Connect with us

Daerah

Rutan Siak Rusuh, Kapolda Riau Bersyukur Tak Ada Korban Jiwa

Published

on

Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Ekoprihastopo saat meninjau Rutan Siak, Sabtu (11/5/2019).

Geosiar.com, Riau – Kepala Kepolisian Daerah Riau, Irjen Pol Widodo Ekoprihastopo mendatangi lokasi Rumah Tahanan (RUtan) Kelas II B Siak Sri Indrapura yang sudah habis terbakar akibat kerusuhan yang dibuat para narapidana pada Sabtu (11/5/2019) dini hari.

Irjen Pol Widodo Ekoprihastopo mengucapkan syukur saat mendapati tidak ada korban jiwa dalam kerusuhan tersebut.

“Kita berusaha masuk ke dalam, kondisi kebakaran sudah bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran Kabupaten Siak. Alhamdulillah tak ada korban manusia,” ucap Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo saat mengunjungi Rutan Siak Sri Indrapura, Sabtu (11/5/2019).

Kendati demikian, seorang perwira yakni Kasat Narkoba Polres Siak, AKP Jaelani dilaporkan tertembak saat terjadi kerusuhan. Saat ini, AKP Jaelani sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Siak.

Irjen Pol Widodo Ekoprihastopo mengatakan, saat ini aparat sedang melakukan negosiasi dengan warga binaan yang masih tersisa di dalam rutan agar mereka berkenan pindah ke rutan lain berhubung Rutan Siak sudah terbakar.

”Kondisi sudah aman. Api sudah padam. Sekarang aparat sedang masuk ke dalam untuk melakukan negosiasi,” sambung Irjen Pol Widodo.

Atas kerusuhan itu, sekitar 110 warga binaan yang sudah dievakuasi ke Gedung Serbaguna Maharatu. Sementara jumlah keseluruhan warga binaan di Rutan Siak adalah sebanyak 648 orang.

“Kita akan cek berapa sehingga kita bisa apa jumlahnya sebanyak 648 kurang 110 itu, kalau tidak berarti ada yang lari, tapi kita belum bisa lakukan perincian itu,” lanjutnya.

Kerusuhan itu terjadi akibat amukan dari warga binaan hingga membakar bangunan di bagian depan Rutan Siak pukul 02.00 WIB dini hari tadi.

Selain itu, dari dalam rutan terlihat lemparan batu dan seperti mercon bahkan api mulai terlihat dari sisi kanan dari luar rutan. Kemudian, api semakin membesar dan berkobar sampai kepada atap pintu masuk rutan. Bahkan, Widodo membenarkan ada letusan senjata dari dalam rutan pada saat kejadian.

Kerusuhan dan kebakaran di Rutan Siak ini diduga dipicu adanya pemukulan dari seorang sipir terhadap 3 tahanan. Para tahanan itu diamankan setelah petugas melakukan razia dan menemukan narkoba di sel blok wanita.

Advertisement

Daerah

Ranperda Tentang LKPJ Bupati Karo TA 2018 Diterima 7 Fraksi DPRD Karo Dengan Catatan

Published

on

Saat penandatanganan kesepakatan bersama antara Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Karo tentang Ranperda LKPJ Bupati Karo TA 2018 diruanga Paripurna Gedung DPRD Karo

Geosiar – Tanah Karo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Karo menggelar Paripurna Pengesahan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 di ruang sidang Paripurna,Kamis (11/07/2019) sekira pukul 22.05 WIB.

Penanda tanganan keputusan bersama antara DPRD Karo bersama dengan Bupati Karo,Terkelin Berahmana,SH dilakukan setelah mendapat persetujuan dari ke 7 (tujuh) fraksi dan disertai dengan catatan, saran dalam pendapat akhir fraksi.

Pengesahan tersebut di hadiri oleh Bupati Karo,Terkelin Berahmana,wakil bupati Karo,Cory S.Sebayang beserta dengan sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah).

Sebelum penanda tanganan keputusan bersama tersebut terlebih dahulu penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang disertai dengan saran dan rekomendasi. Kemudian dilanjutkan dengan pendapat gabungan komisi yang disampaikan Firman Firdaus Sitepu.

” Dalam pembahasan Ranperda ini yang kesemuanya telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Juga dalam pembahasannya terdapat dinamika yang mesti kita sikapi secara positif yang bertujuan untuk dapat meluruskan bila terdapat indikasi adanya kesalahan serta memotivasi terhadap segala prestasi yang telah dicapai,” kata Firman Firdaus Sitepu,SH dari Fraksi Partai Golkar sebelum menyampai pendapat akhir fraksi.

Partai Golkar merekomendasikan beberapa hal yang dianggap perlu dan sangat penting,diantaranya dinas-dinas yang tidak mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan guna mencapai target untuk kepentingan publik agar Bupati Karo mengevaluasi kinerja OPD yang memberikan kontribusi Silpa agar kedepan tidak terjadi lagi Silpa.

Akuntabilitas keuangan Pemkab Karo telah dilakukan penilaian oleh BPK. RI dengan progres report Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dimasa mendatang. Upaya evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan mutlak harus diperbaik dimasa mendatang untuk mencapai ekspektasi tertinggi yakni ” Wajar Tanpa Pengecualian yang tentunya akan menjadi sebuah prestasi dan prestise bagi Pemkab Karo.

Bupati Karo,Terkelin Berahmana,SH dalam kata sambutannya menyampaikan,ucapan terimasih kepada seluruh pimpinan serta seluruh anggota dewan yang terhormat atas kerjasama selama pembahasan.

” Melalui pemyampaian saran,tanggapan dari masing-masing fraksi dan gabungan komisi sehingga kita telah melakukan finalisasi atas Ranperda tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018,” ujar Terkelin

Ditambahkannya lagi,sesuai dengan amanat pasal 305 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah akan segera disampaikan ke Gubernur Sumatra Utara untuk dievaluasi.

” Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Harapan kita seluruh tahapan hingga penetapan dapat terwujud dalam waktu tidak terlalu lama sehingga dapat dijadikan dasar penyusunan Ranperda tentang P-APBD tahun anggaran 2019,” harapnya./js/edy surbakti.

Continue Reading

Daerah

Tujuh Eselon II Pemkab Karo Dilantik Bupati Karo, Dua Dinas Dijabat Plt

Published

on

saat pengambilan sumpah ketujuh pejabat eselon II Pemkab karo saat dilantik oleh Bupati Karo

Geosiar – Tanah Karo – Tujuh Pejabat Eselon II dipemerintahan Kabupaten (Pemkab) Karo yang dirotasi telah dilantik oleh Bupati Karo, Jumat (12/7/2019) bertempat diaula kantor Pemkab karo.

Bupati Karo, Terkelin Brahmana mengatakan rotasi ini dilaksanakan sebagai hasil dari evaluasi kinerja, dan sejak beberapa bulan sebelumnya ada sekitar 20 pejabat eselon yang masuk dalam daftar penilaian, baik yang sudah definitif ataupun juga yang masih menyandang status sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt).

Pejabat yang dilakukan rotasi adalah Almina Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan, dilantik menjadi Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Atap: Edison Karo- Karo, yang sebelumnya menjabat Kadis Ketahanan Pangan dilantik menjadi Kadis Perindustrian dan Perdagangan; Paten Purba, yang sebelumnya menjabat Kadis PU PR, dilantik menjadi Kadis Ketahanan Pangan.

Metehsa Karo-Karo yang sebelumnya menjabat Kadis Perikanan, dilantik menjadi Kadis Pertanian, dan Sarjana Purba yang sebelumnya menjabat Kadis Pertanian dilantik sebagai Kadis Perikanan.

Mulia Barus, yang sebelumnya Kadis Pariwisata dilantik sebagai staf ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan: Susy Iswara Bangun, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Atap dilantik menjadi Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kabag Humas Protokol Pemkab Karo, Djoko Sujarwanto saat dikonfirmasi Geosiar.com menjelaskan terkait adanya tambahan kekosongan Kadis pada posisi Dinas Pariwisata dan PU PR Pemkab Karo, untuk sementara di isi oleh pelaksana tugas, ujar Joko singkat./edy surbakti.

Continue Reading

Daerah

Pemerintah Aceh Ingin Legalkan Poligami, Ulama: Setuju

Published

on

Ilustrasi keluarga poligami.

Geosiar.com, Meulaboh – Rencana Pemerintah Aceh untuk melegalkan poligami bagi masyarakat di daerah itu mendapat dukungan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat. Ulama menyebut poligami itu sah secara hukum Agama Islam.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian. Dia menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung wacana tersebut jika benar-benar diterapkan.

“Poligami ini secara hukum Agama Islam memang sah (legal), akan tetapi selama ini belum diterapkan dalam aturan daerah. Jika aturan ini jadi diterapkan, kita (ulama) sangat mendukung,” tutur Teungku Abdurrani Adian seperti dilansir dari Antara, Sabtu (6/7/2019).

Dukungan itu diberikan dengan alasan nikah siri di kalangan masyarakat akan merugikan satu pihak saja dalam hal ini kaum perempuan atau para isteri. Namun dengan poligami, semua hak dan kewajiban para isteri sama dimata hukum.

Oleh karena itu, para ulama memandang legalisasi poligami merupakan solusi tepat sebab akan berdampak baik terhadap kehidupan masyarakat di Aceh, khususnya bagi kehidupan rumah tangga. Hal ini karena tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat status yang jelas dalam perkawinan dan diakui oleh negara maupun agama.

Seperti diketahui, jika ada pihak yang melakukan nikah siri maka tidak tercatat secara administrasi negara, dan yang dirugikan adalah kaum perempuan. Apabila nantinya ada satu pihak yang meninggal dunia atau berpisah, maka akan terjadi persoalan baru seperti status pengakuan anak, pembagian harta warisan dan persoalan lainnya.

“Untuk itu kami dari kalangan ulama sangat mendukung aturan ini, apalagi disahkan secara hukum negara, maka akan lebih baik. Hal ini juga sebagai solusi supaya jangan ada lagi pihak-pihak yang jadi korban akibat timbulnya poligami di masyarakat Aceh,” tambah Teungku Abdurrani Adian.

Selain itu, Teungku Abdurrani mengkhawatirkan munculnya kadi-kadi (penghulu) liar di Aceh apabila poligami tak disahkan lantaran nikah siri juga memerlukan penghulu tanpa mempermasalahkan legalitasnya.

Kendati demikian, Teungku Abdurrani berharap pihak-pihak khususnya kaum laki-laki yang tidak sanggup berbuat adil kepada isteri dengan poligami, maka disarankan cukup memiliki satu orang isteri saja dalam kehidupan berumah tangga.

“Inti dari poligami adalah keadilan di dalam membagi segala-galanya, ini harus diperhatikan. Selama ini sebagian laki-laki hanya melihat di ayat pertama saja dalam Alquran yang mengatur tentang poligami dan ayat selanjutnya tidak dilihat lagi sebagian acuan dalam memiliki lebih dari satu orang isteri yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com