Connect with us

Politik

PKS Usul Pembentukan Pansus Pemilu di Rapat Paripurna DPR

Published

on

Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019). (Foto: mediaindonesia)

Geosiar.com, Jakarta – Usul pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi seluruh hasil penyelenggaraan Pemilu 2019 mulai dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Usulan itu diungkapkan oleh salah satu anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).

“Fraksi PKS mengajak seluruh anggota DPR untuk membentuk pansus tentang penyelenggaraan pemilu agar semua evaluasi dilakukan dengan baik,” tutur Ledia saat menginterupsi Rapat Paripurna DPR.

Ledia menyampaikan, alasan pembentukan Pansus Pemilu tersebut dikarenakan penyelenggaraan Pemilu menyisakan banyak duka dan kucurangan. Duka karena meninggalnya 554 petugas baik dari unsur KPPS hingga pengawas kepolisian, dan kecurangan karena diwarnai kesalahan input data yang dilakukan petugas KPU.

“Kami melihat banyak masalah di Pemilu 2019 baik dalam penyelenggaraan pemilu seperti kesalahan hitung, atau banyak korban yang menunjukkan ini harus diawasi DPR melalui pansus pemilu ke depan,” tutur Ledia.

Oleh karena itu, Ledia menyarankan agar DPR perlu mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan pemilu. Sebelum membentuk pansus tersebut, dia menyarankan DPR menggunakan hak angketnya terlebih dahulu.

Bambang Haryo Soekartono, selaku anggota Fraksi Partai Gerindra, menyetujui usulan PKS soal penggunaan hak angket dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Kami dari Fraksi Partai Gerindra setuju dengan mengadakan atau segera membentuk pansus pemilu,” imbuh Bambang saat Rapat Paripurna berlangsung.

Senada, Bambang juga menilai penting untuk melakukan investigasi penyelenggaraan pemilu. Dimulai dari mencari penyebab banyaknya KPPS dan panitia pengawas pemilu yang gugur hingga munculnya berbagai dugaan kecurangan pemilu.

“Kami tegaskan kami mendukung adanya Pansus pemilu. Mohon segera dibentuk dan ini tidak terjadi secara terus menerus, anggota ini mengalami kecelakaan yang seperti ini,” sambung Bambang.

Di lain pihak, anggota DPR dari Fraksi NasDem, Johnny G. Plate tidak menyetujui usulan pembentukan pansus Pemilu 2019 tersebut. Dia menilai bahwa seluruh keberhasilan dan kelemahan Pemilu 2019 merupakan hasil regulasi yang disusun DPR secara bersama-sama, sehingga DPR masih belum perlu mengambil langkah politis selama proses rekapitulasi masih berlangsung.

“Kami menyatakan menolak pembentukan pansus. Kami minta tak melakukan langkah politik yang mengganggu kerja politik besar bangsa kita melalui pemilu yang berlangsung. Kita punya kewajiban pemilu diselesaikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu yang legitimate,” tutur Johnny.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan dihadiri sejumlah 281 anggota DPR.