Connect with us

pemilu 2019

Prabowo Tolak Hasil Pemilu, TKN: Semoga Hanya Letupan Emosi Sesaat

Published

on

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding. (Foto: Dok. Istimewa).

Geosiar.com, Jakarta – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, dia menduga ada kecurangan dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilu 2019.

Hal itu disampaikannya dalam simposium ‘Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

“Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang,” papar Prabowo saat pidato dalam acara ‘Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengharapkan supaya pernyataan itu hanya sebatas luapan emosi sesaat Prabowo.

“Mudah-mudahan itu hanya letupan emosi sesaat Pak Prabowo saja,” tutur Abdul Kadir Karding, Rabu (15/5/2019).

Karding memprediksi, apabila Prabowo benar-benar menolak hasil penghitungan suara tersebut, maka akan memberikan dampak serius bagi hasil Pemilu 2019.

“Kalau itu suatu sikap politik tentu akan memberi dampak yang serius terutama bagi hasil Pileg,” imbuh Karding.

Lebih lanjut, Karding mengharapkan kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu, maka dapat memanfaatkan jalur hukum sesuai undang-undang yang tersedia.

“Itu lah jalur yang disediakan Undang-undang dasar,” sambung Karding.

Apabila Prabowo menolak hasil penghitungan suara Pilpres, menurut Karding, maka semestinya Prabowo juga menolak hasil penghitungan suara Pileg. Sebab, Pemilu dilakukan secara serentak dan tidak mungkin kecurangan hanya terjadi di Pilpres.

“Dan tidak mungkin yang curang hanya Pilpres. Kalau asumsinya curang pasti curang semua ya kan,” imbuh Karding.

Karding menyayangkan sikap Prabowo yang dinilai tidak kooperatif dengan hasil Pemilu 2019 oleh KPU. Menurut Karding, hal itu akan membangun persepsi politik yang tidak baik bagi masyarakat.

“Dengan perilaku yang tidak siap kalah dan di negara demokrasi seperti saat ini tentu akan bisa menjadi presiden buruk di masa yang akan datang,” tandas Karding.