Connect with us

Daerah

Penangkapan 5 Pelaku Money Politik Oleh Polres Karo Diduga Salahi Prosedur Dan Etika

Published

on

Kantor Sekertariat Gakkumdu disamping Kantor Bawaslu Kabupaten Karo dikabanjahe

Geosiar – Kabanjahe – Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya terkait dugaan adanya tindak pidana politik uang yang terjadi didaerah kecamatan Tigabinanga dan Polres Karo amankan beberapa orang laki laki yang diduga sebagai pelaku dan diamankan bersama barang bukti, senin (15/4) yang lalu, dan kini disinyalir akan berbuntut panjang karena diduga menyalahi prosedur dan etika sebagai pengawas pemilu langsung melakukan penangkapan tanpa melalui proses dan tahapan yang seharusnya dipedomani.

Pasalnya berdasarkan informasi yang selanjutnya dibenarkan oleh Kapolres Karo melalui Kasat Reskrim polres Karo AKP Ras Maju Tarigan diruang kerjanya mengatakan “Benar ketua Bawaslu kabupaten Karo sudah membuat Laporan Polisi di SPKT polres karo dengan no Lp 269 tertanggal 8 Mei 2019, untuk selanjutnya kita akan proses dulu, ucap Tarigan.

Ketua Dewan Pinpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Karo Corry Srywati Sebayang saat dikonfirmasi diruang Kerjanya menjelaskan, kamis (9/5) menyebutkan sebelumnya Polres Karo lebih dahulu melakukan penangkapan secara langsung terhadap 5 orang yang diduga melakukan tindak pidana pemilu (moneypolitik) didaerah kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo – Sumatra utara.

Ketua ranting gerindra Tigabinanga yang sedang membawa uang untuk saksi partai sebesar 11 juta ditangkap hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja, dan pihak Bawaslu serta Panwaslu tidak turut serta didalam kegiatan penangkapan, saya juga berharap agar pihak kepolisian bersama Gakkumdu berani memperjelas dan mempublikasikan dimana Tempat penangkapan serta saat melakukan kegiatan apa sehingga harus dilakukan penangkapan, pinta Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo.

Lanjutnya, berdasarkan informasi diberbagai media bahwa Tim Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Karo sukses mengungkap dua tindak Pidana Pemilu melalui Oprasi Tangkap Tangan (OTT) dan langsung melakukan Pemaparan dimapolres Karo, ini sudahlah patut kita duga tidak lagi sesuai dengan prosedural cara kerja Gakkumdu sesuai amanah peraturan yang ada.

Pihak kepolisian dengan semangat mengekspose kejadian ini dan disiarkan melalui media televisi dengan mengabaikan prosedur dan tahapan yang ada, sesungguhnya itu tidak boleh terjadi karena belum melalui tahapan tahapan yang diamanahkan undang undang dan peraturan tentang penanganan tindak pidana pemilu, pengeksposan ini dapat menciderai nama baik partai gerindra nantinya, ujar Corry Sebayang.

Lebih aneh lagi, mengapa Polres Karo melakukan Konference Pers dimapolres karo, dan tidak dilakukan di kantor sekertariat Gakkumdu serta tanpa dihadiri oleh unsur unsur yang tergabung didalam Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) seperti pihak kejari karo yang tidak terlihat hadir, serta penangkapan dan pengamanan yang dilakukan polisi dari polres tanahkaro patut diduga “Cacat Hukum” dan melanggar etika.

Tambahnya lagi, saat konference pers dilakukan terkait hasil tangkapan polres karo di kantor polres karo kabanjahe, Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani yang hadir dalam pemaparan menjelaskan kepada media ” terkait temuan ini, kami sudah periksa terhadap kelimanya dan kita nyatakan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan register dan direkomendasikan untuk dibuatkan laporan polisi (lp)” agar dapat diproses secara praturan dan perundang undangan hingga sampai tahap putusan dipengadilan, tegas Ketua Bawaslu. ucap ketua DPC Gerindra Karo

Padahal setelah penangkapan oleh petugas dari Polres Karo barulah dilakukan tahapan klarifikasi hingga pelaporan ke SPKT Polres Karo tertanggal 8 mei 2019, seharusnya dalam menerima Laporan/Temuan, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota harus didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Pihak kepolisian yang tergabung dalam Gakkumdu juga seharusnya untuk melakukan Pendampingan tindakan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap laporan/temuan tersebut dengan melepaskan wewenang dari instansi sebelumya, dan selanjutnya Pengawas Pemilu didampingi oleh anggota Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi terlebih dahulu.

Kenapa pihak Kepolisian harus langsung melakukan penangkapan, kam tanyalah pihak polres karo, apakah ini Oprasi Tangkap Tangan (OTT) seperti pidana umum lainya dan ataukah ini harus melalui proses penegakan tindak pidana pemilu melalui tahapan dan proses yang sudah ditetapkan oleh aturan dan peraturan, jelas cory.

Pengamat Pelaksanaan Pemilu dikabupaten Karo, Surya Girsang dikabanjahe saat dimintai menanggapi permasalahan ini, kamis (9/5) mengatakan ” Penyidik Tindak Pidana Pemilihan yang ditunjuk seharusnya terlebih dahulu melakukan Penyelidikan setelah Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat perintah Tugas untuk melaksanakan Penyelidikan yang dilanjutkan Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mengeluarkan surat Perintah Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas.

Lanjutnya, didalam Pembahasan Pertama Gakkumdu diwajibkan harus melakukan Pembahasan atas laporan tersebut 1 (satu) hari setelah tanggal diterimanya laporan/temuan untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, serta mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan hasil Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.

Pengawas Pemilu harusnya tidak langsung melakukan penangkapan, mereka dapat mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi, dimana keterangan tersebut dilakukan di bawah sumpah dan dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi, dan bila laporan/temuan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, barulah dapat memutuskan untuk melanjutkan laporan/temuan ke tahap Penyidikan, jelas Surya.

Sekedar mengingatkan, baca : www.geosiar.com 5 Pelaku Politik Uang Untuk Caleg Dari Partai Gerindra Ditangkap Polres Karo.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani yang hadir dalam pemaparan menjelaskan terkait temuan ini, kami sudah periksa terhadap kelimanya dan kita nyatakan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan register dan direkomendasikan untuk dibuatkan laporan polisi (lp) agar dapat diproses secara praturan dan perundang undangan hingga sampai tahap putusan dipengadilan, tegas Ketua Bawaslu./Edy surbakti.

Advertisement

Daerah

Kecelakaan Tol Cipali, 5 Orang Tewas Terbakar dalam Mobil

Published

on

Polisi saat mengevakuasi pikap yang tinggal kerangka setelah terbakar usai tabrakan di Tol Cipali (inews.id)

Geosiar.com, Jakarta – Kecelakaan di Jalan Tol Cikopo-Palimanan atau Tol Cipali Km 154.800 mengakibatkan lima korban tewas terbakar di dalam mobil. Hal tersebut disampaikan Kapolres Majalengka, Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Mariyono.

“Korban yang meninggal itu terbakar di dalam kendaraan,” ujar Mariyono di Majalengka, Sabtu (20/7/2019).

Menurutnya, insiden nahas yang terjadi antara kendaraan bak terbuka dan minibus Suzuki APV ini terjadi pada Jumat (19/7/2019) malam, sekitar pukul 23.00 WIB.

Kecelakaan tersebut terjadi akibat pengemudi kendaraan bak terbuka kehilangan kendali dan menyeberang ke jalur berlawanan, sehingga terjadilah tabrakan.

“Diduga pengemudi kendaraan bak terbuka mengantuk sehingga menyeberang ke jalur berlawanan,” jelasnya.

Usai terlibat tabrakan kedua kendaraan tersebut terbakar, yang posisi akhir bak terbuka terbalik miring di bahu jalan dengan kedua roda kanan di atas menghadap timur.

Sementara kendaraan minibus APV masih dalam keadaan normal yaitu menghadap timur Tol Cipali atau di lajur arah Cirebon.

“Para korban yang meninggal sudah berhasil diidentifikasi,” tandasnya.

Continue Reading

Daerah

Siswa Korban MOS SMA Taruna Palembang Tewas, Gubernur Berduka

Published

on

SMA Taruna Indonesia Palembang.

Geosiar.com, Palembang – Siswa korban Masa Orientasi Siswa (MOS) SMA Taruna Indonesia Palembang, Wiko Jerindra (14) meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit selama enam hari. WJ menghembuskan napas terakhir pada Jumat (19/7/2019).

WJ merupakan korban penganiayaan kakak pembina di SMA Taruna Palembang saat menjalani masa orientasi. Pelaku bernama Obby Frisman Artakatu (24). Diketahui, WJ merupakan korban kedua pelaku setelah sebelumnya siswa lain inisial DBJ (14) juga meninggal dunia akibat MOS.

Peristiwa ini mendapat perhatian dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Herman menyampaikan belasungkawanya terhadap para korban.

“Kami turut berduka atas meninggalnya siswa Taruna Nusantara itu. Turut berduka saya, tolong sampaikan. Insya Allah saya akan melayat kepada keluarga korban,” tutur Herman di Palembang, Sabtu (20/7/2019).

Lebih lanjut, Kepala Daerah Sumatera Selatan itu menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku jika memang terbukti bersalah, termasuk kepada sekolah.

“Saya tetap konsisten dengan pernyataan saya sebelumnya. Kalau nanti terbukti ini kesalahan lembaga pasti akan ada sanksi untuk sekolah tersebut,” tegasnya.

Herman mengatakan bahwa saat ini Dinas Pendidikan tengah membentuk tim investigasi terkait penanganan kasus ini. Dia berharap tim dapat segera memastikan apakah kesalahan memang dilakukan pihak sekolah atau hanya individu.

“Kalau individu kita tidak bisa masuk karena itu ranahnya polisi. Tapi kalau soal kedisiplinan dan ketaatan terhadap aturan itu ada sanksinya tersendiri,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo menyebut bakal segera melakukan evaluasi terhadap Sekolah Taruna Palembang tersebut. Bahkan, ia menegaskan akan menyetop izin operasional sekolah tersebut apabila terbukti menghalalkan tindak kekerasan dan pelanggaran secara terstruktur.

“Mestinya secara reguler pihak sekolah memberi tahu kami jika ada kegiatan. Dan semestinya MOS itu hanya pengenalan jadi tidak boleh ada kontak fisik. Apalagi kegiatan yang dilakukan di luar pagar sekolah harusnya ada laporan ke kami biar bisa kami monitor,” tutur Widodo seperti dilansir dari Antaranews, Sabtu (20/7/2019).

Continue Reading

Daerah

Polri Klarifikasi Jumlah Korban Tewas Bentrok Mesuji, 3 Orang

Published

on

Petugas saat mengevakuasi korban tewas dalam bentrok Mesuji. (Foto: prioritas.co.id)

Geosiar.com, Jakarta — Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra, mengklarifikasi jumlah korban tewas dalam bentrok yang terjadi antara kelompok Mekar Jaya Abadi dan kelompok Mesuji Raya pada Rabu, 17 Juli kemarin, sebanyak 3 orang.

Klarifikasi ini dilakukan karena sebelumnya sempat beredar informasi bahwa ada 4 orang tewas dalam bentrok antarkelompok di kawasan hutan tanaman industri Register 45, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung tersebut.

“Berdasarkan klarifikasi terakhir itu 3 orang meninggal dunia. Beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar 4, sudah positif 3 orang meninggal,” jelas Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).

Selain korban tewas, Asep mengatakan bahwa ada 11 orang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. Asep mengatakan pihak Polda Lampung masih mendalami permasalahan itu.

“Dari pihak Polda Lampung, ya sekarang masih dalam terus penyelidikan. Yang jelas dalam upaya ini, antara kami memulihkan situasinya dan upaya penegakan hukum, kami lakukan secara paralel,” tambahnya.

Sebagai informasi, kelompok Mekar Jaya Abadi merupakan masyarakat yang bermukim dan mengolah tanah di Register 45 di dalam wilayah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Sementara kelompok Mesuji Raya bermukim di wilayah Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Kedua kelompok ini berada di perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam aksinya, massa bentrok menggunakan senjata tajam dan senjata api.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com