Connect with us

pemilu 2019

Massa ‘Ratu Adil’ Gelar Aksi di Bawaslu Jatim, Minta Setop Situng Hingga Diskualifikasi Jokowi

Published

on

Massa dari Rakyat Bersatu Untuk Pemilu Jujur dan Adil (Ratu Adil) saat berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Jatim, Surabaya, Rabu (15/5/2019).

Geosiar.com, Surabaya – Gerakan massa yang tergabung dalam Ratu Adil (Rakyat Bersatu untuk Pemilu Jujur dan adil) melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Jawa Timur (Jatim), Surabaya, Rabu (15/5/2019).

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas hasil Pemilu 2019 yang dinilai penuh kecurangan dan kejanggalan.

Dalam unjuk rasa itu, sebagian besar massa mengenakan atribut Front Pembela Islam (FPI) yakni pakaian putih-putih dan ikat kepala hitam bertuliskan kalimat tauhid.

Selain itu, ada juga yang memakai seragam serikat pekerja. Pun, massa membawa bendera Merah Putih serta spanduk dan poster berisi tuntutan petisi yang telah ditandatangani.

Penandatanganan petisi oleh massa Ratu Adil. (Foto: CNN)

Poster-poster tersebut bertuliskan kata protes terhadap KPU serta menyangkut kecurangan Pemilu 2019. Seperti, “#KartuMerahUntukKPU”, “Kalian Baik Kami Baik, Kalian Jujur Kami Bersyukur, Kalian Curang Kami Perang”, dan poster lain bertuliskan “Jangan Sia-siakan Nyawa Para Petugas Penyelenggara Pemilu”.

Selain itu, tulisan “Hentikan kriminalisasi ulama dan para tokoh masyarakat, hak berpendapat bukan kesalahan,” dan Diskualifikasi capres yang mempergunakan fasilitas negara dan menguntungkan dirinya” pun turut meramaikan protes massa Ratu Adil.

Humas Aksi Ratu Adil, Reni Widya Lestari menyebut, aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat dalam menyampaikan sejumlah tuntutan ke Bawaslu Jatim. Jika tuntutan itu tidak ditindaklanjuti, kata Reni, maka massa akan menggelar aksi susulan dengan jumlah yang lebih besar.

“Kalau misal tidak diterima dan tidak ditindaklanjuti, maka kami akan terus turun ke jalan, (massa) lebih besar, sampai kapanpun,” tegas Reni Widya Lestari, Rabu (15/5/2019).

Dalam aksi tersebut, massa menulis sembilan (9) tuntutan bagi Bawaslu Jatim terkait penyelenggaraan Pilpres 2019, yakni:

  1. Menghentikan situng KPU yang dinilai menyebarkan berita hoaks akibat salah input data yang disengaja.
  2. Mengaudit investigatif terhadap KPU atas pelaksanaan Pemilu yang dinilai amburadul.
  3. Mengaudit anggaran pemilu oleh KPK yang memakai uang rakyat Rp 24,8 triliun.
  4. Mengaudit forensik DPT Pemilu yang penuh dengan penggelembungan dan angka-angka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
  5. Membentuk TPF kematian petugas pemilu dan mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda Indonesia berduka.
  6. Membentuk panitia khusus (pansus) kecurangan Pemilu.
  7. Menghentikan kriminalisasi ulama dan tokoh masyarakat, hak berpendapat bukan kesalahan.
  8. Mengusut keterlibatan ASN, BUMN, dan alat penegak hukum yang berpolitik.
  9. Mendiskualifikasi calon presiden yang menggunakan fasilitas negara demi menguntungkan dirinya.

pemilu 2019

MK Dengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara Hari Ini

Published

on

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Tahun 2019

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) melangsungkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Tahun 2019 untuk 44 perkara, pada Kamis (18/7/2019).

“Agenda hari ini pemeriksaan untuk delapan provinsi,” ungkap Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Persidangan untuk perkara PHPU Legislatif ini dibagi dalam tiga ruang sidang panel. Panel I yakni memeriksa lima permohonan partai dari Jambi, tiga permohonan partai dari Kepulauan Bangka Belitung serta empat permohonan partai dari Riau. Sementara untuk Panel II memeriksa 12 perkara yang diajukan partai dari Sumatera Selatan serta tiga perkara partai dan perseorangan dari Bengkulu.

Untuk Panel III memeriksa empat perkara partai dari Kalimantan Timur, enam perkara partai dari Kalimantan Barat serta tujuh perkara partai serta DPD dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Panel I diketuai oleh Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Kemudian panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul. Selanjutnya Panel III diketuai oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams.

Usai sidang yang beragendakan mendengar permohonan pemohon pekan lalu, mendengar jawaban termohon dan keterangan saksi serta Bawaslu pekan ini, kemudian pada pekan depan sidang MK bakal mendengar keterangan saksi dari pemohon.

Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pileg, MK Dengar Jawaban KPU untuk 56 Perkara

Published

on

sidang sengketa hasil Pemilu di MK

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Tahun 2019 untuk 56 perkara, hari ini, Selasa (16/7/2019), yang beragendakan pemeriksaan persidangan.

“Agenda hari ini untuk 56 perkara PHPU adalah pemeriksaan persidangan, yang terbagi pada tiga ruang sidang panel di Gedung MK,” jelas Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Persidangan dilangsungkan dengan mendengar jawaban KPU selaku termohon, mendengarkan keterangan pihak terkait dan Bawaslu dan pengesahan alat bukti.

Persidangan untuk perkara PHPU Legislatif ini dibagi dalam tiga ruang sidang panel. Masing-masing panel mesti disidangkan oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR.

Panel pertama diketuai oleh Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar ada;ah hakim konstitusi dengan lembaga pengusul MA, sementara Enny diusulkan oleh Presiden (pemerintah), Arief diusulkan oleh DPR.

Selanjutnya pada panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, sementara Saldi diusulkan oleh Presiden, dan Manahan diusulkan oleh MA.

Lalu ketua pada panel ketiga oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Palguna merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Sementara Suhartoyo diusulkan oleh MA dan Wahiduddin diusulkan oleh DPR.

Continue Reading

pemilu 2019

Perludem: Gugatan Terbanyak Adalah PDIP, PSI Paling Sedikit

Published

on

Mahkamah Konstitusi

Geosiar.com, Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melaporkan, partai politik terbanyak yang melakukan gugatan perselisihan pemilihan hasil legislatif (Pileg) tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Total 112 perkara,” ungkap Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil di Jakarta, Senin, (15/7/2019).

Peringkat selanjutnya, lanjut Fadli, adalah Partai Gerindra dengan total 72 perkara dan Partai Nasdem dengan 63 perkara.

“Partai yang paling sedikit ditemukan perkaranya adalah PSI dengan empat perkara,” kata Fadli.

Selain itu, didapati sengketa dari partai lokal di Provinsi Aceh, yaitu Partai Aceh dua perkara, Partai Sira satu perkara dan PNA dua perkara.

Jadi total, Perludem mendapati 613 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2019. Jenis pemilihan yang paling banyak dipersoalkan di MK adalah Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah 384 perkara.

Hasil temuan itu disampaikan dalam diskusi media bertajuk analisis permohonan perselisihan pemilu legislatif (Pileg) 2019 dan hasil pemantauan sementara perselisihan hasil Pemilu 2019 di MK. Fadli menjelaskan analisis juga dilakukan untuk tiga bentuk kelompok sengketa yang diajukan oleh partai politik, yakni sengketa suara antar partai peserta pemilu sebanyak 243 perkara.

Selanjutnya perkara perselisihan hasil pemilu yang hanya mempersoalkan hasil pemilu kepada KPU ada 260 perkara. Kemudian sengketa suara internal partai politik berjumlah 94 perkara.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan keadilan Pemilu sudah menyeruak ke permukaan di Indonesia sejak Pemilu tahun 2009, dengan penentuan suara terpilih berdasarkan suara terbanyak atau sistem proporsional terbuka.

“Keadilan pemilu yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jangan sampai ada ketidakadilan,” tegasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com