinan DPRD Medan. Maka akan dakukan rapat paripurna pengesahan pada Selasa depan. (lamru)

Continue Reading

Politik

Erwin Siahaan Ketua Fraksi, Tiga Partai Bentuk Fraksi di DPRD Medan

Published

on

Ket foto : Foto dari kiri ke kanan, Hendra DS (Hanura), Erwin Siahaan (PSI), Janses Simbolon (Hanura), Abd Rani SH (PPP) dan Renville Pandapotan Napitupulu (PSI).

Medan, Geosiar.com – Tiga Partai dengan perolehan 5 kursi bergabung membentuk satu Fraksi di DPRD Medan. Mereka sepakat membentuk satu Fraksi dengan nama Hanura, PSI dan PPP (HPP) akan disampaikan ke pimpinan DPRD Medan untuk disahkan.

Melalui rapat ke lima anggota dewan yakni Hendra DS dan Janses Simbolon (Partai Hanura), Renville Pandapotan2 Napitupulu dan Erwin Siahaan (PSI) serta Abd Rani SH (PPP) di gedung dewan, Jumat (20/9/2019) membuat suatu kesepakatan terkait komposisi pimpinan di Fraksi.

Untuk pimpinan Fraksi ke lima anggota dewan itu sepakat untuk bergiliran menjadi Ketua Fraksi setiap tahun nya dalam 5 tahun. Pada tahun pertama posisi Ketua akan diisi Partai PSI yakni Erwin Siahaan sedangkan sekretaris Abd Rani SH, Bendahara Hendra DS. Untuk tahun ke dua Ketua dijabat Renville P Napitupulu.

Untuk tahun ke tiga dan ke empat, Ketua dijabat Hendra DS. Sedangkan, tahun ke 5 dijabat Abdul Rani SH.

Ketua Fraksi Edwin Siahaan menyebut, pihaknya akan secepatnya melakukan kordinasi. “Yang pasti sepakat kompak mengkritisi kebijakan Pemko Medan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Erwin.

Terkait, penempatan anggota Fraksi mengisi alat kelengkapan dewan (AKD) seperti di Komisi, Banmus, Banggar dan BKD, ke lima anggota dewan sepakat untuk bergiliran. (lamru)

Continue Reading

Politik

PKB Serahkan Pengganti Menpora ke Jokowi

Published

on

Menpora Imam Nahrawi saat meninggalkan ruangan untuk menunggu giliran bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Kadernya menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi dana hibah Kemenpora KONI tahun 2018, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) enggan mengusulkan nama pengganti Imam Nahrawi untuk menduduki kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang telah kosong.

Hal itu diungkapkan oleh Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan proses pemilihan Menpora kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tidak menyiapkan, diserahkan ke presiden,” Ujar Hasanuddin kepada awak media, Jumat (20/9/2019).

Hasanuddin berujar, PKB menghormati keputusan Imam yang memilih untuk mengundurkan diri sebagai Menpora pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun berharap, Imam dapat menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Menghormati sepenuhnya dan biar fokus menghadapi proses hukum,” pungkas Hasanuddin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah mendapat surat pengunduran diri Imam Nahrawi pada Kamis (19/9/2019). Jokowi bertemu Imam usai KPK menetapkan politikus PKB itu sebagai tersangka atas kasus suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada Rabu (19/9/2019).

“Tadi pagi Pak Imam Nahrawi bertemu dengan saya dan saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK bahwa Pak Imam Nahrawi sudah menjadi tersangka karena urusan dana hibah dengan KONI,” ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Berhubungan dengan pengunduran diri Imam, Jokowi menyatakan, pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengganti Menpora ataupun Pelaksana Tugas (Plt) Menpora. Di sisi lain, Partai Demokrat kabarnya juga mengincar kursi Menpora untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com