Connect with us

Nasional

Kasus Dugaan Makar, Eggi Sudjana Mangkir Panggilan Penyidik Polda Metro Jaya

Published

on

Eggi Sudjana tersangka kasus dugaan makar atas seruan 'people power'

Geosiar.com, Jakarta – Eggi Sudjana, calon legislatif (caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga tersangka kasus dugaan makar, mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Resor Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Senin (13/5/2019).

Pasalnya, Eggi Sudjana dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan atas sangkaan kasus makar pada pukul 10.00 WIB di Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum Eggi, Damai Hari Lubis menyebut ketidakhadiran Eggi untuk proses penyidikan hari ini karena masih menunggu hasil gugatan praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Jumat (10/5/2019) lalu.

“Alasannya kami sudah upaya praperadilan sejak Jumat (10/5/2019). Itu sedang diuji,” imbuh Damai di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

Lebih lanjut, Damai menyayangkan tindakan penyidik yang sudah melanjutkan proses hukum kasus tersebut sebelum menunggu hasil gugatan praperadilan.

“Itu kan (keputusan hasil dari gugatan praperadilan) tujuh hari kerja, paling lama sembilan hari kerja, sabarlah kan lagi diuji (gugatan praperadilannya), saya rasa penyidik juga ngerti,” kata Damai.

“Kalau hasil pengujian (gugatan praperadilan) enggak sah menurut hakim, lalu Egginya sudah ditahan, itu, kan, namanya kriminalisasi,” sambungnya.

Seperti diketahui, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengklaim penetapan Eggi sebagai tersangka kasus dugaan makar setelah penyidik melakukan gelar perkara. Setelah memiliki bukti-bukti permulaan, yang terdiri dari keterangan saksi, video hingga pemberitaan di media online, polisi lantas menaikan status Eggi dari saksi menjadi tersangka.

Pelapor atas nama Suryanto, relawan Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac), melaporkan Eggi Sudjana pada 19 April 2019 dengan tuduhan makar. Atas laporan tersebut, Eggi akan disangkakan dengan Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.