Connect with us

Korupsi

Sofyan Basir Ajukan Praperadilan, KPK: Pasti Kami Hadapi

Published

on

Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama nonaktif PT PLN (Persero), Sofyan Basir.

“KPK pasti akan hadapi (praperadilan Sofyan Basir),” tegas Febri dalam keterangan tertulis, Jumat(10/5/2019).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau.

Atas penetapan status tersangka itu, Sofyan mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (8/5/2019) dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL.

Kendati demikian, Febri mengaku bahwa sampai saat ini Biro Hukum KPK belum menerima dokumen terkait pengajuan praperadilan tersebut.

“Belum ada dokumen dari pengadilan yang kami terima di Biro Hukum. Namun, jika ada praperadilan yang diajukan, KPK pasti akan hadapi,” tulis Febri.

Febri meyakini bahwa keputusan penetapan status tersangka kepada Sofyan Basir sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

“Apalagi sejumlah pelaku lain telah divonis bersalah hingga berkekuatan hukum tetap,” tandas Febri.

Sebelumnya, KPK telah memproses penetapan status tersangka kepada Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kasus yang sama.

Dalam kasus ini, KPK menduga Sofyan membantu Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eni Maulani Saragih menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resource Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Kasus yang menjerat Sofyan berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Eni dan Kotjo pada 13 Juli 2018. KPK menyangka Eni menerima Rp 4,75 miliar dari Kotjo untuk membantunya mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

Peran utama Eni adalah mempertemukan Kotjo dengan Sofyan. Dalam persidangan, Eni memfasilitasi sedikitnya sembilan pertemuan antara Kotjo dan Sofyan. KPK menduga dalam pertemuan itu, Sofyan berperan menunjuk perusahaan Kotjo menjadi penggarap proyek dan menyuruh salah satu direktur PLN untuk berkomunikasi dengan Kotjo maupun Eni.