Connect with us

Politik

Bara Hasibuan Sayangkan Sikap Prabowo Sebut Pilpres Curang Tanpa Bukti

Published

on

Bara Hasibuan Waketum PAN

Geosiar.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum (waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan sangat menyayangkan sikap Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut hasil pilpres berdasar pada kecurangan. Prabowo menolak hasil Pilpres 2019 tanpa dasar bukti kecurangan yang jelas.

“Saya menyesalkan pernyataan tersebut apalagi pernyataan atau usulan bahwa akan tidak menerima hasil pemilihan presiden ini yang akan diumumkan KPU tanggal 22 (Mei) tanpa menyodorkan bukti-bukti akan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Itu adalah hal yang tidak bertanggung jawab,” jelas Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Bara mengaku, hingga saat ini ia belum pernah menemukan indikasi kecurangan dalam Pilpres. Terlebih lagi upaya kecurangan secara nasional yang selama ini dituduhkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Sementara mengenai rencana BPN yang tidak ingin membawa sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga disayangkan. Padahal seharusnya bukti kecurangan dibawa ke lembaga hukum yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

“Harusnya kan kita harus menggunakan seluruh jalur itu dulu. Baru kita sampai kesimpulan maka bahwa memang jalur-jalur tersedia, jalur konstitusional maupun institusional itu sudah tidak bisa digunakan, maka baru kita bisa menggunakan hal-hal yang lain,” tambahnya.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon sebelumnya menegaskan pihaknya tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani masalah kecurangan pemilu. Alasannya, dirinya menilai sia-sia saja membawa perkara ke MK.

“Tapi jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu. Jadi prosedur yang begitu panjang tidak ada satu bukti pun yang dibuka padahal waktu itu sudah diperiksa,” kata Fadli, Rabu (15/5/2019).

Politik

Burhanudin Sitepu Ditetapkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Burhanuddin Sitepu ditetapkan menjadi Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan periode 2019-2020. Setelah penetapan, komposisi pengurus Fraksi akan segera dikirim ke pimpinan dewan.

Penetapan komposisi Fraksi Demokrat yakni Burhanuddin Sitepu (Ketua), Parlindungan Sipahutar (Wakil Ketua), Ishaq Abrar M Tarigan (Sekretaris) dan Dodi Robert Simangunsong (Bendahara).

Wakil Ketua Fraksi DPRD Medan Parlindungan Sipahutar mengaku jika komposisi pengurus Fraksi sudah ditetapkan.

“Selanjutnya Fraksi akan menetapkan nama anggota di alat kelengkapan dewan,” ujar Parlindungan.

Ketua DPRD Medan sementara Hasyim SE sebelumnya menyebut, setelah 8 Fraksi di DPRD Medan masing masing sudah mengirimkan komposisi pengurus ke pimpinan DPRD Medan. Maka akan dakukan rapat paripurna pengesahan pada Selasa depan. (lamru)

Continue Reading

Politik

Erwin Siahaan Ketua Fraksi, Tiga Partai Bentuk Fraksi di DPRD Medan

Published

on

Ket foto : Foto dari kiri ke kanan, Hendra DS (Hanura), Erwin Siahaan (PSI), Janses Simbolon (Hanura), Abd Rani SH (PPP) dan Renville Pandapotan Napitupulu (PSI).

Medan, Geosiar.com – Tiga Partai dengan perolehan 5 kursi bergabung membentuk satu Fraksi di DPRD Medan. Mereka sepakat membentuk satu Fraksi dengan nama Hanura, PSI dan PPP (HPP) akan disampaikan ke pimpinan DPRD Medan untuk disahkan.

Melalui rapat ke lima anggota dewan yakni Hendra DS dan Janses Simbolon (Partai Hanura), Renville Pandapotan2 Napitupulu dan Erwin Siahaan (PSI) serta Abd Rani SH (PPP) di gedung dewan, Jumat (20/9/2019) membuat suatu kesepakatan terkait komposisi pimpinan di Fraksi.

Untuk pimpinan Fraksi ke lima anggota dewan itu sepakat untuk bergiliran menjadi Ketua Fraksi setiap tahun nya dalam 5 tahun. Pada tahun pertama posisi Ketua akan diisi Partai PSI yakni Erwin Siahaan sedangkan sekretaris Abd Rani SH, Bendahara Hendra DS. Untuk tahun ke dua Ketua dijabat Renville P Napitupulu.

Untuk tahun ke tiga dan ke empat, Ketua dijabat Hendra DS. Sedangkan, tahun ke 5 dijabat Abdul Rani SH.

Ketua Fraksi Edwin Siahaan menyebut, pihaknya akan secepatnya melakukan kordinasi. “Yang pasti sepakat kompak mengkritisi kebijakan Pemko Medan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Erwin.

Terkait, penempatan anggota Fraksi mengisi alat kelengkapan dewan (AKD) seperti di Komisi, Banmus, Banggar dan BKD, ke lima anggota dewan sepakat untuk bergiliran. (lamru)

Continue Reading

Politik

PKB Serahkan Pengganti Menpora ke Jokowi

Published

on

Menpora Imam Nahrawi saat meninggalkan ruangan untuk menunggu giliran bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Kadernya menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi dana hibah Kemenpora KONI tahun 2018, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) enggan mengusulkan nama pengganti Imam Nahrawi untuk menduduki kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang telah kosong.

Hal itu diungkapkan oleh Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan proses pemilihan Menpora kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tidak menyiapkan, diserahkan ke presiden,” Ujar Hasanuddin kepada awak media, Jumat (20/9/2019).

Hasanuddin berujar, PKB menghormati keputusan Imam yang memilih untuk mengundurkan diri sebagai Menpora pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun berharap, Imam dapat menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Menghormati sepenuhnya dan biar fokus menghadapi proses hukum,” pungkas Hasanuddin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah mendapat surat pengunduran diri Imam Nahrawi pada Kamis (19/9/2019). Jokowi bertemu Imam usai KPK menetapkan politikus PKB itu sebagai tersangka atas kasus suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada Rabu (19/9/2019).

“Tadi pagi Pak Imam Nahrawi bertemu dengan saya dan saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK bahwa Pak Imam Nahrawi sudah menjadi tersangka karena urusan dana hibah dengan KONI,” ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Berhubungan dengan pengunduran diri Imam, Jokowi menyatakan, pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengganti Menpora ataupun Pelaksana Tugas (Plt) Menpora. Di sisi lain, Partai Demokrat kabarnya juga mengincar kursi Menpora untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com