Connect with us

Nasional

Wiranto Usul Bentuk Tim Hukum Nasional, LIPI: Lebay

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam), Wiranto. (Foto: Dok. istimewa).

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam), Wiranto mengusulkan pembentukan Tim Hukum Nasional untuk memantau perilaku masyarakat, termasuk di media sosial. Tim ini, kata Wiranto, hanya bentuk bantuan kepada Kemenko Polhukam dalam mengkaji sejumlah persoalan hukum dan keamanan nasional.

“Itu bukan tim nasional, tapi tim bantuan di bidang hukum yang akan mensupervisi langkah-langkah koordinasi dari Kemenko Polhukam. Jadi akan membantu Kemenko Polhukam dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pengendalian masalah-masalah hukum dan keamanan nasional,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (6/5/2019).

Lebih lanjut, Wiranto mengatakan bahwa tim hukum nasional itu akan sepenuhnya berada di bawah kendali Kemenko Polhukam yang akan diisi oleh sejumlah akademisi dari berbagai universitas.

Selain itu, Wiranto mengharapkan pakar hukum tata negara, Mahfud MD ikut bergabung dalam tim usulannya itu. “Mudah-mudahan Prof. Mahfud MD masuk di dalamnya (tim hukum nasional),” imbuh Wiranto.

Menanggapi usulan pembentukan Tim Hukum Nasional ala Wiranto itu, Peneliti politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Syamsuddin Haris justru menganggap hal tersebut berlebihan dan berpotensi melanggar hukum.

“Rencana pemerintah membentuk tim nasional untuk mengkaji ucapan tokoh nasional bukan hanya tidak perlu dan tidak berguna, tapi juga lebay,” tulis Haris lewat keterangan tertulis kepada awak media, Selasa (7/5/2019).

Senada, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam siaran pers mengatakan, dengan membentuk tim tersebut artinya pemerintah tidak memiliki dan tidak mempercayai instrumen dan mekanisme penegakan hukum yang telah ada.

“Wacana pembentukan tim hukum nasional ini seolah menunjukkan negara tidak memiliki dan tidak mempercayai instrumen dan mekanisme penegakan hukum yang ada,” tulis KontraS.

Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno pun turut berpandangan negatif atas keinginan Wiranto. Sandiaga menyebut, selain kurang kerjaan, membentuk tim pengawas ucapan para tokoh merupakan cara yang sudah usang dan dapat merugikan.

“Kayak kurang kerjaan saja. Kan sudah ada netizen yang budiman,” kata Sandiaga.

Baik Syamsuddin Haris, KontraS, dan Sandiaga sama-sama berpendapat bahwa pengawasan terhadap ucapan dan perilaku para tokoh dapat melanggar hukum karena itu merupakan hak setiap orang untuk berpendapat dan berekspresi di muka umum.