Connect with us

pemilu 2019

Massa ‘Ratu Adil’ Gelar Aksi di Bawaslu Jatim, Minta Setop Situng Hingga Diskualifikasi Jokowi

Published

on

Massa dari Rakyat Bersatu Untuk Pemilu Jujur dan Adil (Ratu Adil) saat berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Jatim, Surabaya, Rabu (15/5/2019).

Geosiar.com, Surabaya – Gerakan massa yang tergabung dalam Ratu Adil (Rakyat Bersatu untuk Pemilu Jujur dan adil) melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Jawa Timur (Jatim), Surabaya, Rabu (15/5/2019).

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas hasil Pemilu 2019 yang dinilai penuh kecurangan dan kejanggalan.

Dalam unjuk rasa itu, sebagian besar massa mengenakan atribut Front Pembela Islam (FPI) yakni pakaian putih-putih dan ikat kepala hitam bertuliskan kalimat tauhid.

Selain itu, ada juga yang memakai seragam serikat pekerja. Pun, massa membawa bendera Merah Putih serta spanduk dan poster berisi tuntutan petisi yang telah ditandatangani.

Penandatanganan petisi oleh massa Ratu Adil. (Foto: CNN)

Poster-poster tersebut bertuliskan kata protes terhadap KPU serta menyangkut kecurangan Pemilu 2019. Seperti, “#KartuMerahUntukKPU”, “Kalian Baik Kami Baik, Kalian Jujur Kami Bersyukur, Kalian Curang Kami Perang”, dan poster lain bertuliskan “Jangan Sia-siakan Nyawa Para Petugas Penyelenggara Pemilu”.

Selain itu, tulisan “Hentikan kriminalisasi ulama dan para tokoh masyarakat, hak berpendapat bukan kesalahan,” dan Diskualifikasi capres yang mempergunakan fasilitas negara dan menguntungkan dirinya” pun turut meramaikan protes massa Ratu Adil.

Humas Aksi Ratu Adil, Reni Widya Lestari menyebut, aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat dalam menyampaikan sejumlah tuntutan ke Bawaslu Jatim. Jika tuntutan itu tidak ditindaklanjuti, kata Reni, maka massa akan menggelar aksi susulan dengan jumlah yang lebih besar.

“Kalau misal tidak diterima dan tidak ditindaklanjuti, maka kami akan terus turun ke jalan, (massa) lebih besar, sampai kapanpun,” tegas Reni Widya Lestari, Rabu (15/5/2019).

Dalam aksi tersebut, massa menulis sembilan (9) tuntutan bagi Bawaslu Jatim terkait penyelenggaraan Pilpres 2019, yakni:

  1. Menghentikan situng KPU yang dinilai menyebarkan berita hoaks akibat salah input data yang disengaja.
  2. Mengaudit investigatif terhadap KPU atas pelaksanaan Pemilu yang dinilai amburadul.
  3. Mengaudit anggaran pemilu oleh KPK yang memakai uang rakyat Rp 24,8 triliun.
  4. Mengaudit forensik DPT Pemilu yang penuh dengan penggelembungan dan angka-angka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
  5. Membentuk TPF kematian petugas pemilu dan mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda Indonesia berduka.
  6. Membentuk panitia khusus (pansus) kecurangan Pemilu.
  7. Menghentikan kriminalisasi ulama dan tokoh masyarakat, hak berpendapat bukan kesalahan.
  8. Mengusut keterlibatan ASN, BUMN, dan alat penegak hukum yang berpolitik.
  9. Mendiskualifikasi calon presiden yang menggunakan fasilitas negara demi menguntungkan dirinya.