Connect with us

Nasional

Kemenaker Terbitkan Surat Edaran Pelaksanaan THR 2019, Ini Isinya

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019 bagi pekerja/buruh di Perusahaan.

SE tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri pada Selasa, 14 Mei 2019 dan ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

Dikutip dari situs resmi Kemenaker, M Hanif Dhakiri mengatakan, setiap perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan menjelang hari raya keagamaan.

“Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja /buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,” tutur Menaker Hanif, dikutip dari kemnaker.go.id, Sabtu (18/5/2019).

Dalam surat edaran tersebut dikatakan bahwa pemberian THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah. Adapun syarat besaran THR yang akan diterima para pekerja menurut masa kerja adalah sebagai berikut ini:

  1. Setiap pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah.
  2. Setiap pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.
  3. Setiap pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
  4. Setiap pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
  5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Kegamaan yang dibayarkan kepada pekerja harus sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaanya, Menaker Hanif mengimbau para Gubernur beserta para Bupati/Walikota untuk memperhatikan, mengawasi dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya agar membayar THR tepat waktu.

Jika perusahaan tidak mau membayar THR, kata Hanif, maka perusahaan akan dikenakan sanksi admistrasi sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Sidang Lanjutan MK Dimulai, Jalan Medan Merdeka Barat Masih Dibuka

Published

on

Lalu lintas Jalan Medan Merdeka Barat (Detik.com)

Geosiar.com, Jakarta – Sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah dimulai. Lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat hingga saat ini masih dapat dilalui kendaraan.

Menurut pantauan di depan Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019), belum dilakukan penutup jalan atau rekayasa arus lalu lintas hingga pukul 13.25 WIB. Jalan Merdeka Barat arah Harmoni ataupun arah sebaliknya tampak masih bisa dilalui kendaraan.

Kawat berduri yang biasanya membentang di Jalan Medan Merdeka Barat juga hari ini belum tampak. Pintu masuk menuju MK juga tidak ditutup kawat berduri seperti biasanya. Akan tetapi tetap dijaga ketat oleh TNI-Polri terus berlangsung di sekitar MK.

Sementara, pada pukul 12.03 WIB, terlihat sejumlah tim hukum 01 turun dari bus di depan gedung MK. Kemudian menyusul anggota tim hukum 01, Irfan Pulungan, juga terlihat berlari menuju gedung MK pukul 12.45 WIB.

Diketahui hari ini merupakan sidang lanjutan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Agenda sidang hari ini ialah pemeriksaan saksi dari KPU, sidang dimulai pukul 13.00 WIB.

Continue Reading

BMKG

Gempa Bumi Guncang Sarmi Papua, Warga Hingga Keluar Rumah

Published

on

Ilustrasi Gempa

Geosiar.com, Papua – Gempa bumi berkekuatan 4,4 SR mengguncang Kabupaten Sarmi, Papua pada Kamis (20/06/2019) dini hari sekira pukul 00.24 WIT.

Gempa ini dirasakan cukup kencang hingga sempat membuat warga panik dan keluar rumahnya masing-masing.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun Twitter resminya, @infoBMKG, mengatakan pusat gempa berada di darat 18km barat laut Sarmi.

Gempa berada di kedalaman 15 km. Sementara titik koordinat gempa berada di 1,78 Lintang Selatan dan 138,60 Bujur Timur.

Gempa dirasakan (MMI) dalam skala III di Sarmi. Skala III berarti getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu hingga membuat warga keluar rumah.

Hingga kini belum ada informasi mengenai dampak gempa ini.

Continue Reading

Nasional

KPU Temukan Keanehan pada Amplop yang Disodorkan Saksi Prabowo di MK

Published

on

KPU Temukan Keanehan pada Amplop yang Disodorkan Saksi Prabowo di MK (Tribunnews.com)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Arief Budiman merasa aneh pada saksi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Beti Kristiana, yang memberikan bukti amplop di Mahkamah Konstitusi (MK).

Arief merasa, amplop yang disodorkan tersebut belum digunakan. Menurut halnya, saksi menyebut ada kejanggalan dari amplop surat suara yang ia temukan berserakan.

“Sampai pada bagian terakhir, saya cukup heran juga ada amplop yang setelah kita cek ternyata dugaan kita itu amplop belum pernah digunakan karena tidak ada bekas pernah digunakan,” ucap Arief di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Arief mengatakan amplop itu memang mirip dengan amplop yang dipakai KPU dalam mengemas surat suara. Akan tetapi amplop yang dibawa Beti itu sudah ditulis dengan spidol dengan tulisan tangan yang serupa walaupun Beti mengaku mendapatkan di tempat yang berbeda.

Ketika sidang, sebelumnya saksi Beti membawa sejumlah lembar amplop untuk surat suara. Ia mengaku mendapatkannya dalam kondisi berserakan di Juwangi, Kabupaten Boyolali.

Majelis hakim pernah mengecek bukti itu dengan memanggil Beti dan perwakilan para pihak ke meja hakim. Majelis hakim juga mempersilakan para pihak untuk mengabadikan bukti itu.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com