Connect with us

Nasional

Kemenaker Terbitkan Surat Edaran Pelaksanaan THR 2019, Ini Isinya

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019 bagi pekerja/buruh di Perusahaan.

SE tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri pada Selasa, 14 Mei 2019 dan ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

Dikutip dari situs resmi Kemenaker, M Hanif Dhakiri mengatakan, setiap perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan menjelang hari raya keagamaan.

“Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja /buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,” tutur Menaker Hanif, dikutip dari kemnaker.go.id, Sabtu (18/5/2019).

Dalam surat edaran tersebut dikatakan bahwa pemberian THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah. Adapun syarat besaran THR yang akan diterima para pekerja menurut masa kerja adalah sebagai berikut ini:

  1. Setiap pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah.
  2. Setiap pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.
  3. Setiap pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
  4. Setiap pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
  5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Kegamaan yang dibayarkan kepada pekerja harus sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaanya, Menaker Hanif mengimbau para Gubernur beserta para Bupati/Walikota untuk memperhatikan, mengawasi dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya agar membayar THR tepat waktu.

Jika perusahaan tidak mau membayar THR, kata Hanif, maka perusahaan akan dikenakan sanksi admistrasi sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.