Connect with us

Politik

Pemko Medan Diminta Tegas, Awasi RS Soal Pelayanan Pasien BPJS

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diminta lebih ekstra melakukan pengawasan terhadap seluruh Rumah Sakit (RS) di Medan supaya
memberikan pelayanan maksimal bagi pasien BPJS. Bagi pihak RS yang terbukti memberikan pelayanan buruk dan pilih kasih memberikan pelayanan pasien umum dengan BPJS agar diberikan sanksi tegas.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Medan Hasyim SE saat melaksanakan sosialisasi ke IX 2019 Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Jl Bromo Ujung Gg Setuju, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Minggu (12/5/2019). Hadir saat sosialisasi ratusan masyarakat dan tokoh agama, tokoh masyarakat.

Selain perhatian soal pengawasan bidang pelayanan, Pemko Medan juga diharapkan dapat menambah anggaran untuk bantuan kesehatan.

“Pemko Medan agar menambah alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk warga miskin di kota Medan. Anggaran yang dialokasikan saat ini hanya 10 % dinilai masih kurang maka perlu ditambah,” ujar Hasyim.

Adapun alasan Hasyim untuk mengajukan penambahan anggaran bagi warga miskin. Karena saat ini masih banyak warga miskin di kota Medan belum tercover penerima bantuan miskin. Menurut Hasyim, hal itu sangat disayangkan dan patut direspon. Maka anggaran di Perubahan APBD 2019 supaya ditambah.

Menurut Hasyim, dengan adanya Perda Penanggulangan Kemiskinan sebagai dasar hukum pemberian bantuan kepada masyarakat supaya Pemko Medan menjalankan dengan maksimal. Sebab, banyak jenis bantuan miskin yang patut dilaksanakan menuju masyarakat lebih sejahterah. Seperti bantuan bedah rumah, BPJS dan lainnya.

Pada saat sosialisasi, Hasyim memaparkan Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturanyang berlaku. (lamru).