Connect with us

Politik

Eggi Sudjana Ajukan Praperadilan Terkait Status Tersangka Makar

Published

on

Eggi Sudjana

Geosiar.com, Jakarta – Eggi Sudjana bersama tim kuasa hukum mengajukan sidang praperadilan terkait status tersangka dugaan makar yang diterima Eggi atas seruan ‘people power’ dalam kesempatan orasi beberapa waktu lalu.

“Atas penetapan tersangka oleh Penyidik Polda Metro Jaya, klien kami akan mengajukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini,” kata kuasa hukum Eggi, Pitra Romadoni Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2015).

Namun, mereka enggan untuk merinci poin-poin gugatan praperadilan tersebut. Gugatan praperadilan itu terdaftar dalam nomor perkara 51/pid/pra/2019/pnjaksel.

“Poin-poin gugatan praperadilan pada hari ini yang pertama itu akan kami jelaskan di persidangan. Saya tidak mau bocor kemana-mana, karena ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sangat teknis dan sangat fatal dilakukan oleh penyidik terhadap Eggi Sudjana ini,” sambung Pitra Romadoni Nasution.

Seperti diketahui, Eggi dilaporkan oleh relawan Jokowi-Ma’ruf Center pada 19 April 2019 di Bareskrim Polri dengan tuduhan penghasutan melalui rekaman video terkait ajakan ‘people Power’ pada sebuah orasi.

Lebih lanjut, perkara tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Setelah melakukan penyidikan, status Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau makar, dan atau menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan.

Atas tindakan itu, Eggi Sudjana dijerat dengan Pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Namun, Pitra menjelaskan secara garis besar pihaknya mengajukan praperadilan untuk menggugat perubahan jeratan pasal yang dikenakan pada Eggi. Semula, laporan polisi yang dibuat oleh Suriyanto menggunakan pasal 160 KUHPidana, tapi pasal tersebut justru berubah menjadi Pasal 107 dan Eggi langsung dikenakan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan).

“Tiba-tiba di panggilan polisi berubah pasalnya dan langsung SPDP. Tidak ada wawancara terhadap kami, langsung SPDP dan ditetapkan sebagai tersangka itu bagaimana? Makanya saya menganggap ini conditional of power, kekuatan yang sangat di kondisikan.” tandas Pitra.

Pitra menilai penetapan tersangka itu merupakan wujud kriminalisasi terhadap Eggi.