Connect with us

Sumut

Kapolda Sumut Teken Maklumat Soal Unjuk Rasa Berbuntut Makar

Published

on

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu), Irjen Pol Agus Andrianto. (Foto: Dok. istimewa)

Geosiar.com, Medan – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu), Irjen Pol Agus Andrianto telah menandatangani maklumat bernomor Mak/03/V/Huk.12.12/2019 yang berisi enam poin terkait penyampaian pendapat di muka umum.

AKBP MP Nainggolan, Kasubbid Penmas Polda Sumut, membenarkan perihal pengesahan maklumat tersebut. Dia mengatakan, maklumat itu bertujuan untuk memelihara situasi Kamtibmas agar lebih kondusif di wilayah Provinsi Sumut. Selain itu, maklumat berguna untuk menyikapi tata cara berpendapat di muka umum.

“Terutama kepada penanggung jawab dan peserta penyampaian pendapat di muka umum,” kata AKBP MP Nainggolan kepada awak media, Kamis (9/5/2019).

Berdasarkan AKBP MP Nainggolan, isi maklumat itu di antaranya:

  1. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi Undang-Undang. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya harus menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), menjaga ketertiban umum, berbahasa santun, tidak menebarkan kebencian kepada perorangan, kelompok, agama, suku, dan atau golongan (SARA).
  2. Masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum agar memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No 9 tahun 2018 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dengan memperhatikan kewajiban, larangan, dan sanksi.
  3. Apabila penyampaian pendapat di muka umum membahayakan keselamatan orang atau petugas, maka dapat dilakukan tindakan kepolisian sesuai dengan peraturan kepolisian no 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
  4. Dalam menyampaikan pendapat di muka umum dilarang membawa, memiliki, menyimpan mengangkut atau menguasai senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata tajam, senjata penusuk, atau senjata pemukul serta peralatan lainnya yang membahayakan, terhadap pelaku dapat diancam melanggar UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951.
  5. Pada saat penyampaian pendapat di muka umum, dilarang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dapat mengakibatkan luka, luka berat atau maut, pelaku dapat diancam melanggar pasal 170 KUHP dengan hukuman pidana paling lama 12 tahun.
  6. Menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah (makar), maka pelaku dapat diancam melanggar pasal 107 KUHP dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun atau seumur hidup.