Connect with us

Dunia

Gelar Pemilu Ulang, UE Minta Otoriter Turki Hormati Demokrasi

Published

on

Para pendukung kandidat Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu melambaikan bendera dalam unjuk rasa memprotes pemungutan suara ulang di Istanbul, 6 Mei 2019. (Foto: VOA)

Geosiar.com,  Istanbul – Pemungutan suara ulang yang tengah diperintahkan Dewan Pemilihan Umum Turki (YSK) membuat negara-negara anggota Uni Eropa (UE) bertindak tegas.

Pasalnya, perintah pengadaan pemilu ulang tersebut merupakan buntut protes yang dilayangkan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan karena mengalami kekalahan tipis dari pihak oposisi dalam pemilihan Wali Kota Istanbul.

Kekalahan tersebut mengejutkan berbagai pihak. Erdogan sendiri menolak untuk mengakui bahwa dirinya kalah. Dia dan partainya mengklaim bahwa ada kecurangan dalam proses pemilu, sehingga terus mendorong agar YSK mau mengadakan pemungutan suara ulang. 

Wakil Ketua Partai AKP, Recep Ozel mengatakan dewan pemilihan umum Turki memutuskan pemilu ulang di Istanbul akan digelar pada 23 Juni mendatang. “Dewan pemilihan umum hari ini telah menetapkan pemilu ulang di Istanbul pada 23 Juni,” ucap Ozel, Senin (6/5/2019).

Atas putusan itu, negara-negara UE memprotes keras keputusan yang dibuat oleh YSK. Juru bicara UE dilansir dari BBC Selasa (7/5/2019), menginginkan badan pemilu Turki menjelaskan langkah kontroversialnya tanpa ditunda-tunda.

Kemudian, Kepala Diplomatik Uni Eropa, Federica Mogherini mengatakan dalam proses pemilu diperlukan transparansi, adil, dan bebas. Ketiga hal tersebut merupakan inti dari demokrasi.

“Proses itu ada di jantung Uni Eropa yang mempunyai relasi dengan Turki,” tutur Mogherini. 

Selain Mogherini, anggota Parlemen Eropa, Guy Verhofstadt menyebut, apabila Istanbul mengadakan pemilu ulang, maka dialog berkelanjutan tentang Uni Eropa akan menjadi “mustahil”. Untuk itu, otoriter Turki diharapkan mau menghormati prinsip demokrasi.

“Kami meminta otoritas Turki untuk menghormati prinsip demokrasi, pluralisme, keadilan, serta transparansi,” tutur Guy Verhofstadt.

Sementara, pihak oposisi yang memenangkan pemilu dari Partai Rakyat Demokratik (CHP), Ekrem Imamoglu mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan tindakan pengkhianatan. CHP menyebut bahwa otoritas YSK sudah tidak adil karena menujukkan sikap keberpihakan kepada keinginan Erdogan. Dia menegaskan akan melawan sikap tersebut.