Connect with us

Nasional

Kemenaker Terbitkan Surat Edaran Pelaksanaan THR 2019, Ini Isinya

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019 bagi pekerja/buruh di Perusahaan.

SE tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri pada Selasa, 14 Mei 2019 dan ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

Dikutip dari situs resmi Kemenaker, M Hanif Dhakiri mengatakan, setiap perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan menjelang hari raya keagamaan.

“Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja /buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,” tutur Menaker Hanif, dikutip dari kemnaker.go.id, Sabtu (18/5/2019).

Dalam surat edaran tersebut dikatakan bahwa pemberian THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah. Adapun syarat besaran THR yang akan diterima para pekerja menurut masa kerja adalah sebagai berikut ini:

  1. Setiap pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah.
  2. Setiap pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.
  3. Setiap pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
  4. Setiap pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
  5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Kegamaan yang dibayarkan kepada pekerja harus sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaanya, Menaker Hanif mengimbau para Gubernur beserta para Bupati/Walikota untuk memperhatikan, mengawasi dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya agar membayar THR tepat waktu.

Jika perusahaan tidak mau membayar THR, kata Hanif, maka perusahaan akan dikenakan sanksi admistrasi sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Advertisement

Nasional

NasDem Soal Pengganti Menpora: Kita Serahkan ke Presiden

Published

on

Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem, Willy Aditya, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat. (Foto: KOMPAS)

Geosiar.com, Jakarta – Terkait kosongnya kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pasca pengunduran diri Imam Nahrawi, Partai NasDem menyampaikan akan menyerahkan seluruh keputusan pengganti Menpora itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)

“Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Karena presiden yang mengerti akan kebutuhan kabinet, apakah mendesak atau tidak,” tutur Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem, Willy Aditya di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Willy menegaskan bahwa partainya selalu berpolitik dengan standar etik yang jelas dan bukan tipe partai manuver yang mengambil keuntungan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa NasDem tidak akan menyodorkan nama calon pengganti Menpora.

“NasDem bukan tipe yang ada manuver-manuver untuk mengambil keuntungan dalam situasi tertentu. Kami tidak menyodorkan apa-apa (nama calon pengganti Menpora),” pungkas Willy.

Menurut Willy, saat ini NasDem sedang fokus pada proses penyelesaian sisa kerja-kerja Kabinet Indonesia Kerja Jilid I dan membantu presiden terpilih Jokowi untuk kabinet kerja lima tahun ke depan.

Continue Reading

Nasional

Wapres Cina Bakal Hadir di Pelantikan Jokowi-Ma’ruf

Published

on

Wakil Presiden Cina Wang Qishan

Geosiar.com, Bogor – Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengatakan Wakil Presiden Cina Wang Qishan berencana bakal menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (wapres) terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin. Pelantikan akan digelar pada 20 Oktober 2019.

“Tadi menyampaikan bahwa akan ada Wakil Presiden Tiongkok yang akan menghadiri pelantikan Bapak Presiden,” ucap Fachir di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Pesan tersebut disampaikan Penasihat Hubungan Luar Negeri Presiden Cina, Song Tao ketika bertemu Jokowi hari ini.

Song Tao sempat mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden RI pada April 2016 lalu, saat menjabat Menteri Hubungan Internasional Partai Komunis Cina. Menanggapi rencana kedatangan Wakil Presiden Cina ke pelantikan presiden, kata Fachir, Jokowi mengaku merasa terhormat.

Fachir mengatakan, rencana Wang Qishan menunjukkan adanya hubungan baik antara Cina dan Indonesia. Hal itu juga menunjukkan bahwa Tiongkok akan memberi perhatian yang lebih baik mengenai hubungan penting dan strategis dengan Indonesia.

Sekadar informasi, usai resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf akan dilantik pada Oktober mendatang. Pelantikan dilaksanakan di Gedung DPR/MPR.

Continue Reading

Ekonomi

Bulog Ancam Pecat Pegawai yang Terlibat Kasus BNPT

Published

on

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso (Buwas).

Geosiar.com, Jakarta – Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) tengah menyelidiki tindak kejahatan dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) yang merugikan masyarakat penerima beras miskin (raskin). Jika mendapati pegawainnya melakukan penyalahgunaan kewenangan, Bulog menyatakan tak segan untuk menindak tegas oknum tersebut.

“Pasti (dipecat). Enggak usah dipecat, kalau perlu kita bunuh. Bunuh karirnya maksudnya ya,” tegas Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Lebih lanjut, Buwas menegaskan bahwa dirinya juga tidak segan untuk memutus karir pegawai Bulog yang ikut terlibat mempermainkan BNPT. Untuk menyelidiki kasus ini, Buwas mengaku sudah mengerahkan tim satuan petugas (satgas) pangan untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

“Nanti saya sedang koordinasikan dengan satgas pangan. Setelah kita nanti paparkan ke semuanya, keseluruhannya nanti akan disikapi oleh satgas pangan terserah nanti dari kepolisian sendiri. Kalau itu mau kerja sama sama kejaksaan sama KPL ya silahkan, karena saya yakin ini akan larinya ke atas karena ini pasti ada kebijakan,” lanjut dia.

Kendati demikian, Buwas enggan menduga-duga siapa pihak atas yang dimaksudkannya, sebab ia menekankan bahwa kasus ini masih dalam proses penyidikan.

“Penyidikan itu proses ya. Pembuktian, arahnya ke mana, kita lihat saja nanti. Karena kan tidak mungkin seorang bawahan berani berbuat tanpa ada hubungannya dengan yang lebih atasnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Buwas membongkar kedok kejahatan yang dilakukan oleh penyalur Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dengan mengajak penerima bantuan tidak membeli beras perusahaan pelat merah itu. Selain itu, penyalur BPNT diduga memberikan beras kepada penerima bantuan yang tidak sesuai harganya. Hal seperti ini dinilai sangat merugikan Perum Bulog.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com